Di Ujung Palu
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika Nasib Kekuasaan Berhadapan dengan Konstitusi
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang sebelumnya berkembang melalui perdebatan publik dan jalur hukum kini mulai merambah ruang politik parlemen. Perhatian publik pun tertuju kepada DPR, lembaga yang memiliki peran penting dalam mekanisme konstitusional pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Penerimaan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh pimpinan DPR membuka ruang bagi persoalan ini untuk dibahas melalui mekanisme kelembagaan. Perkembangan tersebut bukan berarti proses pemakzulan telah dimulai atau keputusan pemberhentian sudah berada di depan mata. Namun, hal itu menunjukkan bahwa polemik mengenai persyaratan jabatan wakil presiden telah memasuki wilayah yang lebih serius.
Di sinilah letak persoalan sebenarnya. Ketika sebuah polemik menyentuh jabatan publik tertinggi, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan perdebatan politik. Diperlukan kepastian hukum, keberanian kelembagaan, dan kesediaan semua pihak untuk tunduk pada konstitusi.
Nasib politik Gibran mungkin menjadi perhatian utama. Namun, yang sesungguhnya sedang diuji adalah bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangannya ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh pusat kekuasaan.
DPR sebagai Pintu Proses Konstitusional
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan pengawas pemerintah. Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Ketentuan ini menjadi relevan ketika muncul persoalan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan seorang pejabat negara. Sebab, jabatan publik bukan semata-mata hasil kemenangan dalam kontestasi politik. Ada persyaratan hukum yang wajib dipenuhi dan menjadi dasar legitimasi seseorang untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam konteks Gibran, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat tersebut.
Namun, konsekuensi hukum dari persoalan itu tetap harus dibaca secara cermat. Tidak setiap persoalan administratif secara otomatis menjadi alasan pemberhentian seorang pejabat negara. Harus ada hubungan hukum yang jelas antara persoalan yang dipersoalkan, persyaratan jabatan, dan ketentuan konstitusi yang mengatur pemberhentian.
Di sinilah DPR menghadapi tanggung jawab kelembagaan. DPR bukan lembaga yang bertugas menghakimi seseorang berdasarkan tekanan publik, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang memiliki relevansi konstitusional.
Kewenangan tersebut harus dijalankan secara objektif, berdasarkan bukti dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, ketika DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan politik seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Hak Menyatakan Pendapat Bukan Keputusan Pemakzulan
Satu hal yang perlu dipahami publik adalah bahwa Hak Menyatakan Pendapat tidak sama dengan keputusan pemakzulan. Keduanya merupakan tahapan yang berbeda dalam mekanisme ketatanegaraan.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Penggunaannya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai pengusulan, dukungan anggota, pembahasan, dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme Pasal 7B.
Dengan demikian, penerimaan usulan HMP tidak otomatis membuat seseorang kehilangan jabatan. Bahkan, dukungan politik di parlemen tidak dapat menggantikan pembuktian hukum.
Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji. DPR harus mampu membedakan antara hak politik untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban konstitusional untuk membuktikan suatu dugaan.
Ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah persoalan persyaratan pendidikan ketika seseorang mencalonkan diri dapat menjadi dasar konstitusional pemberhentian setelah orang tersebut menduduki jabatan?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya berdasarkan sentimen politik. Diperlukan penafsiran hukum yang cermat, terutama mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan dan persyaratan untuk tetap menduduki jabatan.
Di satu sisi, persyaratan jabatan tidak boleh dianggap sebagai formalitas yang dapat diabaikan. Di sisi lain, pemberhentian pejabat negara juga tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.
Karena itu, mekanisme HMP harus ditempatkan sebagaimana mestinya: sebagai instrumen konstitusional, bukan alat untuk memenangkan pertarungan politik.
MK dan MPR Memiliki Peran Berbeda
Konstitusi telah membagi kewenangan secara jelas dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pembagian ini penting agar keputusan yang menyangkut keberlanjutan jabatan publik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik di parlemen.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, apabila DPR berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Dalam proses ini, MK memiliki fungsi penting sebagai lembaga yang menguji dasar hukum dan pembuktian atas pendapat DPR. Dengan demikian, suatu tuduhan tidak cukup hanya memperoleh dukungan politik. Harus ada pembuktian yang memenuhi ketentuan konstitusi.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian mengambil keputusan dalam mekanisme pemberhentian sesuai ketentuan UUD 1945.
Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan bukan keputusan sepihak DPR. Ada tahapan pengujian hukum oleh MK dan keputusan konstitusional oleh MPR.
Sistem ini sekaligus menjadi pengaman demokrasi. Kekuasaan parlemen tidak dibiarkan berjalan tanpa pengujian, sementara proses hukum tidak dilepaskan dari mekanisme konstitusional yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, setiap lembaga harus bekerja sesuai mandatnya. DPR harus bertanggung jawab atas pendapat yang disampaikan, MK harus memeriksa berdasarkan hukum dan bukti, sedangkan MPR harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.
Tidak boleh ada lembaga yang melampaui kewenangan, tetapi tidak boleh pula ada lembaga yang menghindari tanggung jawab.
Yang Diuji Bukan Hanya Gibran
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut nasib seorang wakil presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana prinsip negara hukum diterapkan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Pemikiran James Madison dalam The Federalist No. 51 (1788) memberikan perspektif penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan pengawasan. Madison menulis, "Ambition must be made to counteract ambition," yang berarti ambisi harus diimbangi oleh ambisi.
Gagasan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan mekanisme pengawasan agar tidak terkonsentrasi pada satu tangan. Setiap lembaga negara harus memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga agar lembaga lain tidak melampaui batas konstitusionalnya.
Dalam konteks Indonesia, pemikiran Madison menemukan relevansinya dalam hubungan antara DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika muncul persoalan konstitusional. Namun, kewenangannya juga harus dibatasi oleh mekanisme hukum dan pengujian konstitusional.
Pengawasan terhadap kekuasaan bukanlah bentuk permusuhan politik. Justru itulah salah satu cara memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan tempat berlindung dari pemeriksaan hukum. Namun, setiap orang juga memiliki hak atas perlindungan hukum dan proses yang adil. Kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kedudukan politik yang tinggi. Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang kehilangan haknya hanya karena tekanan politik atau opini publik yang berkembang.
DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap persoalan yang masuk ke ranah konstitusional ditangani secara terbuka, objektif, dan sesuai prosedur. Perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi standar hukum tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang diperiksa.
Di sinilah makna penting sebuah palu dalam lembaga perwakilan. Palu bukan sekadar alat untuk mengetuk meja atau mengakhiri perdebatan dalam ruang sidang. Ia menjadi simbol keputusan, kewenangan, sekaligus tanggung jawab.
Palu DPR tidak boleh digunakan untuk menghukum seseorang berdasarkan tekanan politik. Namun, palu itu juga tidak boleh kehilangan makna ketika persoalan yang dihadapi menyentuh lingkaran kekuasaan.
Sebab, demokrasi tidak hanya diukur dari keberanian masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Demokrasi juga diukur dari keberanian lembaga negara menjalankan konstitusi secara konsisten, termasuk ketika persoalan tersebut menyangkut pejabat yang sedang berkuasa.
Nasib Gibran mungkin sedang menjadi perhatian publik. Akan tetapi, ujian sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang bertahan atau kehilangan jabatan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: ketika kekuasaan berhadapan dengan konstitusi, siapa yang harus berdiri paling tegak?
Jawabannya seharusnya tidak berubah: hukum dan konstitusi.

