Koalisi Boleh Kuat, Parlemen Tetap Harus Berani

Ilustrasi Gambar Generated By AI

Tidak ada demokrasi yang berjalan tanpa kompromi. Setiap pemerintahan membutuhkan dukungan politik agar program-program yang dirancang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, dan kerja nyata. Karena itu, terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen bukanlah sesuatu yang patut dipersoalkan. Yang justru layak mendapat perhatian adalah apakah kekuatan politik tersebut masih mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan sehingga fungsi pengawasan tidak berubah menjadi formalitas belaka.

Banyak orang menganggap stabilitas politik identik dengan minimnya perbedaan pendapat. Pandangan semacam itu memang terdengar masuk akal, tetapi tidak selalu benar. Stabilitas yang dibangun di atas keseragaman sikap justru berpotensi membuat ruang kritik semakin sempit. Padahal, kebijakan publik lahir bukan hanya dari niat baik pemerintah, melainkan juga dari proses pengujian yang dilakukan oleh parlemen melalui perdebatan, evaluasi, dan keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda apabila diperlukan.

Di sinilah partai-partai politik dan fraksi di DPR memegang peran yang jauh lebih penting daripada sekadar memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai rencana. Mereka juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya memenuhi target administratif atau kepentingan politik jangka pendek.

Mendukung pemerintah tidak pernah berarti menghilangkan hak untuk mengoreksi. Sebaliknya, kritik yang disampaikan dengan argumentasi yang kuat justru menjadi bentuk dukungan paling bernilai karena membantu mencegah lahirnya kebijakan yang terburu-buru atau kurang tepat sasaran. Hubungan yang sehat antara pemerintah dan parlemen semestinya dibangun atas dasar saling mengingatkan, bukan saling membenarkan. Dalam demokrasi, loyalitas kepada negara selalu harus ditempatkan lebih tinggi daripada loyalitas kepada kekuasaan.

Harapan masyarakat terhadap DPR sebenarnya tidak pernah berubah. Publik ingin melihat wakil rakyat hadir sebagai penyambung aspirasi, bukan sekadar menjadi bagian dari konfigurasi politik yang sibuk menghitung keseimbangan kekuatan. Persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari jauh lebih nyata daripada dinamika elite di Senayan. Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi ukuran sederhana yang digunakan masyarakat untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan.

Realitas itulah yang semestinya menjadi pijakan setiap partai politik dalam menentukan sikap. Koalisi memang dibutuhkan agar pemerintahan berjalan efektif, tetapi efektivitas tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Parlemen akan kehilangan maknanya apabila seluruh keputusan hanya menjadi proses persetujuan tanpa ruang untuk menguji substansi kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga akan kehilangan kesempatan memperbaiki diri apabila setiap kritik dipandang sebagai ancaman politik.

Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bebas dari perbedaan pendapat, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kebijakan yang lebih baik. Karena itu, dinamika di dalam koalisi maupun parlemen tidak seharusnya dipandang sebagai tanda kelemahan, selama seluruh proses tersebut tetap bermuara pada kepentingan masyarakat. Perdebatan akan selalu ada, tetapi yang menentukan kualitas demokrasi adalah apakah perdebatan itu menghasilkan solusi atau sekadar menambah kebisingan politik.

Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang paling lantang berbicara di ruang sidang. Yang mereka rasakan adalah dampak dari setiap keputusan politik dalam kehidupan sehari-hari. Selama kebutuhan dasar masyarakat semakin mudah dipenuhi dan pelayanan publik terus membaik, kepercayaan terhadap demokrasi akan tetap terjaga. Namun apabila parlemen lebih sibuk menjaga kenyamanan koalisi daripada memperjuangkan aspirasi rakyat, maka yang perlahan hilang bukan hanya fungsi pengawasan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap seluruh proses politik itu sendiri.