Anies dan Kerja Gagasan Setelah Panggung Politik

Ilustrasi Generated By AI

Anies Baswedan berada di Makassar hari ini, Jumat, 18 September 2026. Ia melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, bersilaturahmi dengan jemaah, melihat perpustakaan masjid, dan menyampaikan pesan tentang keberanian menyuarakan kebenaran. Kunjungan tersebut diberitakan sebagai agenda silaturahmi karena Anies sudah cukup lama tidak datang ke Makassar. Namun, aktivitas Anies hari ini menarik jika dibaca bersama perkembangan lain yang berkaitan dengan dirinya. Sehari sebelumnya, Karsa City Lab, lembaga yang mencantumkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Founder & Advisor, disebut menjalin kolaborasi dengan Google untuk mengembangkan pendekatan kota berbasis data di sembilan kota dan wilayah, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Medan, Malang, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Kerja sama tersebut disebut diarahkan pada pemanfaatan data dan teknologi untuk memahami persoalan kota, termasuk aksesibilitas, lingkungan, mobilitas, dan penguatan ekonomi. Dua fakta ini memperlihatkan ruang aktivitas Anies setelah tidak lagi berada di kursi pemerintahan: tetap bertemu masyarakat sekaligus terlibat dalam pengembangan gagasan kebijakan.

Ada kecenderungan dalam politik kita untuk mengukur kontribusi seseorang berdasarkan jabatan yang sedang atau pernah dipegang. Seolah-olah ketika seseorang meninggalkan kantor pemerintahan, ruang pengabdiannya ikut selesai. Padahal, pengalaman pemerintahan dapat dibawa ke ruang lain melalui gagasan, penelitian, pendidikan publik, advokasi kebijakan, maupun kolaborasi. Dalam konteks itu, aktivitas Anies bersama Karsa City Lab layak diperhatikan bukan semata-mata karena siapa yang berada di belakangnya, tetapi karena gagasan yang sedang dibawa menyentuh persoalan yang benar-benar dihadapi banyak kota di Indonesia. Kemacetan, banjir, transportasi, perubahan tata ruang, kualitas lingkungan, kesenjangan akses, dan pengembangan ekonomi lokal tidak bisa terus-menerus dihadapi hanya dengan cara lama. Kota membutuhkan informasi yang akurat untuk menentukan persoalan, menetapkan prioritas, dan mengukur apakah sebuah kebijakan benar-benar bekerja.

Jabatan bisa berakhir, tetapi gagasan tidak seharusnya ikut pensiun.

Gagasan kota berbasis data memang memiliki daya tarik, tetapi justru karena terdengar modern, ia harus diuji dengan ukuran yang sangat sederhana: apa manfaatnya bagi warga? Jangan sampai kota berbasis data hanya menghasilkan dashboard, aplikasi, peta digital, dan berbagai istilah teknologi yang terlihat canggih, sementara persoalan sehari-hari masyarakat tetap tidak berubah. Pemerintah boleh memiliki data mengenai kemacetan, tetapi warga membutuhkan perjalanan yang lebih lancar. Pemerintah boleh mempunyai peta kawasan rawan banjir, tetapi warga membutuhkan lingkungan yang tidak setiap musim hujan terendam. Pemerintah boleh mengetahui lokasi pusat kegiatan ekonomi, tetapi pedagang kecil membutuhkan akses pasar yang nyata. Artinya, persoalannya bukan lagi apakah pemerintah memiliki data, melainkan apakah data tersebut mampu mengubah cara pemerintah mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.

Peter Drucker, pemikir manajemen yang banyak membahas pentingnya pengukuran dalam organisasi, dikenal dengan pemikiran bahwa sesuatu yang tidak diukur akan sulit dikelola. Dalam pemerintahan modern, pemikiran itu memiliki relevansi karena kebijakan publik memang membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu mengetahui wilayah mana yang mengalami kemacetan paling parah, kawasan mana yang rawan banjir, kelompok masyarakat mana yang belum memperoleh pelayanan, serta sektor ekonomi mana yang membutuhkan intervensi. Namun, pemerintahan tidak boleh berhenti pada angka. Ada pengalaman masyarakat yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara sempurna ke dalam statistik. Rasa aman, kenyamanan berjalan kaki, kemudahan mendapatkan pelayanan, kesempatan ekonomi, dan perasaan dihargai sebagai warga membutuhkan lebih dari sekadar angka. Data harus bertemu dengan pengalaman manusia agar kebijakan tidak kehilangan konteks.

Karena itu, kota berbasis data seharusnya bukan kota yang dikuasai angka, melainkan kota yang menggunakan data untuk membuat pemerintah semakin dekat dengan persoalan warga. Data semestinya membantu pemerintah menemukan kelompok yang selama ini kurang terlihat, termasuk pedagang kecil, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak sekolah, lansia, masyarakat di wilayah pinggiran, dan warga yang memiliki keterbatasan akses digital. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek yang datanya dikumpulkan. Mereka juga harus menjadi bagian dari proses memahami persoalan dan menyusun solusi. Sebuah peta mungkin dapat menunjukkan bahwa jalan tertentu padat, tetapi warga yang setiap hari melewati jalan itu dapat menjelaskan mengapa kepadatan terjadi. Statistik mungkin menunjukkan bahwa suatu kawasan memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tetapi masyarakat setempat dapat menjelaskan mengapa mereka sulit memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha. Di sinilah data dan pengetahuan lokal harus bertemu.

Anies dalam pemberitaan mengenai kolaborasi tersebut menekankan pentingnya keputusan berbasis data yang tetap berpihak kepada warga. Gagasan itu menarik, tetapi tetap harus diuji melalui pelaksanaan. Sebuah gagasan tidak otomatis menjadi benar hanya karena disampaikan oleh tokoh yang memiliki pengalaman pemerintahan. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga bukan jaminan bahwa persoalan kota akan selesai. Ada pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka mengenai kualitas data, perlindungan privasi, transparansi, kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta bagaimana hasil analisis diterjemahkan menjadi kebijakan. MoU adalah awal, bukan hasil akhir. Kolaborasi adalah pintu masuk, bukan bukti keberhasilan. Teknologi adalah alat, bukan tujuan.

Ukuran paling jujur dari sebuah gagasan kebijakan bukan seberapa canggih istilahnya, melainkan apakah kehidupan warga benar-benar menjadi lebih mudah.

Aktivitas Anies di Makassar hari ini juga perlu dibaca secara proporsional. Ia datang untuk bersilaturahmi, melaksanakan salat Jumat, bertemu masyarakat, dan menyampaikan pesan mengenai keberanian menyuarakan kebenaran. Karena Anies merupakan tokoh nasional dengan rekam jejak pemerintahan dan politik, setiap aktivitasnya tentu mendapatkan perhatian. Namun, tidak setiap kegiatan seorang tokoh harus otomatis diterjemahkan sebagai manuver politik elektoral. Ada kegiatan yang memang merupakan silaturahmi, ada kegiatan yang merupakan kerja sosial, dan ada pula aktivitas yang berkaitan dengan gagasan kebijakan. Publik dapat membedakannya berdasarkan fakta yang tersedia, bukan berdasarkan dugaan tentang motif. Cara membaca seperti ini penting agar pembicaraan mengenai seorang tokoh tidak selalu berhenti pada pertanyaan siapa yang akan mendapatkan keuntungan politik, sementara substansi kegiatannya justru terabaikan.

Anies hari ini tidak sedang menjadi gubernur ataupun menteri. Tetapi pengalaman yang pernah ia miliki tetap dapat dibawa ke ruang publik melalui gagasan dan kerja kelembagaan. Karsa City Lab menjadi salah satu ruang tersebut. Gagasan kota berbasis data menjadi salah satu isu yang dikembangkan, sementara kolaborasi dengan Google menjadi salah satu langkah yang diberitakan. Apakah pendekatan itu akan menghasilkan perubahan yang berarti, tentu belum bisa disimpulkan hanya dari pengumuman kerja sama. Justru di sinilah publik memiliki posisi penting untuk mengawasi dan menguji. Jika program tersebut benar-benar menghasilkan kebijakan yang membuat kota lebih mudah diakses, lingkungan lebih terjaga, mobilitas lebih baik, dan ekonomi warga berkembang, hasilnya akan berbicara sendiri. Sebaliknya, jika tidak memberikan perubahan berarti, kritik juga harus terbuka.

Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang untuk menguji gagasan kebijakan seperti ini. Kita terlalu sering sibuk memperdebatkan siapa yang mengusulkan, sementara pertanyaan apakah gagasan tersebut bekerja justru datang belakangan. Padahal, warga tidak terlalu membutuhkan siapa yang paling sering disebut dalam pemberitaan. Mereka membutuhkan jalan yang baik, transportasi yang masuk akal, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang cepat, serta kesempatan ekonomi yang lebih terbuka. Kota juga tidak peduli siapa yang menemukan sebuah solusi. Yang penting adalah apakah solusi tersebut dapat bekerja dan dipertanggungjawabkan.

Maka, aktivitas Anies hari ini lebih menarik jika dibaca sebagai bagian dari kerja gagasan yang masih harus dibuktikan. Ia berada di Makassar dalam agenda silaturahmi, sementara di ruang lain gagasan mengenai kota berbasis data sedang dikembangkan melalui Karsa City Lab. Apakah gagasan tersebut nantinya berkembang menjadi model kebijakan yang berguna bagi masyarakat, tentu membutuhkan waktu dan pembuktian. Publik tidak harus buru-buru memberikan pujian, tetapi juga tidak perlu tergesa-gesa memberikan prasangka. Biarkan gagasan berjalan, ukur hasilnya, dengarkan masyarakat, dan lihat apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada warga.

Ujungnya, politik memang merupakan salah satu ruang bagi seorang tokoh publik untuk berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya ruang. Ada ruang pengetahuan, kebijakan, masyarakat sipil, pendidikan, dan kolaborasi yang juga dapat digunakan untuk memberikan sumbangan bagi kehidupan publik. Anies kini berada dalam salah satu ruang tersebut. Aktivitasnya tetap layak diperhatikan karena ia memiliki pengalaman pemerintahan dan pengaruh publik yang besar, tetapi perhatian itu harus diikuti dengan sikap kritis. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan kultus terhadap tokoh, tetapi juga tidak membutuhkan prasangka terhadap setiap langkah tokoh. Yang dibutuhkan adalah gagasan yang bisa diuji dan hasil yang bisa dirasakan.

Nama besar mungkin membuat sebuah gagasan lebih cepat didengar, tetapi hanya manfaat nyata yang membuat gagasan itu bertahan.