Desil Baru: Jangan Sampai Kelas Menengah Dihukum oleh Angka

Ilustrasi Generated By AI

Polemik desil baru dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menarik untuk dilihat bukan hanya dari soal siapa masuk desil berapa, tetapi dari dampaknya setelah angka tersebut dipakai sebagai dasar kebijakan. Pemerintah tentu punya alasan kuat membangun satu basis data yang lebih terpadu. Bantuan sosial harus diberikan kepada yang berhak, subsidi tidak semestinya terus dinikmati mereka yang sudah mampu, dan anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin. Namun, persoalan muncul jika sebuah klasifikasi statistik yang sebenarnya dirancang untuk memetakan posisi relatif masyarakat kemudian diperlakukan seperti stempel yang menentukan kemampuan ekonomi seseorang secara mutlak. Di sinilah kehati-hatian diperlukan, sebab kesalahan membaca data bisa berujung pada kesalahan menentukan siapa yang dibantu dan siapa yang justru kehilangan perlindungan.

Desil pada dasarnya membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara relatif. Karena itu, masuk desil 9 atau 10 tidak otomatis berarti seseorang kaya raya. Orang yang berada di bagian bawah desil 10 tidak bisa begitu saja disamakan dengan keluarga yang memiliki penghasilan dan kekayaan berlipat-lipat. Rentang kondisi ekonomi di dalam kelompok tersebut tetap sangat lebar. Persoalan menjadi lebih rumit karena kehidupan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan atau aset yang terlihat. Ada orang yang memiliki rumah tetapi masih mencicil, mempunyai kendaraan karena digunakan untuk bekerja, atau memiliki pendapatan yang terlihat cukup tetapi sebagian besar habis untuk biaya sekolah anak, kebutuhan orang tua, cicilan dan kebutuhan rumah tangga. Angka bisa membantu negara membaca pola, tetapi belum tentu mampu membaca seluruh cerita di balik sebuah keluarga.

Catatan ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet patut diperhatikan dalam konteks ini. Ia mengingatkan bahwa desil masih relevan untuk melihat posisi relatif masyarakat, tetapi penggunaan desil 9 dan 10 sebagai penanda otomatis kelompok kaya dapat menimbulkan masalah. Untuk mengidentifikasi kelompok ekonomi atas, ukuran pengeluaran absolut dinilai lebih tepat daripada hanya melihat posisi relatif seseorang dalam distribusi masyarakat. Pandangan tersebut penting karena kebijakan publik tidak berhenti pada klasifikasi. Begitu angka digunakan untuk menentukan akses terhadap subsidi atau program pemerintah, kesalahan kecil dalam membaca kondisi ekonomi dapat berubah menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh rumah tangga.

Masalah penargetan seperti ini sebenarnya bukan persoalan khas Indonesia. Dalam literatur perlindungan sosial Bank Dunia, dikenal dua jenis kesalahan yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan, yaitu inclusion error, saat orang yang sebenarnya tidak berhak justru masuk sebagai penerima, dan exclusion error, saat orang yang sebenarnya berhak malah tersingkir. Ini menunjukkan bahwa mengejar ketepatan sasaran bukan sekadar soal membuat sistem semakin canggih, melainkan mencari keseimbangan agar dua jenis kesalahan tersebut bisa ditekan. Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan: jangan sampai keinginan mengeluarkan mereka yang sudah mampu dari daftar penerima justru membuat keluarga yang masih rentan ikut terlempar. Data yang lebih banyak belum tentu otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih adil jika cara membaca datanya tidak tepat.

Desil seharusnya menjadi petunjuk, bukan vonis. Angka membantu negara membaca masyarakat, tetapi jangan sampai angka membuat negara berhenti melihat kenyataan.

Pemerintah tentu tetap perlu memperbaiki subsidi dan memastikan bantuan tidak salah sasaran. Tidak masuk akal jika seseorang yang secara ekonomi sudah sangat mampu terus mendapatkan fasilitas yang dirancang untuk kelompok rentan. Tetapi ketepatan sasaran tidak sama dengan ketegasan menggunakan satu angka. Pemerintah perlu melihat konteks sebelum menjadikan desil sebagai dasar keputusan yang berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat. Pendapatan, pengeluaran, jumlah tanggungan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan perubahan ekonomi terbaru dapat menjadi indikator tambahan agar keputusan tidak terlalu sederhana. Semakin besar konsekuensi sebuah kebijakan, semakin penting pula memastikan bahwa ukuran yang digunakan benar-benar mampu membedakan kelompok yang ingin disasar.

Kehidupan ekonomi masyarakat juga bergerak jauh lebih cepat daripada administrasi. Seseorang yang tahun lalu memiliki pekerjaan tetap bisa kehilangan penghasilan tahun ini. Usaha kecil yang sebelumnya berjalan lancar bisa berhenti. Jumlah tanggungan keluarga dapat bertambah sementara pendapatan tetap. Ada pula keluarga yang memiliki aset tetapi tidak memiliki ruang keuangan yang longgar karena sebagian besar penghasilannya habis untuk kebutuhan rutin. Jika perubahan seperti itu belum masuk dalam data, klasifikasi yang terlihat rapi di pusat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, pemutakhiran data harus menjadi proses yang terus berjalan, bukan sekadar kegiatan administratif yang selesai setelah daftar dibuat.

Di sinilah mekanisme koreksi menjadi penting. Warga yang merasa klasifikasi ekonominya tidak sesuai harus memiliki jalan yang jelas untuk mengajukan keberatan dan memperbaiki data. Tentu bukan berarti setiap pengaduan harus langsung mengubah status seseorang. Verifikasi tetap diperlukan agar sistem tidak mudah dimanipulasi. Tetapi masyarakat juga tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima keputusan sistem tanpa mengetahui dasar penetapannya. Jika pemerintah meminta masyarakat percaya kepada data, pemerintah juga harus memberikan ruang yang wajar bagi masyarakat untuk mempertanyakan data tersebut.

Pemerintah juga tidak perlu defensif terhadap kritik mengenai DTSEN. Sistem pendataan berskala nasional tentu membutuhkan evaluasi dan pembaruan. Kritik bukan berarti menolak DTSEN, sebagaimana koreksi data bukan berarti menganggap seluruh sistem gagal. Justru semakin besar peran sebuah data dalam menentukan kebijakan, semakin penting data tersebut terbuka terhadap pengujian. Teknologi dapat membantu mengolah jutaan informasi, tetapi verifikasi di tingkat daerah tetap mempunyai peran. Pemerintah desa dan kelurahan, misalnya, sering kali lebih cepat mengetahui bahwa sebuah keluarga kehilangan pekerjaan, mengalami perubahan jumlah tanggungan, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi dibandingkan sebuah sistem yang menunggu pembaruan administratif.

Yang perlu dihindari adalah kecenderungan menjadikan data sebagai jawaban untuk semua persoalan. Data memang penting, tetapi data membutuhkan konteks. Desil dapat membantu pemerintah menyaring kelompok masyarakat, tetapi keputusan akhir mengenai kebijakan yang berdampak besar sebaiknya tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Pemerintah harus mampu membedakan antara orang yang secara statistik berada di kelompok atas dan orang yang benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung pengurangan subsidi. Dua hal itu bisa saja berbeda. Di atas kertas seseorang terlihat lebih sejahtera, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia mungkin masih harus berhitung keras agar pendapatan cukup sampai akhir bulan.

DTSEN tetap diperlukan dan perbaikan sistem pendataan patut didukung. Negara memang membutuhkan basis data yang lebih baik agar bantuan sosial dan subsidi tidak terus salah sasaran. Namun, tujuan akhirnya bukan membuat tabel yang semakin rapi atau membagi masyarakat ke dalam kelompok yang semakin presisi. Tujuannya adalah membuat kebijakan yang lebih adil. Jika desil membantu menemukan keluarga yang membutuhkan, gunakan. Jika ternyata ada bagian yang membuat kelompok rentan justru tersingkir, perbaiki. Tidak ada kehormatan dalam mempertahankan sebuah angka hanya karena angka tersebut sudah terlanjur masuk sistem.

Pada akhirnya, keberhasilan DTSEN tidak ditentukan oleh seberapa canggih algoritmanya, melainkan oleh apa yang terjadi pada masyarakat setelah data tersebut digunakan. Apakah bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan? Apakah mereka yang sudah sangat mampu benar-benar keluar dari program yang bukan lagi haknya? Dan yang tidak kalah penting, apakah keluarga yang salah diklasifikasikan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan? Kalau jawabannya ya, data menjadi alat yang sangat berharga bagi negara. Tetapi jika angka diperlakukan sebagai vonis tanpa ruang untuk koreksi, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran justru bisa menciptakan ketidakadilan baru.

Sebab bagi pemerintah, perpindahan seseorang dari desil 8 ke 9 mungkin hanya perubahan angka dalam sebuah sistem. Bagi keluarga yang bersangkutan, perubahan itu bisa menyentuh pengeluaran rumah tangga dan akses terhadap program pemerintah. Karena itu, data memang harus menjadi dasar kebijakan, tetapi manusia harus tetap menjadi pusat perhatian. Jangan sampai negara berhasil memperbaiki angka, tetapi gagal memperbaiki kenyataan.