Transformasi Digital di Kementerian Keuangan

Ilustrasi foto: Ruangan Fresh Office pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan (foto pribadi)

Kementerian Keuangan telah merespons dengan positif dampak dari Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Sebagai organisasi strategis pemerintah, Kementerian Keuangan telah menyusun berbagai kebijakan yang prudent dan adaptif guna menanggulangi dampak COVID-19 khususnya terhadap perekonomian negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa tindakan nyata yang telah dilakukan tersebut yaitu melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan realokasi anggaran, dan kebijakan defisit anggaran, untuk memastikan dampak pandemi dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dibuktikan dengan tingkat perekonomian Indonesia di tahun 2021 kembali ke angka positif (yoy sebesar 3,69%), relatif lebih baik dibandingkan dengan ekonomi dunia di periode tersebut.

Di tingkat internal organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun berbagai langkah diantaranya dengan melakukan transformasi digital di era kenormalan baru. Transformasi digital tersebut tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi terkait juga dari sisi sumber daya manusia, proses bisnis, dan budaya kerja. Transformasi digital tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan tingkat produktivitas kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI beberapa bulan yang lalu menyampaikan dampak efisiensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui berbagai langkah transformasi digital. Dalam raker tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa telah tercapai efisiensi sebesar Rp612,45 miliar dari belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai akibat dari mengadaptasi cara kerja baru yaitu new way of working (NWOW) dan pengendalian belanja birokrasi. Melalui NWOW, pegawai Kementerian Keuangan dapat bekerja lebih fleksibel dengan tetap menjaga kinerja dan pelaksanaan tugas. Beberapa kebijakan dari implementasi NWOW tersebut diantaranya hybrid working, activity-based workplace, co-working space, dan satellite office.

Transformasi digital melalui office automation, dengan fitur utamanya berupa aplikasi persuratan atau naskah dinas elektronik (Nadine), arsip digital, presensi secara remote, dan tugas harian, memungkinkan para pegawai tetap produktif dimanapun berada. Implementasi Nadine diperkirakan berpotensi menghasilkan efisiensi belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sekitar 70%.

Aplikasi Nadine sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/PMK.01/2021 adalah sebuah sistem pengelolaan naskah dinas dengan menggunakan intranet dan internet untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Aplikasi persuratan ini menggunakan tanda tangan digital (Digital Signature) yang telah mendapat akreditasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aplikasi Nadine begitu penting terutama pada saat Pandemi COVID-19, dimana sebagian atau seluruh pegawai harus melaksanakan Work From Home. Keadaan ini memaksa para pegawai untuk tetap melaksanaan tugas seperti biasa dan tetap produktif walau harus bekerja dari rumah. Platform Nadine dapat diakses juga melalui layar handphone, sehingga surat menyurat tetap dapat dijalankan dimana saja dan kapan saja.

Dari sisi anggaran, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, aplikasi Nadine ini memberikan efisiensi sebesar Rp132,72 miliar. Bisa dibayangkan apabila aplikasi Nadine ini diterapkan juga di seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh Pemerintah Daerah.

Sebuah tantangan tersendiri, bagaimana membangun birokrasi yang efisien dengan semangat paper less di seluruh entitas pemerintahan di Indonesia.