Gibran Rakabuming: Kekuasaan, Kontroversi, dan Legitimasi

Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu fenomena paling menarik sekaligus kontroversial dalam politik Indonesia. Berawal dari dunia usaha, ia memasuki pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta, kemudian melangkah ke panggung politik nasional sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Perjalanan yang relatif singkat itu menempatkannya di pusat kekuasaan, tetapi juga membuat setiap keputusan politik dan rekam jejaknya menjadi sorotan publik.

Kenaikan karier Gibran tidak dapat dilepaskan dari dukungan politik, dinamika partai, dan hubungan keluarganya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di sisi lain, ia juga memiliki perjalanan dan keputusan politik sendiri yang patut dinilai secara objektif. Karena itu, pembicaraan mengenai Gibran seharusnya tidak berhenti pada identitasnya sebagai putra mantan presiden, tetapi juga menyentuh kapasitas, prestasi, kontroversi, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

Pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan tersebut. Keputusan itu berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan yang telah memasuki ranah hukum dan meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran bukan sekadar pergantian jabatan. Ada pertanyaan lebih mendasar tentang proses pencalonan, legitimasi kekuasaan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Lalu, bagaimana seharusnya perjalanan politik Gibran dibaca setelah ia meninggalkan jabatan tertinggi kedua di Indonesia?

Dari Dunia Usaha Menuju Panggung Politik

Sebelum dikenal sebagai pejabat publik, Gibran lebih dahulu membangun aktivitasnya di dunia usaha. Sejumlah bisnis kuliner yang dirintisnya, seperti Chilli Pari dan Markobar, menjadi bagian dari perjalanan awal sebelum ia memasuki politik praktis.

Langkah Gibran ke dunia politik dimulai ketika ia bergabung dengan PDI Perjuangan dan maju dalam Pilkada Surakarta 2020. Bersama Teguh Prakosa, ia memenangkan pemilihan dan kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada Februari 2021.

Sebagai kepala daerah, Gibran mendapat perhatian melalui sejumlah penataan kawasan perkotaan, termasuk kawasan Ngarsopuro dan Jalan Gatot Subroto. Pemerintahannya juga berupaya memperkuat citra Surakarta sebagai kota yang memiliki daya tarik budaya, ekonomi, dan pariwisata.

Namun, keberhasilan seorang kepala daerah tidak cukup dinilai dari perubahan wajah kota atau proyek yang mudah terlihat. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Di sinilah rekam jejak Gibran perlu dinilai secara proporsional. Ia memiliki pengalaman memimpin pemerintahan daerah, tetapi pengalaman tersebut tetap harus diuji melalui capaian yang terukur dan dampak kebijakannya bagi warga.

Pengalaman sebagai wali kota kemudian menjadi salah satu modal politik ketika namanya muncul dalam kontestasi pemilihan presiden. Akan tetapi, jalan menuju kursi wakil presiden tidak berlangsung tanpa perdebatan.

Jalan Pintas Menuju Kursi Wakil Presiden?

Keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam perjalanan politiknya.

Saat itu, Gibran belum berusia 40 tahun, sedangkan Undang-Undang Pemilu menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun. Perubahan situasi terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut membuat Gibran memenuhi syarat usia untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun, persoalan tidak berhenti pada substansi putusan. Perhatian publik semakin besar karena Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.

Secara hukum, putusan MK Nomor 90 tetap menjadi dasar perubahan persyaratan usia. Namun, dari sisi etika dan kepercayaan publik, peristiwa tersebut meninggalkan persoalan serius. Masyarakat berhak mempertanyakan apakah proses perubahan aturan telah berlangsung dengan menjaga independensi dan kehormatan lembaga peradilan.

Di sinilah pentingnya membedakan kemenangan hukum dengan penerimaan moral. Seseorang dapat memenuhi persyaratan setelah aturan berubah, tetapi proses perubahan aturan itu sendiri tetap dapat menjadi bahan evaluasi publik.

Kontroversi tersebut kemudian melekat pada pencalonan Gibran. Ia akhirnya terpilih bersama Prabowo, tetapi kemenangan elektoral tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai proses yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.

Menjadi Wakil Presiden: Jabatan Besar, Tuntutan Besar

Pada 20 Oktober 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pelantikannya menandai hadirnya generasi yang lebih muda dalam pucuk kepemimpinan nasional

Bagi sebagian masyarakat, usia Gibran menjadi simbol regenerasi politik. Kehadirannya diharapkan membawa cara pandang baru, kedekatan dengan generasi muda, serta kemampuan memahami perubahan sosial dan teknologi.

Namun, jabatan wakil presiden bukan sekadar simbol pergantian generasi. Posisi tersebut menuntut kapasitas, pemahaman terhadap persoalan negara, kemampuan bekerja dalam pemerintahan, dan tanggung jawab konstitusional.

Wakil presiden memang tidak memiliki kewenangan yang sepenuhnya berdiri sendiri seperti presiden. Akan tetapi, perannya tetap penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan, melaksanakan tugas yang diberikan, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan negara.

Karena itu, ukuran keberhasilan Gibran semestinya tidak didasarkan pada seberapa sering ia menghadiri acara atau melakukan kunjungan kerja. Yang lebih penting adalah kontribusi nyata terhadap kebijakan publik, penyelesaian persoalan masyarakat, dan efektivitas pemerintahan.

Publik tentu berhak bertanya: apa hasil konkret yang dapat diukur dari masa jabatannya? Program apa yang berhasil diperkuat? Persoalan apa yang ikut diselesaikan? Dan sejauh mana kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap generasi muda dalam politik. Justru sebaliknya, regenerasi kepemimpinan akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila disertai kapasitas dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontroversi Pendidikan dan Persoalan Legitimasi

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu kontroversi paling serius yang mengiringi perjalanan politiknya. Perdebatan ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang publik, tetapi telah memasuki proses hukum di sejumlah lembaga peradilan.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut karena tahapan pemilihan presiden telah selesai dan Gibran sudah dilantik.

Persoalan kemudian berkembang melalui jalur peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut. MA menyatakan surat keterangan itu batal dan memerintahkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabutnya.

Dua putusan tersebut harus dibaca secara cermat sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum, sedangkan putusan MA menyangkut keabsahan surat keterangan administrasi. Keduanya tidak boleh disederhanakan seolah-olah memiliki objek dan akibat hukum yang sama.

Namun, secara politik, rangkaian putusan tersebut memberikan dampak besar terhadap legitimasi Gibran. Persoalan yang semula diperdebatkan sebagai urusan dokumen pendidikan berkembang menjadi pertanyaan tentang pemenuhan syarat pencalonan dan tanggung jawab lembaga yang memprosesnya.

Dalam negara hukum, jabatan publik harus berdiri di atas aturan yang jelas dan proses administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, transparansi menjadi sangat penting. Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai dokumen, prosedur, dan keputusan yang pernah digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Legitimasi tidak hanya dibangun melalui kemenangan pemilu. Ia juga tumbuh dari kepastian hukum, integritas proses, dan kepercayaan masyarakat.

Pengunduran Diri: Keputusan Pribadi atau Tekanan Politik?

Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR. Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan tersebut dan menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampingi pemerintahannya.

Keputusan itu muncul setelah tekanan politik di parlemen meningkat. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Dukungan tersebut berasal dari anggota PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Jumlah itu menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang menjadi isu lintas fraksi, bukan lagi sekadar perdebatan yang terbatas pada satu kelompok politik.

Usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Penting untuk dipahami bahwa Hak Menyatakan Pendapat berbeda dari Hak Angket. HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu. Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, prosesnya dapat menjadi bagian dari tahapan konstitusional menuju pemakzulan, tetapi bukan berarti pengusulan HMP dengan sendirinya membuat seorang pejabat otomatis diberhentikan.

Rencananya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026. Namun, rapat yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usulan HMP itu kemudian dibatalkan. Pada hari yang sama, Gibran datang ke kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Urutan waktu ini sulit dipisahkan dari konteks politik yang sedang berlangsung. Meski demikian, kita tetap perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Kedekatan waktu antara pengusulan HMP dan pengunduran diri tidak otomatis membuktikan bahwa tekanan parlemen merupakan satu-satunya penyebab keputusan Gibran.

Gibran menyatakan pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi dan bukan pengakuan atas persoalan dokumen pendidikannya. Sementara itu, penjelasan dari pihak pemerintah menunjukkan bahwa niat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo sebelum surat diserahkan kepada MPR.

Apa pun alasan yang dikemukakan, peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi seorang pejabat publik dapat berkembang menjadi persoalan kelembagaan. Ketika kepercayaan terhadap proses pencalonan dipertanyakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh lembaga negara dan stabilitas pemerintahan.

Pengunduran diri Gibran mungkin mengakhiri masa jabatannya, tetapi tidak otomatis mengakhiri perdebatan tentang proses politik dan hukum yang mengantarkannya ke kursi wakil presiden.

Apa yang Tersisa dari Perjalanan Politik Gibran?

Setelah meninggalkan jabatan wakil presiden, Gibran memasuki fase baru dalam perjalanan politiknya. Ia tidak lagi memiliki kewenangan sebagai orang nomor dua di pemerintahan, tetapi tetap menjadi tokoh yang memiliki perhatian publik besar.

Pengunduran diri tersebut tidak serta-merta menghapus rekam jejaknya sebagai wali kota maupun wakil presiden. Keberhasilan, kekurangan, keputusan politik, dan kontroversi yang pernah menyertainya akan tetap menjadi bagian dari catatan perjalanan politik nasional.

Tantangan terbesar Gibran adalah membangun kepercayaan publik melalui kapasitas pribadi, bukan semata-mata melalui hubungan keluarga atau dukungan elite politik. Ia perlu menunjukkan bahwa keberadaannya dalam politik memiliki dasar kemampuan dan kontribusi yang dapat dinilai secara objektif.

Polemik pendidikan juga tidak seharusnya dibiarkan menjadi persoalan yang terus menggantung. Penjelasan yang terbuka, kepatuhan terhadap putusan hukum, dan kesediaan mempertanggungjawabkan proses administrasi merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan.

Dalam demokrasi, seseorang tidak harus terus berada dalam jabatan untuk tetap berkontribusi. Namun, kontribusi tersebut harus dibangun melalui gagasan, kerja nyata, dan sikap yang menghormati hukum.

Bagi Gibran, masa setelah pengunduran diri justru menjadi kesempatan untuk membuktikan apakah ia mampu berdiri sebagai tokoh politik dengan identitas dan kapasitasnya sendiri.

Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Jawaban atas Semua Pertanyaan tentang Gibran

Perjalanan politik Gibran tidak dapat dilepaskan dari dua nama besar: Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Jokowi adalah ayahnya sekaligus mantan presiden yang memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Sementara itu, Prabowo merupakan tokoh yang memilih Gibran sebagai pasangan dalam Pilpres 2024 dan kemudian menjadi presiden yang mendampinginya selama masa jabatan.

Hubungan tersebut memberikan konteks penting untuk memahami bagaimana Gibran memasuki panggung politik nasional. Namun, hubungan keluarga dan dukungan politik tidak dapat menjadi jawaban atas seluruh pertanyaan mengenai kapasitas, integritas, dan tanggung jawabnya.

Dalam demokrasi, dukungan elite memang dapat membuka jalan menuju kekuasaan. Akan tetapi, setelah seseorang menduduki jabatan publik, ukuran penilaiannya harus kembali kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi.

Dukungan Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo setelah pengunduran diri Gibran juga memperlihatkan bahwa dinamika politik nasional tidak selalu dapat dibaca hanya melalui hubungan keluarga. Kepentingan politik, stabilitas pemerintahan, dan kalkulasi kekuasaan memiliki ruang tersendiri.

Karena itu, Gibran perlu membangun posisi politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada Jokowi ataupun Prabowo. Jika ingin tetap memiliki peran dalam kehidupan publik, ia harus menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, mengambil sikap, dan bekerja tanpa terus-menerus berlindung di balik nama besar orang lain.

Pada akhirnya, kedewasaan politik seseorang terlihat ketika ia mampu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.

Jabatan Bisa Ditinggalkan, Pertanggungjawaban Tidak

Perjalanan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan betapa cepat seseorang dapat berpindah dari dunia usaha menuju pusat kekuasaan nasional. Dari Wali Kota Surakarta, ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam waktu relatif singkat. Namun, perjalanan tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu membawa konsekuensi.

Kontroversi pencalonan, persoalan dokumen pendidikan, putusan lembaga peradilan, hingga usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR menjadi rangkaian peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Pengunduran dirinya pada 12 November 2026 memang mengakhiri masa jabatannya, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh pertanyaan yang muncul selama perjalanan politiknya.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga membutuhkan proses yang dapat dipercaya, lembaga negara yang menjaga integritas, dan pejabat publik yang bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Gibran berhak menentukan jalan politiknya setelah meninggalkan jabatan wakil presiden. Namun, masyarakat juga berhak menilai perjalanan tersebut secara terbuka dan kritis.

Sebab, kekuasaan bukan sekadar tentang bagaimana seseorang memperoleh jabatan, melainkan juga bagaimana ia menjalankannya dan mempertanggungjawabkannya.

Jabatan bisa berakhir, tetapi rekam jejak dan pertanggungjawaban kepada rakyat akan selalu menyertai perjalanan seorang pejabat publik.