Ketimpangan Tak Cukup Diukur, Politik Harus Memutuskan

Keputusan yang Cepat dan Tepat Harus di Lakukan dalam Kondisi Apapun . Foto Istimewa

Negara bisa sangat pintar menghitung kemiskinan, tetapi belum tentu cukup berani mengubah penyebab kemiskinan. Kita punya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, angka stunting, angka pertumbuhan ekonomi, sampai berbagai indeks pembangunan yang disusun dengan metodologi yang semakin canggih. Hampir semua persoalan seolah sudah memiliki angka. Namun di luar tabel dan grafik itu, masih ada keluarga yang harus menghitung uang sebelum membeli kebutuhan pokok, anak yang belajar dengan fasilitas seadanya, dan pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja tetapi tetap sulit memperbaiki kehidupan. Di sinilah ironi pembangunan muncul: negara semakin pandai mengetahui seberapa besar masalah, tetapi mengetahui masalah tidak otomatis berarti mampu menyelesaikannya.

Data tentu penting. Pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan hanya berdasarkan perasaan, dugaan, atau suara paling keras di ruang publik. Data diperlukan untuk mengetahui siapa yang tertinggal, wilayah mana yang membutuhkan perhatian, program mana yang memberikan hasil, dan kebijakan mana yang harus diperbaiki. Tanpa data, pemerintah seperti berjalan dalam gelap. Tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah penting: data hanya menunjukkan keadaan, sementara perubahan membutuhkan keputusan. Pemerintah bisa mengetahui jumlah orang miskin dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi keluarga miskin tidak hidup dari angka kemiskinan. Mereka membutuhkan pekerjaan, penghasilan yang layak, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kesempatan untuk mengubah kehidupannya.

Di sinilah batas pendekatan teknokrasi mulai terlihat. Anies Baswedan pernah menyampaikan pandangan bahwa teknokrasi perlu menjadi “pilot” pembangunan, sementara keputusan politik dibutuhkan untuk menjalankan pilihan yang disusun berdasarkan pengetahuan dan kajian. Gagasan tersebut menarik bukan karena harus diterima begitu saja, melainkan karena menyentuh persoalan yang sering luput dalam pembicaraan tentang kebijakan publik. Setelah pemerintah memiliki data, kajian, dan rekomendasi, siapa yang berani mengambil keputusan? Sebab pemerintah bisa memiliki laporan lengkap mengenai kemiskinan, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan wilayah, tetapi laporan tidak akan mengubah kehidupan masyarakat jika tidak diterjemahkan menjadi kebijakan dan prioritas anggaran.

Data bisa menunjukkan siapa yang tertinggal, tetapi hanya keputusan yang bisa mengubah keadaan. Di situlah batas teknokrasi dan ujian politik dimulai.

Pemerintah dapat mengetahui angka anak putus sekolah, tetapi anak yang berhenti sekolah tidak membutuhkan statistik baru. Ia membutuhkan jalan untuk kembali belajar. Pemerintah dapat mengetahui adanya kesenjangan pelayanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan, tetapi masyarakat di pelosok tidak membutuhkan grafik baru tentang jarak pelayanan. Mereka membutuhkan layanan kesehatan yang benar-benar bisa dijangkau. Pemerintah dapat mengetahui jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi desa, tetapi masyarakat tidak membutuhkan laporan panjang mengenai kondisi jalan. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui dengan aman dan membuat hasil pertanian lebih mudah dibawa ke pasar. Data memberikan peta, tetapi masyarakat tetap membutuhkan jalan untuk sampai ke tujuan.

Karena itu, politik dalam kebijakan publik tidak semestinya dipahami hanya sebagai pemilu, partai, atau perebutan kekuasaan. Politik juga berarti menentukan pilihan. Anggaran pemerintah terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat hampir tidak pernah terbatas. Pemerintah harus memilih mana yang dikerjakan lebih dahulu, siapa yang diprioritaskan, dan program mana yang harus dievaluasi. Ketika anggaran sebuah program diperbesar, ada kemungkinan program lain mendapatkan porsi lebih kecil. Ketika sebuah kebijakan dinilai tidak efektif, harus ada keberanian untuk memperbaikinya. Semua itu bukan semata-mata pekerjaan teknis. Ada kepentingan, nilai, prioritas, dan konsekuensi politik di dalamnya.

Karena itu pula, teknokrasi dan politik seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Teknokrasi membantu pemerintah memahami persoalan berdasarkan pengetahuan dan data, sedangkan politik menentukan pilihan yang akan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan. Kebijakan tanpa data mudah berubah menjadi janji. Sebaliknya, data tanpa keputusan hanya akan memenuhi laporan, presentasi, dan dokumen perencanaan. Masyarakat pada akhirnya tidak terlalu peduli seberapa lengkap laporan pemerintah. Mereka lebih berkepentingan mengetahui apakah kebijakan tersebut membuat hidup mereka lebih mudah.

Persoalan ketimpangan juga tidak sesederhana membandingkan pendapatan orang kaya dan orang miskin. Ada ketimpangan kesempatan yang sering tidak terlihat dalam angka pendapatan. Dua anak bisa sama-sama duduk di bangku sekolah, tetapi belum tentu memiliki titik awal yang sama. Anak yang satu memiliki buku, internet, gawai, ruang belajar, dan orang tua yang punya waktu untuk mendampingi. Anak yang lain mungkin harus berbagi telepon seluler dengan saudara, belajar dengan fasilitas terbatas, bahkan membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah. Secara administrasi keduanya sama-sama bersekolah. Tetapi kesempatan mereka untuk memanfaatkan pendidikan jelas berbeda.

Pemikiran Amartya Sen relevan untuk membaca persoalan tersebut. Melalui pendekatan capability, Sen tidak hanya melihat apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga kemampuan nyata orang tersebut menggunakan apa yang dimilikinya untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Cara pandang ini mengingatkan kita bahwa kesetaraan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama. Yang lebih penting adalah apakah seseorang benar-benar mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam pendidikan, misalnya, membangun sekolah dan menyediakan akses belajar tentu penting. Namun negara juga perlu melihat apakah anak dari keluarga kurang mampu benar-benar mempunyai kesempatan belajar yang sebanding dengan anak yang berasal dari keluarga lebih beruntung.

Masalahnya, pemerintah terkadang merasa sudah berhasil ketika program selesai dilaksanakan. Sekolah sudah dibangun, bantuan sudah disalurkan, jalan sudah diperbaiki, pelatihan sudah dilakukan, dan anggaran sudah terserap. Secara administratif semuanya mungkin terlihat baik. Tetapi masyarakat berhak mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana: lalu apa yang berubah? Jika bantuan diberikan berkali-kali tetapi penerima tetap berada dalam kondisi yang sama, mungkin ada persoalan pada desain program. Jika jalan sudah dibangun tetapi petani tetap kesulitan menjual hasil panen, berarti pembangunan jalan belum menyelesaikan seluruh persoalan. Jika sekolah sudah tersedia tetapi kualitas pembelajaran masih tertinggal, masalahnya tidak berhenti pada jumlah ruang kelas.

Begitu pula dengan kesehatan. Membangun fasilitas kesehatan tentu penting, tetapi keberadaan bangunan tidak selalu sama dengan kemudahan mendapatkan layanan. Jika masyarakat masih harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan layanan tertentu, berarti persoalan akses belum selesai. Pemerintah perlu melihat bukan hanya berapa banyak fasilitas yang dibangun, tetapi apakah fasilitas tersebut benar-benar berfungsi dan dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya bergerak dari sekadar menghitung output menuju melihat dampak yang dirasakan masyarakat.

Joseph Stiglitz juga memberikan perspektif penting mengenai ketimpangan. Distribusi hasil ekonomi tidak hanya dipengaruhi mekanisme pasar, tetapi juga oleh aturan, institusi, insentif, dan pilihan kebijakan. Karena itu, ketika ketimpangan terus bertahan, pertanyaannya tidak cukup berhenti pada mengapa sebagian masyarakat tertinggal. Kita juga perlu bertanya apakah aturan dan kebijakan yang dibuat ikut membuat sebagian masyarakat lebih sulit keluar dari keadaan tersebut. Pertanyaan seperti ini mungkin tidak nyaman, tetapi kebijakan publik memang harus terbuka untuk dievaluasi. Tidak ada kebijakan yang semestinya dianggap benar hanya karena sudah lama dijalankan.

Di sinilah kepemimpinan politik diuji. Pemimpin tidak cukup hanya menerima laporan dari para ahli. Ia harus mampu membaca data, mendengar masyarakat, memahami berbagai kepentingan, lalu mengambil keputusan. Dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Ada program yang mungkin harus dikurangi, ada anggaran yang harus dialihkan, ada kebijakan yang perlu diperbaiki, dan ada kepentingan yang mungkin tidak lagi mendapatkan porsi sebesar sebelumnya. Karena itu, keberanian mengambil keputusan menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Data dapat menunjukkan bahwa sebuah program tidak efektif, tetapi tetap diperlukan keberanian untuk mengubahnya. Data dapat menunjukkan adanya kelompok yang tertinggal, tetapi tetap diperlukan keberanian untuk mengubah prioritas agar mereka memperoleh kesempatan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi tentu tetap penting. Negara membutuhkan pertumbuhan untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan membiayai pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis membuat semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Angka pertumbuhan boleh naik, investasi boleh meningkat, dan aktivitas ekonomi boleh semakin ramai, tetapi pertanyaan berikutnya tetap harus diajukan: siapa yang menikmati pertumbuhan itu, siapa yang masih tertinggal, dan apakah mereka yang berada di belakang memiliki kesempatan untuk mengejar? Dalam konteks inilah gagasan Anies tentang hubungan antara teknokrasi dan politik layak diperbincangkan. Bukan untuk diterima sebagai kebenaran tunggal, apalagi dijadikan slogan politik, tetapi untuk diuji dalam praktik: apakah keputusan pemerintah benar-benar menggunakan pengetahuan yang tersedia, apakah data benar-benar memengaruhi prioritas, dan apakah kebijakan tersebut akhirnya memperluas kesempatan masyarakat?

Sebab masyarakat tidak hidup dari tabel, grafik, indeks, atau laporan kinerja. Mereka hidup dari harga kebutuhan pokok, pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, transportasi, penghasilan, dan harapan sederhana agar kehidupan keluarganya sedikit lebih baik daripada kemarin. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada seberapa banyak program yang selesai atau seberapa besar anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut membuka kesempatan baru bagi masyarakat yang selama ini tertinggal. Ketimpangan, ujungnya, bukan sekadar angka yang harus diturunkan. Ia adalah jarak kesempatan yang harus dipersempit.

Negara membutuhkan data agar tidak berjalan dalam gelap. Negara membutuhkan teknokrasi agar kebijakan tidak dibuat secara serampangan. Negara membutuhkan birokrasi agar keputusan dapat dilaksanakan. Tetapi semua itu membutuhkan keputusan politik agar pengetahuan tidak berhenti menjadi dokumen. Negara boleh semakin pintar menghitung ketimpangan, tetapi ukuran keberhasilannya bukan seberapa lengkap laporan yang dihasilkan. Ukurannya adalah seberapa banyak kehidupan masyarakat yang benar-benar berubah. Sebab ujungnya, masyarakat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai menjelaskan mengapa mereka tertinggal. Mereka membutuhkan negara yang berani mengambil keputusan agar mereka memiliki kesempatan untuk mengejar.