Sisi Gelap Desil: Mengapa Tidak Mencerminkan Kesejahteraan Indonesia Sebenarnya?
Tulisan dari Refa Talita tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhir-akhir ini, masyarakat kembali dibuat bertanya-tanya mengenai sistem desil yang digunakan pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apakah data desil benar-benar sudah menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya?
Pertanyaan tersebut muncul setelah adanya pemberitaan mengenai anggota DPR RI Eva Stevany Rataba, yang tercatat masuk dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sedangkan, desil 4 sendiri termasuk ke dalam kelompok rentan miskin. Di sisi lain, berdasarkan LHKPN periodik 2025, Eva tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp3,5 miliar. Namun, Eva membantah pernah mendaftarkan diri maupun menerima bantuan PKH dan justru mempertanyakan mengapa dirinya bisa masuk dalam desil 4.
Kasus ini menjadi bukti bahwa sistem desil belum sepenuhnya akurat dan efektif di masyarakat. Bisa saja terdapat data yang belum diperbarui, kesalahan dalam pemadanan data, atau faktor lain yang tidak terlihat dari angka kekayaan seseorang. Justru dari kasus seperti inilah kita seharusnya mulai mempertanyakan seberapa akurat sistem yang menentukan nasib bantuan masyarakat Indonesia.
Apa Sebenarnya Tujuan dari Desil?
Secara sederhana, desil adalah pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Pemerintah menggunakan berbagai informasi sosial dan ekonomi, termasuk pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Tujuannya sebenarnya cukup masuk akal; pemerintah membutuhkan data untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan bantuan dan siapa yang dianggap sudah mampu. Dengan adanya desil, bantuan seperti PKH dan program sembako dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan. Saat ini, laman resmi Cek Bansos Kemensos menjelaskan bahwa desil 1–4 merupakan 40 persen terbawah dan dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan sembako.
Tujuan data desil adalah sebagai dasar untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial berupa dana maupun subsidi agar tepat sasaran. Namun, apakah benar demikian? Pertanyaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan pemerintah. Secara konsep mungkin benar. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat masih menemukan berbagai persoalan yang membuat konsep "tepat sasaran" tersebut dipertanyakan.
Ketika Orang yang Membutuhkan Justru Keluar dari Daftar Bantuan
Salah satu persoalan yang paling terasa di masyarakat adalah perubahan status penerima bantuan. Dikutip dari Probolinggo.investor.id, sekitar 80% penghuni Rusunawa Bestari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengalami kenaikan status desil menjadi 6 hingga 10. Padahal, rusunawa tersebut merupakan hunian yang khusus disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akibatnya, mereka dianggap sudah cukup mampu dan tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan. Masalahnya, perubahan angka dalam sistem tidak selalu berarti perubahan kehidupan seseorang secara nyata.
Ekonomi seseorang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi. Seseorang bisa saja memiliki kendaraan, rumah, atau aset tertentu, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada keluarga yang memiliki rumah sendiri, tetapi masih kesulitan membayar listrik, biaya sekolah anak, biaya kuliah, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pokok. Ada juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi pendapatannya tidak stabil.
Dikutip dari RRI.co.id, Pangkalpinang - Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) Fadilah Sabri, indikator desil saat ini kerap tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga menjegal banyak calon mahasiswa kurang mampu untuk berkuliah. Fadilah mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 calon mahasiswa yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan biaya pendidikan tetapi gagal mendapatkan akibat terkendala pengategorian desil yang keliru.
Di sinilah kelemahan besar dari sistem yang terlalu bergantung pada klasifikasi angka. Kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar angka desil. Masyarakat yang masuk desil 6–10 belum tentu hidup berkecukupan. Persoalan menjadi semakin rumit ketika masyarakat yang secara nyata masih mengalami kesulitan ekonomi justru masuk ke dalam desil 6–10.
Desil Seharusnya Menjadi Alat Bantu, Bukan Satu-Satunya Penentu
Dari seluruh pernyataan di atas, bukan berarti desil harus dihapus. Justru sistem desil tetap diperlukan karena pemerintah tidak mungkin menentukan penerima bantuan hanya berdasarkan pengamatan satu per satu. Masalahnya adalah angka desil dianggap sebagai kebenaran mutlak. Data seharusnya menjadi alat bantu untuk memahami masyarakat, bukan menjadi tembok yang membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa mendapatkan bantuan.
Tersebar kalimat kritik dari masyarakat yang menyebar luas di media sosial, “desil adalah cara pemerintah menurunkan angka kemiskinan tanpa menaikkan kesejahteraan masyarakat.” Opini tersebut berkebalikan dengan tujuan dari desil itu sendiri. Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan yang sama besar agar program pemerintah dan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Kalimat ini menggambarkan keresahan dan kritik masyarakat pada sistem pemerintahan yang dinilai memerlukan perbaikan sesegera mungkin.
Jangan sampai pemerintah merasa masalah kemiskinan berkurang hanya karena jumlah populasi yang masuk kategori kurang mampu dalam data mengalami perubahan. Kemiskinan bukan sekadar masalah angka. Kemiskinan adalah masalah kehidupan manusia.
Kasus anggota DPR yang masuk desil 4 memperlihatkan adanya kemungkinan jarak antara data dengan persepsi kondisi ekonomi seseorang. Hal ini penting supaya kritik terhadap sistem tetap adil. Karena jika masyarakat yang tidak membutuhkan mendapatkan bantuan atau sebaliknya maka anggaran negara menjadi tidak efektif alias tidak tepat sasaran. Jika orang yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan bantuan, maka negara juga telah gagal menjalankan fungsi perlindungan sosial. Data yang salah bisa menghasilkan kebijakan yang salah. Menurut saya, persoalan terbesar sebenarnya tidak terletak pada sistem desilnya, tetapi pada kualitas data yang digunakan untuk menentukan desil.
Data mengenai kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah dengan cepat. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan dalam satu bulan, orang tua bisa jatuh sakit, penghasilan bisa menurun, harga kebutuhan pokok bisa naik, anak bisa masuk perguruan tinggi sehingga pengeluaran keluarga meningkat drastis. Sementara itu, data administratif belum tentu langsung mengikuti perubahan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme pembaruan data yang cepat, mudah, transparan, dan benar-benar bisa diakses masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama hanya untuk membuktikan bahwa dirinya memang sedang kesulitan.
Sistem desil merupakan sebuah ide yang baik bila digunakan sebagai alat untuk membuat bantuan sosial lebih tepat sasaran, tetapi masih begitu banyak kekurangan dalam sistem tersebut. Banyaknya kasus salah sasaran penyaluran bantuan sosial menjadi pengingat bahwa data sosial ekonomi kita masih belum akurat dan mutakhir. Di sisi lain, pengalaman masyarakat yang kehilangan bantuan karena perubahan desil juga menunjukkan bahwa angka desil belum tentu selalu menggambarkan kondisi kehidupan seseorang secara utuh.
Tujuan utama data desil seharusnya bukan sekadar mengelompokkan masyarakat menjadi desil 1 sampai 10. Namun, memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak ditinggalkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala, membuka ruang pengaduan yang mudah, mempercepat pembaruan data, dan tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan bantuan. Desil boleh menjadi dasar, tetapi kondisi nyata masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani kemiskinan bukan dilihat dari seberapa rapi masyarakat dikelompokkan ke dalam desil, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang hidupnya menjadi lebih sejahtera.