Anies–Gibran 2029: Mustahil atau Justru Skenario Politik yang Sedang Dirajut?

Ilustrasi Generated By AI

Pilpres 2029 memang masih jauh, tetapi politik Indonesia hampir tidak pernah mengenal kata terlalu dini untuk sebuah kemungkinan. Nama Gibran Rakabuming Raka sudah mulai masuk dalam kalkulasi politik menuju 2029, sementara Anies Baswedan tetap menjadi nama yang sulit dihapus dari percakapan politik nasional. Wacana mempertemukan keduanya bahkan mulai muncul secara terbuka dalam pembacaan sejumlah pengamat. Pada saat yang sama, Partai Gerakan Rakyat telah menyatakan komitmen untuk mengusung Anies sebagai calon presiden 2029, meski perjalanan politik partai tersebut untuk menjadi peserta pemilu masih harus dilalui. Maka, pertanyaan menariknya bukan sekadar apakah Anies dan Gibran mungkin berpasangan, tetapi apakah kepentingan politik keduanya suatu hari bisa bertemu dalam satu kendaraan menuju Istana?

Bagi Anies, wacana tersebut tidak semestinya langsung dibaca sebagai tawaran yang harus disambut dengan menjadi calon wakil presiden. Justru di sinilah Anies harus berhitung lebih dingin. Ia pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, menteri, dan calon presiden pada 2024. Ia bukan politisi yang sedang mencari panggung nasional untuk pertama kalinya. Anies sudah mempunyai pengalaman kontestasi, basis pendukung, jaringan politik, dan identitas gagasan yang membuatnya memiliki modal sendiri. Jika suatu hari ada kekuatan politik yang datang menawarkan posisi cawapres, Anies seharusnya tidak hanya bertanya tentang peluang menang, tetapi juga tentang apa yang terjadi terhadap posisi politiknya setelah kemenangan itu.

Sebab, menjadi wakil presiden Gibran memiliki keuntungan sekaligus risiko. Keuntungannya jelas: Anies bisa masuk ke pusat pemerintahan dan memiliki kesempatan mengubah gagasan menjadi kebijakan. Namun, risikonya juga tidak kecil. Anies bisa kehilangan sebagian identitas politik yang selama ini menjadi kekuatannya apabila masyarakat melihatnya hanya sebagai pelengkap bagi kekuasaan yang sudah terbentuk. Lebih jauh, jika seluruh keputusan strategis pemerintahan tetap berada di tangan presiden, posisi Anies sebagai wakil bisa membuat modal politiknya menyusut secara perlahan. Karena itu, bagi Anies, persoalan utamanya bukan sekadar mendapatkan tiket menuju kekuasaan, melainkan memastikan bahwa tiket tersebut tidak mengubah dirinya dari pemain utama menjadi pemeran pendamping.

Di sinilah daya tawar Anies menjadi penting. Politik elektoral tidak hanya membutuhkan kekuasaan formal, tetapi juga membutuhkan kemampuan memperluas basis dukungan. Gibran mempunyai modal yang sangat kuat berupa pengalaman sebagai wakil presiden, akses pemerintahan, jaringan politik keluarga, dan posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, semua itu tidak otomatis menjawab kebutuhan untuk memenangkan pertarungan elektoral berikutnya. Seorang kandidat membutuhkan koalisi sosial yang luas, bukan hanya jaringan elite. Anies memiliki modal yang berbeda: pengalaman menghadapi pemilu presiden, basis pemilih yang sudah terbentuk, kemampuan berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang beragam, serta narasi politik yang selama ini membuat namanya tetap hidup di ruang publik.

Jika Gibran memiliki kekuatan institusional, Anies memiliki modal elektoral dan narasi. Di situlah kemungkinan saling membutuhkan bisa muncul.

Bagi Gibran, menggandeng Anies juga bukan perkara sederhana. Anies bukan figur yang datang tanpa pengikut. Ia membawa kelompok pemilih yang memiliki karakter politik sendiri. Karena itu, apabila suatu hari Gibran membutuhkan pasangan yang dapat memperluas jangkauan politiknya, Anies bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Ini bukan berarti Anies otomatis menjadi jawaban terbaik atau duet tersebut pasti terjadi. Politik terlalu kompleks untuk disederhanakan seperti itu. Namun, secara kalkulasi, seorang kandidat yang ingin memenangkan pemilu nasional membutuhkan kemampuan menjangkau pemilih di luar lingkaran pendukungnya sendiri.

Konfigurasi tersebut menjadi semakin menarik karena Anies juga tidak sepenuhnya tanpa kendaraan politik. Partai Gerakan Rakyat secara terbuka telah menyatakan Anies sebagai figur yang akan diusung untuk Pilpres 2029 apabila memenuhi seluruh persyaratan. Partai itu juga merencanakan forum internal untuk membahas arah politiknya setelah proses legalitas terpenuhi. Ini memang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Anies memiliki kendaraan yang aman menuju 2029. Tetapi keberadaan partai tersebut setidaknya menunjukkan bahwa Anies tidak harus menunggu belas kasihan partai besar untuk kembali masuk ke gelanggang politik nasional.

Karena itu, menyebut Anies sebagai calon wakil presiden Gibran sejak sekarang justru terlalu cepat. Posisi Anies bisa saja jauh lebih tinggi daripada sekadar menjadi nama yang ditempelkan di sebelah kandidat lain. Jika dalam tiga tahun mendatang ia mampu menjaga relevansi, memperkuat organisasi politik, memperbarui gagasan dan membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, posisi tawarnya akan meningkat. Ia bahkan bisa datang ke meja negosiasi bukan sebagai orang yang meminta tiket, melainkan sebagai pemilik sebagian modal yang dibutuhkan untuk memenangkan tiket tersebut.

Namun, Anies juga tidak boleh terlena oleh modal politik masa lalu. Pilpres 2024 sudah menjadi sejarah. Basis pendukung yang pernah dimiliki bukan cek kosong untuk 2029. Pemilih bisa berubah, isu bisa bergeser, dan generasi baru akan semakin menentukan arah politik nasional. Jika Anies hanya mengulang narasi lama dan mengandalkan nostalgia pertarungan 2024, daya tariknya bisa menurun. Sebaliknya, jika ia mampu menawarkan agenda baru yang relevan dengan persoalan Indonesia beberapa tahun mendatang, ia memiliki kesempatan untuk mengubah dirinya dari kandidat yang pernah kalah menjadi alternatif politik yang kembali diperhitungkan.

Jokowi tentu akan tetap menjadi salah satu faktor penting dalam membaca kemungkinan politik Gibran. Pengaruh, jaringan, pengalaman dan hubungan politiknya tidak bisa diabaikan. Tetapi politik elektoral bukan warisan keluarga yang dapat dipindahkan begitu saja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemilih mempunyai kehendak sendiri. Mereka bisa mendukung, meninggalkan, atau bahkan mengejutkan para elite yang merasa sudah mengetahui arah suara masyarakat. Karena itu, sekuat apa pun pengaruh Jokowi, kemenangan Gibran tetap membutuhkan legitimasi yang lebih luas daripada sekadar dukungan elite.

Persoalan berikutnya adalah siapa yang menjadi calon presiden dan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Jika Gibran menjadi calon presiden, apakah Anies bersedia menerima posisi nomor dua setelah pernah menjadi calon presiden? Jawabannya tidak mudah. Anies harus menghitung bukan hanya peluang menang, tetapi juga warisan politik yang akan ditinggalkan. Sebaliknya, jika Anies menjadi calon presiden dan Gibran menjadi wakil, pertanyaannya berbalik: apakah kekuatan politik di belakang Gibran bersedia menerima posisi tersebut? Dari sini terlihat bahwa hambatan terbesar duet Anies–Gibran bukan semata perbedaan politik masa lalu, melainkan persoalan siapa yang bersedia menurunkan ego dan siapa yang memiliki daya tawar lebih besar.

Justru karena itulah wacana tersebut menarik. Dalam politik, lawan hari ini tidak selalu menjadi lawan selamanya. Kepentingan berubah, peta kekuatan bergeser, dan kebutuhan elektoral dapat mempertemukan dua kelompok yang sebelumnya berseberangan. Politik Indonesia sudah berkali-kali menunjukkan bahwa koalisi yang dahulu tampak mustahil bisa menjadi kenyataan setelah kepentingan politik menemukan titik temu.

Tetapi Anies harus belajar dari satu hal: jangan sampai ambisi untuk kembali ke kekuasaan membuatnya kehilangan identitas politik. Jika tawaran datang, ia harus mampu menegosiasikan gagasan, peran, kewenangan dan arah pemerintahan, bukan hanya jabatan. Sebab, kemenangan elektoral tanpa ruang untuk menjalankan gagasan bisa berubah menjadi kemenangan yang mahal. Sebaliknya, jika Anies mampu mempertahankan identitas sekaligus memperbesar daya tawarnya, siapa pun pasangan yang akhirnya dipilih, ia tetap menjadi pemain penting.

Maka, pertanyaan tentang Anies–Gibran 2029 sebaiknya tidak berhenti pada “mungkinkah mereka berpasangan?” Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah siapa sebenarnya yang akan lebih membutuhkan siapa. Jika Gibran membutuhkan perluasan basis politik, Anies mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan. Jika Anies membutuhkan jalan kembali menuju kekuasaan, Gibran mempunyai sesuatu yang tidak kalah penting: akses dan posisi institusional. Pertemuan dua kepentingan itu bisa saja melahirkan duet yang hari ini terdengar aneh, tetapi beberapa tahun lagi justru dianggap masuk akal.

Pada akhirnya, Anies tidak perlu terburu-buru mengejar Gibran. Ia cukup membangun kekuatannya sendiri. Jika kekuatan itu bertahan, berkembang dan mampu menjawab kebutuhan politik baru Indonesia, orang lain yang akan datang menghitung. Dalam politik, posisi tawar tertinggi bukan milik orang yang paling cepat meminta kursi, melainkan milik orang yang membuat kursinya harus dinegosiasikan. Dan jika Anies mampu mencapai posisi tersebut pada 2029, maka pertanyaan tentang Anies–Gibran tidak lagi sekadar soal siapa menjadi cawapres siapa. Pertanyaannya berubah menjadi: seberapa besar mereka saling membutuhkan untuk memenangkan Indonesia?