Pertandingan Euro 2020 sebagai Sport-washing Pemerintahan Viktor Orban

Perhelatan Euro 2020. Foto: Pixabay/robanderson72

Kompetisi sepakbola empat tahun-an Eropa yakni Euro 2020 kembali digelar setelah sempat ditunda yang seharusnya berjalan pada 2020 kemarin. Dengan adanya kompetisi tersebut seolah menjadi oase atau hiburan tersendiri bagi penikmat sepakbola di tengah wabah yang sedang merebak ini. Ketika pertandingan antara Hungaria melawan Portugal pada 16 Juni 2021 yang diselenggarakan di Puskas Arena, Budapest, terdapat peristiwa yang menarik. Hal yang semestinya biasa, menjadi hal unik di masa pandemi ini, yakni para suporter yang memenuhi stadion tersebut. Pertandingan tersebut menjadi pertandingan sepakbola pertama yang dipenuhi suporter di masa pandemi berlangsung.

Banyak yang memuji Hungaria selaku penyelenggara pertandingan tersebut karena berhasil mengizinkan 100% para suporter memadati stadion yang berkapasitas sekitar 67 ribu dan hebatnya lagi tidak ada yang memakai masker. Padahal negara penyelenggara lainnya hanya menerapkan aturan 25-50% kapasitas stadion. Hal tersebut terjadi karena hungaria telah berhasil melakukan vaksinasi lebih dari setengah jumlah penduduknya.

Namun dibalik keberhasilan pemerintah Hungaria melakukan vaksinasi tertinggi diantara negara Eropa lainnya dan mengizinkan untuk memenuhi stadion, terdapat kepentingan yang terselubung. Pasalnya Victor Orban selaku PM Hungaria menjadikan pertandingan tersebut sebagai panggung untuk merepresentasikan kepemimpinannya dan memperbaiki citranya di hadapan dunia. Tindakan tersebut bisa disebut sebagai sport-washing yang merupakan suatu tindakan untuk memperbaiki reputasi dan mengalihkan perhatian dunia dari sejarah pelanggaran ataupun pembatasan hak asasi manusia melalui kompetisi olahraga oleh para rezim otoriter. Dengan arti lain penggunaan pertandingan olahraga tersebut bertujuan untuk menyingkirkan kritikan dan juga memperbaiki citra di hadapan publik.

Pada masa pemerintahan Orban banyak sekali kebijakan kontroversial yang bisa dikatakan menjurus pada pembatasan hak asasi manusia namun dengan cara yang lebih halus tanpa adanya kekerasan atau bentuk represifitas lainnya. Misalnya seperti tindakan melarang para imigran muslim masuk Hungaria, pembatasan dalam kebebasan pers dan berekspresi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini disebut sebagai sistem fasisme halus, yaitu bentuk sistem politik yang memberangus kebebasan berpendapat serta mengontrol semua aspek dalam hal politik maupun sosial, namun melalui tanpa bentuk kekerasan.

Pemilu 2010 berhasil dimenangkan oleh partai Fidesz yang membuat Orban berhasil menduduki jabatan perdana menteri kembali setelah sebelumnya pada periode tahun 1998-2002 juga pernah menjadi perdana menteri. Pada masa periode pemerintahan 2010 tersebut, kebijakan Orban langsung menuai kontroversi yang di mana langsung berinisiatif mengontrol semua kehidupan bernegara agar kepentingannya dapat terwujud. Misalnya seperti menekan media swasta agar dapat menjadi bagian dari propaganda pemerintah, melakukan pelemahan hukum melalui mengangkat kroni-kroninya di jabatan pemerintahan, menyelewengkan regulasi, dan lebih parahnya lagi melakukan kriminalisasi kepada aktivis yang mengkritik pemerintahan.

Melihat tindakan kebebasan pers yang dibatasi di Hungaria, dikhawatirkan akan memunculkan tindakan diskriminasi ataupun sampai kriminalisasi terhadap para jurnalis yang melakukan kritik terhadap pemerintahan. Padahal semestinya media dalam suatu negara berfungsi sebagai pengawas pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam European Federation of Jurnalist yang menyatakan bahwa wartawan independen sering mengalami tindakan diskriminasi oleh pemerintah negara seperti menolak akses terhadap informasi publik, dilarang meliput dalam acara resmi negara, dan hingga menghambat dalam wawancara terhadap pejabat publik.

Tidak hanya itu, kebijakan Orban lain yang terkesan melanggar HAM adalah sangat melarang para imigran datang ke Hungaria. Pada saat terjadinya krisis pengungsi pada tahun 2015, Orban berhasil menciptakan narasi-narasi yang menyatakan bahwa para imigran menjadi suatu gangguan terhadap negara maupun peradaban barat, kemudian Orban juga tak segan melontarkan kata ancaman kepada para imigran dan sering menyangkut-pautkan kepada faktor keagamaan. Akibatnya banyak rakyatnya yang percaya terhadap narasi tersebut dan memunculkan xenophobia terhadap para imigran khususnya yang beragama muslim.

Selanjutnya Orban membangun tembok setinggi empat meter dengan panjang 175 km di perbatasan negara yang dilengkapi oleh kawat berduri, sensor gerak, aliran listrik, dan pengeras suara demi mencegah para imigran masuk ke Hungaria. Parahnya lagi perlakuan pemerintah yang sangat kejam terhadap para imigran di perbatasan, seperti menempatkan mereka pada kamp mirip kandang dari besi, membagikan makanan dengan cara melempar, tidak ada bantuan medis, dan tanpa air.

Tindakan pelarangan terhadap imigran tersebut jelas bertentangan dengan pasal 14 UDHR yang pada intinya setiap orang memiliki hak dalam hal mencari maupun menikmati suaka pada ke negara lain yang bertujuan untuk berlindung diri dari pengejaran. Kebanyakan imigran muslim yang masuk ke Hungaria adalah berasal dari Suriah yang melarikan diri dari negaranya terhadap ancaman ISIS dan konflik yang sedang terjadi. Kemudian jika mengacu pada universalisme HAM maka semua manusia berhak mendapatkan haknya tanpa melihat melihat dari mana berasal, warna kulit, agama, ras, maupun budaya. Sehingga imigran yang sebagai non-warga negara tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman penindasan atau bahaya lainnya di negara asalnya.

Memang Orban menunggangi perhelatan Euro tersebut untuk menunjukan powernya di hadapan dunia, khususnya Eropa. Walaupun bisa dibilang kontribusi Orban terhadap sepakbola di Hungaria cukup meyakinkan. Namun tidak dibenarkan ketika melakukan sport-washing untuk menutupi berbagai peristiwa yang menyangkut pembatasan HAM yang dilakukannya. Padahal olahraga seharusnya dilakukan murni untuk meraih prestasi dan tidak dicampur dengan kepentingan politik. Apalagi jika berbicara tentang HAM, maka negara harus melakukan pemenuhan atau tidak membatasinya demi kepentingan lainnya.