Jangan Tunggu Warga Mengadu

Ada ironi dalam urusan bantuan sosial yang seharusnya tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Orang yang sedang membutuhkan bantuan justru kerap harus lebih dulu mengusulkan diri, menunggu verifikasi, atau menyampaikan sanggahan ketika namanya tidak tercatat sebagai penerima. Padahal, negara memiliki perangkat pemerintahan sampai tingkat desa dan kelurahan, memiliki data kependudukan, serta terus membangun sistem data sosial ekonomi yang semakin terintegrasi. Karena itu, keberhasilan bansos semestinya tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang tersalurkan atau berapa banyak keluarga yang menerima bantuan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah keluarga yang benar-benar membutuhkan sudah ditemukan, apakah perubahan kondisi ekonomi warga dapat segera terbaca, dan apakah masih ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan tetapi berada di luar jangkauan sistem perlindungan sosial.

Bagi keluarga yang ekonominya relatif kuat, terlambat menerima bantuan mungkin terlihat sebagai persoalan administrasi yang bisa diselesaikan kemudian. Namun, bagi keluarga yang hidup dari penghasilan harian, kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau harus menanggung kebutuhan anggota keluarga yang semakin besar, keterlambatan bantuan bukan persoalan kecil. Ada kebutuhan makan yang harus dipenuhi hari itu, ada anak yang harus tetap bersekolah, ada lansia yang membutuhkan biaya hidup, dan ada kebutuhan rumah tangga lain yang tidak mungkin menunggu sampai seluruh proses administrasi selesai. Karena itu, kesalahan data bansos tidak semestinya dipandang hanya sebagai kekeliruan dalam sebuah daftar. Di balik satu nama yang tidak tercatat bisa ada keluarga yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan.

Kementerian Sosial memang sedang melakukan pembenahan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak DTSEN digunakan sebagai basis penyaluran bansos, pemutakhiran data telah mengubah daftar penerima secara signifikan. Kemensos menyebut sebanyak 4.330.417 keluarga penerima manfaat pada desil 1 sampai 4 yang sebelumnya tidak menerima bansos kini memperoleh bantuan setelah data diperbarui. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data mampu menemukan jutaan keluarga yang sebelumnya belum tersentuh program. Namun, angka itu sekaligus memperlihatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Jika jutaan keluarga baru masih ditemukan setelah pemutakhiran, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan tidak ada keluarga lain yang saat ini juga membutuhkan tetapi belum teridentifikasi.

Persoalannya, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak pernah benar-benar diam. Orang yang hari ini memiliki pekerjaan bisa kehilangan pekerjaannya beberapa bulan kemudian. Pedagang kecil yang selama bertahun-tahun mampu memenuhi kebutuhan keluarga bisa tiba-tiba kehilangan penghasilan. Pekerja harian bisa kehilangan pendapatan saat pekerjaan berhenti. Sebuah keluarga juga dapat berubah menjadi rentan setelah pencari nafkah meninggal dunia atau mengalami musibah. Perubahan tersebut dapat terjadi lebih cepat daripada perubahan administrasi. Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar membuat database yang besar dan terintegrasi, melainkan memastikan perubahan kehidupan warga dapat masuk ke dalam sistem secara cepat dan akurat.

Gagasan ekonom dan filsuf sosial Amartya Sen relevan untuk membaca persoalan ini. Dalam Development as Freedom, Sen menjelaskan kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak. Ia merumuskan gagasan tersebut dengan kalimat pendek, “Poverty is capability deprivation.” Perspektif ini penting dalam melihat bansos karena kondisi rentan tidak selalu dapat dibaca hanya dari satu angka pendapatan atau keadaan administratif. Kehilangan pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi keluarga, keterbatasan akses, dan perubahan kehidupan lainnya dapat memengaruhi kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, data kemiskinan harus terus diperbarui dan dibaca bersama kenyataan yang terjadi di lapangan.

Kemensos mencatat lebih dari 10,8 juta keluarga mengajukan usulan baru dan sekitar 82 ribu keluarga disanggah kelayakannya sebagai penerima bansos sepanjang 2025 hingga September 2026. Pemerintah menyediakan mekanisme usul dan sanggah sebagai bagian dari pemutakhiran data. Mekanisme tersebut penting dan perlu dipertahankan karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang paling mengetahui kondisi lingkungannya. Namun, angka pengusulan yang sangat besar juga layak menjadi bahan evaluasi: apakah sistem pendataan sudah cukup proaktif, atau masyarakat masih harus bergerak sendiri agar keberadaannya diperhitungkan? Tidak semua warga memiliki kemampuan administratif yang sama. Lansia belum tentu memahami prosedur pengusulan, keluarga miskin belum tentu mengetahui jalur yang tersedia, dan warga yang baru kehilangan pekerjaan belum tentu tahu bahwa perubahan kondisi ekonominya perlu dilaporkan.

Jangan sampai mekanisme usul dan sanggah berubah menjadi pintu utama bagi warga miskin untuk mendapatkan perhatian negara. Kanal pengaduan memang diperlukan, tetapi semestinya berfungsi sebagai mekanisme koreksi. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga yang membutuhkan dapat ditemukan. Tidak semua orang yang sedang mengalami kesulitan memiliki pengetahuan, waktu, akses teknologi, atau keberanian untuk berhadapan dengan prosedur administrasi. Di sinilah pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai pengelola daftar, tetapi sebagai pihak yang aktif menemukan perubahan kondisi masyarakat.

Pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi penting dalam pekerjaan tersebut. Mereka berada paling dekat dengan kehidupan warga dan dapat melihat perubahan yang terkadang tidak segera terlihat dalam angka: rumah tangga yang tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan, lansia yang hidup sendiri, keluarga yang mengalami musibah, atau warga yang sebelumnya mampu tetapi mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Informasi semacam itu seharusnya tidak berhenti sebagai pengetahuan di lingkungan sekitar. Harus ada jalur yang cepat agar informasi tersebut dapat diverifikasi dan masuk ke dalam sistem. Data nasional membutuhkan informasi lapangan, sedangkan informasi lapangan membutuhkan sistem yang mampu menerimanya tanpa prosedur yang terlalu rumit.

Di sinilah ukuran keberhasilan bansos seharusnya diperluas. Persentase penyaluran memang penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan program. Namun, angka penyaluran belum otomatis menjawab apakah bantuan sudah tepat sasaran. Bantuan yang diterima orang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria merupakan persoalan, tetapi keluarga yang memenuhi kriteria dan justru tidak menerima bantuan juga merupakan persoalan serius. Dalam kebijakan sosial, keduanya dikenal sebagai inclusion error dan exclusion error. Yang pertama terjadi saat penerima yang tidak semestinya masuk dalam daftar, sedangkan yang kedua terjadi saat warga yang seharusnya menerima justru tidak tercatat. Pemerintah perlu memperbaiki keduanya secara bersamaan karena tujuan perlindungan sosial bukan sekadar membuat angka penyaluran terlihat tinggi, melainkan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang memang membutuhkan.

Kemiskinan juga tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dibaca oleh sebuah database. Ada keluarga yang masih memiliki rumah tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pedagang yang masih membuka lapak tetapi keuntungan sudah jauh berkurang. Ada pekerja yang masih bekerja tetapi pendapatannya tidak lagi mampu menutup kebutuhan keluarga. Ada lansia yang tinggal bersama anaknya tetapi tidak memiliki penghasilan sendiri. Karena itu, data harus dibaca bersama kondisi nyata di lapangan. Sistem digital dapat membantu pemerintah mengambil keputusan, tetapi sistem tidak boleh membuat pemerintah kehilangan kepekaan terhadap kenyataan sosial yang berada di luar layar komputer.

Pembaruan data bansos juga tidak cukup hanya berbicara tentang siapa yang harus dikeluarkan dari daftar atau siapa yang harus dimasukkan sebagai penerima baru. Pemerintah perlu memastikan perubahan kondisi warga dapat diketahui, diverifikasi, dan diproses tanpa jeda yang terlalu panjang. Jika seseorang kehilangan pekerjaan, misalnya, perubahan kondisi tersebut harus memiliki jalur yang jelas untuk masuk ke dalam sistem. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sebuah keluarga membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria, data juga harus diperbarui secara objektif. Prinsipnya bukan mempertahankan sebanyak mungkin penerima atau mengurangi sebanyak mungkin penerima, melainkan memastikan daftar penerima sedekat mungkin dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Untuk mencapai itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, kelurahan, dan masyarakat harus berjalan sebagai satu rangkaian. Pemerintah pusat memiliki kebijakan dan sistem data, pemerintah daerah memiliki informasi kewilayahan, desa dan kelurahan memiliki kedekatan dengan masyarakat, sementara masyarakat dapat menjadi sumber koreksi. Jika semua unsur tersebut bekerja dengan baik, perubahan kondisi warga dapat lebih cepat diketahui dan kesalahan dapat segera diperbaiki. Sebaliknya, jika pusat menunggu daerah, daerah menunggu pembaruan sistem, desa menunggu perubahan data, dan masyarakat menunggu bantuan, yang muncul adalah birokrasi yang sibuk bergerak tetapi warga tetap menjadi pihak yang paling lama menunggu.

Kemensos telah melakukan pembenahan melalui DTSEN dan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan maupun menyanggah data. Fakta bahwa jutaan keluarga baru masuk sebagai penerima setelah pemutakhiran menunjukkan bahwa pembaruan data memang dapat memperbaiki jangkauan bansos. Namun, pembenahan tidak boleh berhenti pada perubahan database. Justru setelah sistem diperbaiki, pemerintah perlu terus menguji apakah data tersebut benar-benar mampu mengikuti perubahan kehidupan masyarakat. Data yang akurat hari ini belum tentu tetap akurat beberapa bulan kemudian. Karena itu, pemutakhiran harus menjadi proses yang hidup, bukan pekerjaan administratif yang selesai setelah daftar diterbitkan.

Bansos bukan sekadar angka dalam tabel, aplikasi, atau laporan penyaluran. Di balik setiap nama penerima terdapat keluarga yang sedang menjalani kehidupan, dan di balik nama yang tidak tercatat bisa saja ada keluarga yang sedang berjuang tanpa perlindungan yang semestinya. Teknologi boleh semakin maju, database boleh semakin besar, dan sistem boleh semakin terintegrasi. Namun, ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah orang yang memang membutuhkan dapat ditemukan, diverifikasi, dan dibantu pada saat yang tepat.

Negara jangan hanya mampu menghitung siapa yang sudah menerima bantuan. Negara juga harus mampu mencari tahu siapa yang belum tersentuh. Jangan tunggu warga mengadu.