Peran Indonesia Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Internasional

Profil Menteri PPPA yang baru, Arifatul Choiri Fauzi. Kumparan.

Kesetaraan gender merupakan isu global yang terus mendapat perhatian dalam berbagai diskusi dan kebijakan pembangunan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk mencapai kesetaraan gender telah menjadi bagian dari agenda utama berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan organisasi regional seperti ASEAN. Kesetaraan gender bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, semakin menyadari bahwa kesetaraan gender dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik dan keamanan global.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kesetaraan gender, baik di tingkat domestik maupun dalam konteks kerja sama pembangunan internasional. Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan nasional, ratifikasi perjanjian internasional, serta partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu gender dan pembangunan. Komitmen ini dapat dilihat dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memasukkan aspek gender sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai kesepakatan global yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW), yang menjadi salah satu instrumen hukum internasional utama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Sebagai bagian dari kerja sama pembangunan internasional, Indonesia telah berkontribusi dalam berbagai program bantuan teknis, pelatihan, dan kerja sama pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik. Program-program ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan politik bagi perempuan. Indonesia juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi internasional dan negara donor untuk mengembangkan kebijakan serta inisiatif yang mendorong pengarusutamaan gender dalam proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan berbagai lembaga terkait lainnya telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan ke dalam berbagai kerja sama pembangunan internasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai skema bantuan luar negeri yang disalurkan dalam bentuk program pertukaran pengetahuan, bantuan teknis, serta pendanaan untuk proyek-proyek yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional, seperti G20, ASEAN, dan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC), untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan banyak kemajuan telah dicapai, tantangan dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan internasional masih tetap ada. Tantangan ini meliputi keterbatasan anggaran dalam program-program yang berorientasi pada gender, masih adanya hambatan sosial dan budaya yang membatasi partisipasi perempuan di berbagai sektor, serta perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan dan implementasi program kerja sama pembangunan. Selain itu, dalam konteks global, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya, teknologi, serta kesempatan ekonomi bagi perempuan, yang menjadi kendala dalam mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, artikel berita ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan internasional, baik melalui kebijakan nasional, kerja sama bilateral dan multilateral, maupun inisiatif lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan gender di tingkat internasional serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan global.

Dengan memahami dinamika dan tantangan yang ada, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah, organisasi internasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan internasional.

Dalam konteks pembangunan internasional, teori Liberalisme melihat kerja sama antara negara-negara sebagai mekanisme penting untuk mencapai kesetaraan gender. Alih-alih berfokus pada kekuatan militer atau dominasi politik, Liberalisme lebih menekankan pada diplomasi, perjanjian, dan kebijakan bersama dalam mendorong nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis upaya Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan internasional.

Liberalisme menganggap bahwa hak individu, kebebasan, dan kesejahteraan adalah prinsip fundamental dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri negara-negara yang menganut prinsip ini. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan internasional yang berorientasi pada kesetaraan gender merupakan refleksi dari pendekatan liberal yang menekankan kerja sama multilateral, diplomasi, dan penguatan norma internasional.

Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional, telah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Liberalisme yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam mengatur hubungan antarnegara. Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta mengadopsi kebijakan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yang berfokus pada kesetaraan gender.

Menurut teori Liberalisme, kerja sama internasional dalam isu kesetaraan gender tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan tetapi juga bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan akan meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi global, memperkuat demokrasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan internasional dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip Liberalisme dalam hubungan internasional.

Sebagai bagian dari pendekatan liberal terhadap hubungan internasional, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum global yang membahas isu-isu gender dan pembangunan. Negara ini telah menjadi anggota dari berbagai organisasi dan inisiatif internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti UN Women, ASEAN Committee on Women (ACW), dan forum G20 yang membahas isu perempuan dalam ekonomi global.

Meskipun Indonesia telah berkomitmen dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui kerja sama internasional, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi budaya dan sosial terhadap perubahan peran gender dalam masyarakat. Meskipun teori Liberalisme menekankan pentingnya norma dan nilai dalam membentuk kebijakan global, implementasi di tingkat domestik seringkali menghadapi hambatan dari tradisi dan nilai-nilai lokal yang masih membatasi peran perempuan di berbagai sektor.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif. Banyak program kerja sama pembangunan yang memiliki fokus pada kesetaraan gender masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.