Banyaknya Kritik Masyarakat, Menunjukkan Peran DPR Belum Optimal

Jelang pemilihan Presiden, media sosial dipenuhi kritik seputar kebijakan Pemerintah, mulai dari kebijakan pembelian saham PT Freeport, penambahan utang, impor, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Menanggapi hal ini, Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Roziqin Matlap mengapresiasi tumbuhnya sikap kritis masyarakat. Namun demikian, Roziqin berharap kritik disampaikan dengan data dan bahasa yang sopan. “Kritik boleh saja di alam demokrasi, namun jangan fitnah,” ujar Roziqin kepada Kumparan (14/02).

Agar terarah, menurut Roziqin kritik juga bisa disalurkan melalui DPR, mengingat DPR sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, fenomena banyaknya kritik masyarakat tersebut menunjukkan peran DPR belum optimal. “Semua kebijakan Pemerintah sudah dijelaskan di depan DPR. Seandainya ada kebijakan Pemerintah yang melenceng, ya DPR juga harus bertanggung jawab,” kata Roziqin.

Roziqin mencontohkan bahwa Undang-Undang APBN dan pertanggungjawaban APBN sebagai alat untuk mewujudkan program-program Pemerintah telah disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR. Namun justru anggota DPR sendiri masih mengkritisi di luar forum DPR.

Khusus untuk anggota DPR yang sering mengkritik di media massa, Roziqin menilai anggota DPR lebih efektif mengkritik lewat forum rapat di DPR, bukan di media massa. Hal ini karena dalam forum rapat DPR, Pemerintah bisa langsung menjawab kritik tersebut. “DPR itu memang salah satu fungsinya untuk pengawasan. Mereka punya hak untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berbeda bila kritik di media massa yang bersifat searah. Kecuali bila niatnya hanya untuk penggalangan opini semata,” tandas Roziqin.