Visi Pendidikan Kaum Milenial
Tulisan dari Roni Tabroni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi antara sekian banyak pembantu presiden, Nadiem Makarim mungkin termasuk yang paling disorot. Bukan karena kegantengannya, tetapi karena sosok muda yang sudah sering diperbincangkan di dunia startup kaitannya dengan teknologi informasi.
Namun, lain Gojek lain Kemendikbud. Sorotan publik menjadi berbalik ketika Mas Nadiem ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kalau urusan membuat Jakarta dan kota-kota besarnya menjadi “hijau” mungkin publik sudah sangat percaya. Ojek online dan taksi online membuat Mas Nadiem banyak diacungi jempol. Tetapi untuk memimpin dunia pendidikan tanah air, banyak yang meragukan. Untungnya, Mas Nadiem sudah menyadari hal ini dari awal.
Sebenarnya jika kita mau jujur, di kalangan publik juga bisa jadi terbelah dua. Ada yang mengkhawatirkan jika muncul kebijakan-kebijakan tidak populis yang mengganggu “stabilitas” kemapanan dunia pendidikan. Pasti banyak orang yang tertanggung dengan kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan. Tetapi sebagian lagi mengkhawatirkan karena pak menteri yang antimainstream ini membuat kebijakan yang tidak substansial dari sisi pendidikannya itu sendiri.
Kemudian kelompok kedua, sebenarnya ada sebagian publik, terutama dari kalangan muda, yang menganggap sosok Mas Nadiem ini sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia pendidikan. Dengan keberanian dan terobosan barunya, diharapkan Kemendikbud dapat menggebrak berbagai kebijakan dan budaya tidak baik yang selama ini sudah terpelihara bertahun-tahun.
Tapi sesungguhnya sosok Mendikbud kali ini sesungguhnya tidak datang begitu saja. Kehadirannya merupakan implementasi dari visi pendidikan Presiden Joko Widodo yang menghendaki perbaikan dan terobosan di sana-sini. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu penyebabnya, kehadiran SMK juga ternyata tidak sepenuhnya menjadi solusi.
Gebrakan periode ke-2 Joko Widodo ini sesungguhnya dapat dirasakan dengan hadirnya sosok Mendikbud ini. Karenanya, selain mengangkat Mas Nadiem sebagai Mendikbud, visi pendidikan Joko Widodo juga dapat dilihat dari hadirnya Perpres Nomor 72 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden pada 16 Desember 2019. Perpres ini membuat kaget banyak pihak, karena ada yang dianggap terlalu berani yaitu peleburan Dirjen PAUD-Dikmas dengan Dirjen Dikdasmen. Banyak pihak kemudian bertanya-tanya keseriusan pemerintah dalam dunia pendidikan.
Sebenarnya di tempat yang lain, ada juga kekhawatiran dari orang-orang yang konsen dalam bidang kesenian karena Dirjen ini juga dihilangkan, termasuk mereka yang giat di bidang museum. Banyak perbincangan terkait dunia pendidikan saat ini, karena SOTKnya banyak yang berubah, apalagi dengan gaya Mendikbud yang tidak biasa.
Perlu Waktu
Perubahan dalam aspek apa pun sebenarnya sudah menjadi hukum alam, termasuk dalam struktur kementerian pendidik dan kebudayaan. Walaupun kemudian orang yang mengkhawatirkan bukan tanpa alasan, bahwa peleburan beberapa Dirjen dicurigai akan menghilangkan garapan dan makna dari substansi pendidikan. Dengan dileburnya beberapa Dirjen dan menghilangkan nomenklatur dianggap sebagai bentuk dari sikap yang menyepelekan.
Tetapi jika kita memperhatikan Mas Nadiem sebagai menteri dan beliau sebagai bagian dari representasi milenial, kita akan melihat dua sosok ini dengan dua karakter yang mungkin juga melebur dalam cara kerjanya. Sebagai Mendikbud beliau tidak akan main-main dengan dunia pendidikan, sebab ini adalah kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Maka husnuzonnya, Mas Nadiem tidak akan menghilangkan hal-hal yang substansial dan menjadi roh dari dunia pendidikan kita.
Sisi yang perlu dicermati lainnya adalah terkait dengan sosok milenialnya yang tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya formalistik, rigid dan birokrasi yang panjang. Kaum milenial suka dengan sesuatu yang simpel dengan berorientasi pada visi dan hasil.
Dengan karakteristik seperti itu, SOTK dalam tata kelola kementerian bukan sesuatu yang baku dan haram untuk diubah. Sehingga perubahan SOTK bagi Mas Nadiem merupakan hal biasa saja. Justru dengan perubahan tersebut diharapkan akan semakin membuat kementeriannya lebih lincah dalam bergerak dan cepat dalam pengambilan kebijakan.
Dengan strukturnya yang lebih ramping, mungkin mas Menteri ini akan dapat mempercepat perubahan dalam rangka merealisasikan berbagai terobosan yang dibuatnya. Tidak banyak orang yang terlibat dan birokrasinya tidak terlalu panjang.
Walaupun demikian Mas Nadiem juga mungkin harus memahami budaya birokrasi kita yang sudah mengurat dan mengakar. Mungkin bagi masyarakat kita mengenal kata “ewuh pakewuh”. Bahwa perubahan itu biasa adanya, tetapi jika sudah menyangkut orang biasanya suka banyak tidak enaknya. Sebab di sini persoalannya terkadang bukan lagi pada substansi dari program tetapi juga di sana ada orang-orang yang terganggu jabatannya dan rezekinya. Bayangkan saja misalnya dengan menghapus UN saja (kalau nanti direalisasikan), berapa banyak orang yang “terganggu” dengan kebijakan ini.
Tetapi jika perubahan itu tidak dimulai, kita tidak akan tahu sampai kapan perbaikan itu akan dilakukan. Dengan tetap memperhatikan seluruh dari substansi pendidikan di Indonesia, akhirnya kita berharap bahwa Bapak Menteri yang masih muda ini juga akan secara pelan-pelan memberikan penyadaran akan pentingnya fokus pada visi, substansi, dan target dari sebuah kerja. Tidak lagi memelihara budaya lama yang dianggap menghambat percepatan pembangunan bangsa. Saya kira ini hanya persoalan waktu saja. Wallahu a’alm.
Penulis adalah Penggiat Literasi, Pengurus MPI PP Muhammadiyah dan Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung.