Catatan Pinggir: Menakar Jejak "Gaza Riviera" dan Pertaruhan Diplomatik Jakarta

Generated by AI

Di tengah keriuhan geopolitik yang kian tak menentu, sebuah langkah dari meja kerja Presiden Prabowo Subianto mengundang kernyit dahi yang dalam. Keputusan Indonesia bergabung dalam Gaza Board of Peace (BOP) gagasan Donald Trump bukan sekadar langkah taktis biasa; ini adalah sebuah pertaruhan diplomatik yang mempertaruhkan marwah politik luar negeri kita yang "Bebas Aktif" di atas meja transaksional.

Ada aroma pragmatisme yang menyengat di sini. Bagaimana tidak? Narasi yang dibawa Trump sejak awal tahun lalu bukan tentang kedaulatan, melainkan tentang properti. Proyek "Gaza Riviera" yang bocor ke publik menggambarkan masa depan Gaza bukan sebagai negara merdeka, melainkan sebagai replika Dubai di pesisir Mediterania—lengkap dengan resort mewah dan investasi dari lingkaran dalam Mar-a-Lago serta Israel.

Kapitalisme Bencana dan Hegemoni Figur

Keterlibatan Indonesia dalam skema ini menjadi kian merisaukan jika kita membedahnya melalui kacamata literasi politik ekonomi. Dalam bukunya, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Naomi Klein membedah bagaimana kepentingan korporasi global sering kali memanfaatkan momentum bencana atau perang untuk memaksakan agenda ekonomi neoliberal. "Gaza Riviera" adalah perwujudan sempurna dari tesis Klein. Ketika sebuah wilayah luluh lantak, kekuatan kapital datang bukan untuk memulihkan hak sipil, melainkan untuk melakukan "pembersihan" lahan demi investasi properti. Dengan setoran Rp17 triliun, Jakarta berisiko tercatat dalam sejarah bukan sebagai juru damai, melainkan sebagai salah satu penyokong dana dalam skema kapitalisme bencana yang mengeksploitasi penderitaan rakyat Palestina.

Kejanggalan kian menebal saat kita menilik struktur kepemimpinan BOP yang bersifat permanen di bawah kendali Trump. Dalam On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Timothy Snyder mengingatkan pentingnya menjaga institusi agar tidak terjatuh ke dalam kendali individu yang mengabaikan aturan main global. Jika sebuah dewan perdamaian dipimpin tanpa batasan kewenangan yang jelas, maka ia bukan lagi alat diplomasi, melainkan alat hegemoni personal. Bagi Indonesia, bergabung dalam struktur yang mengabaikan kedaulatan institusional PBB dan lebih mengedepankan loyalitas pada figur pemimpin adalah langkah mundur yang membahayakan prinsip independensi kita.

Ironi dan Biaya Tinggi

Bagaimana mungkin Indonesia, yang selama ini menjadi garda terdepan pembela Palestina, duduk satu meja dalam dewan yang menihilkan kehadiran pihak Palestina itu sendiri? Di dalam struktur BOP, kita melihat barisan negara penyokong Israel, namun di mana suara Ramallah atau aspirasi warga Gaza? Tanpa keterlibatan pihak yang berkonflik secara seimbang, dewan ini lebih menyerupai konsorsium bisnis daripada misi kemanusiaan.

Lalu, muncul angka Rp17 triliun. Di tengah upaya kita memulihkan infrastruktur pasca-bencana di Sumatera Barat dan Aceh, komitmen setoran ini terasa sangat ganjil. Muncul pertanyaan spekulatif: apakah ini "tiket masuk" untuk menghindari kebijakan proteksionisme tarif impor Trump? Jika benar ini adalah bentuk pay-to-play diplomacy, maka Indonesia sedang melakukan degradasi nilai. Konstitusi kita mengamanatkan penghapusan penjajahan—bukan menjadikannya komoditas barter demi stabilitas neraca perdagangan.

Ujian Realitas di Lapangan

Jakarta berkilah bahwa dengan berada di "dalam sistem", kita bisa menekan dari dalam. Namun, realitas di lapangan berbicara lebih jujur. Hanya hitungan hari setelah penandatanganan kesepakatan, bom-bom Israel tetap jatuh di tenda-tenda pengungsian Gaza. Jika kehadiran Indonesia di sana diniatkan sebagai instrumen tekanan, maka sejauh ini, tekanan itu tampak ompong.

Presiden Prabowo tentu punya kalkulasi sendiri. Namun, diplomasi bukan sekadar soal IQ atau kedekatan personal. Diplomasi adalah soal konsistensi terhadap prinsip. Menjanjikan solusi dua negara di atas podium, namun bergabung dalam organisasi yang secara sistematis memarginalkan Palestina dan mengedepankan bisnis di atas puing peperangan, adalah paradoks yang harus segera dijelaskan kepada publik.

Jangan sampai, demi sebuah kursi di meja Trump, kita kehilangan legitimasi moral yang telah kita bangun puluhan tahun. Pada akhirnya, kita harus bertanya: apakah kita tetap menjadi subjek yang menentukan arah sejarah, atau sekadar menjadi objek figuran dalam orkestrasi besar seorang pengusaha properti yang kebetulan memimpin negara adidaya?