Laut Indonesia Kaya, Mengapa Nelayan Cuma Kebagian Ombak?

Ilustrasi Generated By Ai

Indonesia punya kebiasaan yang agak lucu: kita senang sekali membicarakan betapa kayanya laut, tetapi sering lupa bertanya apakah orang yang setiap hari hidup dari laut ikut menjadi kaya. Kita menyebut Indonesia negara kepulauan, negara maritim, poros maritim dunia, sampai ekonomi biru. Istilahnya semakin canggih, tetapi kehidupan sebagian nelayan masih berkutat dengan persoalan yang sangat sederhana: bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membawa pulang kebutuhan keluarga. Di atas kertas, laut adalah aset raksasa. Di lapangan, bagi sebagian nelayan kecil, laut kadang hanya menjadi tempat mempertaruhkan modal, tenaga, bahkan keselamatan. Karena itu, pernyataan Anies Baswedan kepada mahasiswa UGM mengenai kebijakan pesisir yang belum cukup berpihak kepada rakyat menarik untuk tidak sekadar dipuji atau ditolak secara politik. Pernyataan tersebut justru layak dipakai untuk membongkar pertanyaan yang lebih mengganggu: mengapa negara yang lautnya kaya belum tentu membuat rakyat yang hidup dari laut menjadi sejahtera?

Pertanyaan itu menjadi semakin penting jika kita melihat siapa sebenarnya pelaku utama ekonomi kelautan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut sekitar 90 persen pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan merupakan usaha mikro dan kecil, sementara nelayan skala kecil menyumbang hampir 90 persen produksi perikanan tangkap nasional. Angka ini menarik karena memperlihatkan sebuah paradoks. Kelompok kecil ternyata menjadi pemain besar dalam produksi, tetapi kekuatan ekonominya tetap kecil. Mereka berada di depan saat mencari ikan, tetapi belum tentu berada di depan saat nilai ekonomi ikan tersebut dibagikan. Mereka mengambil risiko di laut, sementara keuntungan terbesar bisa saja muncul jauh setelah ikan meninggalkan tangan mereka. Kalau situasi seperti ini terus berlangsung, mungkin yang perlu diperiksa bukan etos kerja nelayannya, melainkan sistem yang mengatur perjalanan ikan dari laut sampai ke meja konsumen.

Kita terlalu gampang mengatakan nelayan harus naik kelas. Kalimat itu terdengar bagus, tetapi sering berhenti sebagai slogan karena tidak pernah menjelaskan siapa yang harus membuka tangga untuk naik kelas tersebut. Nelayan diminta meningkatkan produktivitas, tetapi biaya operasional terus menjadi beban. Mereka diminta memanfaatkan teknologi, tetapi akses modal tidak selalu mudah. Mereka diminta menghasilkan produk berkualitas, tetapi fasilitas penyimpanan dan rantai dingin belum tentu tersedia. Mereka diminta masuk pasar yang lebih luas, tetapi posisi tawar mereka terhadap pembeli masih lemah. Pada akhirnya, kita seperti menyuruh orang memenangkan pertandingan sambil memastikan lawannya membawa perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Lalu, jika kalah, kita menyebutnya kurang kompetitif.

Ini yang sering salah dalam cara kita membaca kemiskinan nelayan. Kita melihat orang yang berada di ujung rantai produksi, tetapi lupa melihat rantai panjang yang menentukan berapa besar hasil akhirnya masuk ke kantong mereka. Nelayan bukan tidak bekerja keras; persoalannya, kerja keras tidak selalu identik dengan daya tawar.

Gagasan Anies tentang agro-maritim menjadi menarik justru karena ia mengajak melihat laut tidak sebagai sektor yang berdiri sendiri. Indonesia terlalu terbiasa memecah kehidupan masyarakat ke dalam kotak administrasi: pertanian urusan pertanian, perikanan urusan perikanan, perdagangan urusan perdagangan, pesisir urusan tata ruang. Padahal seorang keluarga nelayan tidak pernah hidup berdasarkan struktur kementerian. Mereka bisa melaut pagi hari, mengolah ikan siang hari, berdagang sore hari, lalu mengurus kebun atau pekerjaan lain untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Bagi masyarakat, semuanya adalah satu kehidupan. Bagi birokrasi, semuanya bisa menjadi lima program berbeda dengan lima indikator berbeda. Tidak mengherankan jika pemerintah merasa banyak program sudah dilakukan, sementara masyarakat masih merasa persoalan dasarnya belum benar-benar disentuh.

Kita juga harus berhati-hati agar kritik terhadap kebijakan pesisir tidak berubah menjadi sentimen antiinvestasi. Indonesia tetap membutuhkan investasi dan industri. Teknologi, modal, pelabuhan, pengolahan hasil laut, distribusi dan akses pasar adalah bagian penting dari masa depan ekonomi kelautan. Masalahnya bukan investasi atau tidak investasi. Masalahnya adalah investasi untuk siapa dan dengan biaya sosial sebesar apa? Jika sebuah investasi membuat ekonomi tumbuh sekaligus membuat masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan, pendapatan, keterampilan dan akses yang lebih baik, tentu itu kabar baik. Tetapi jika investasi membuat masyarakat yang sudah lama tinggal di pesisir kehilangan akses terhadap ruang hidupnya, sementara manfaat ekonomi justru terkonsentrasi pada mereka yang datang membawa modal, negara harus berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang keliru.

Sebab pasar tidak pernah otomatis adil. Pasar hanya bekerja berdasarkan kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak. Pemilik modal memiliki uang, jaringan dan kemampuan menunggu. Nelayan kecil memiliki perahu, tenaga dan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Ketimpangan posisi itu membuat keduanya tidak pernah benar-benar berhadapan dalam kondisi yang sama. Nelayan membutuhkan uang untuk melaut sekarang, sedangkan pemilik modal mungkin mampu menunggu keuntungan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Dalam kondisi seperti itu, mengatakan bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai kesempatan yang sama adalah cara paling sederhana untuk mengabaikan kenyataan.

Pemikiran Amartya Sen tentang pembangunan relevan untuk membongkar cara pandang tersebut. Dalam Development as Freedom, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan pendapatan, tetapi sebagai perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Kalau konsep itu kita bawa ke pesisir, ekonomi biru tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya produksi ikan, meningkatnya ekspor, masuknya investasi atau naiknya nilai transaksi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah nelayan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Apakah mereka bisa mendapatkan pembiayaan tanpa terjebak dalam hubungan yang merugikan? Apakah mereka mempunyai akses pasar? Apakah anak mereka mempunyai peluang pendidikan yang lebih baik? Apakah mereka memiliki perlindungan ketika cuaca membuat mereka tidak bisa melaut? Apakah mereka mempunyai suara dalam keputusan yang menentukan ruang hidup mereka? Kalau jawabannya belum, maka pertumbuhan ekonomi belum tentu sama dengan pembangunan.

Di sinilah istilah ekonomi biru perlu dicurigai sedikit. Bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena setiap jargon pembangunan mempunyai risiko menjadi kosmetik kebijakan. Kita bisa membuat dokumen yang sangat indah tentang keberlanjutan, kelautan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi inklusif. Kita bisa membuat seminar, konferensi, peta jalan dan indikator. Tetapi nelayan tidak hidup dari roadmap. Mereka hidup dari hasil tangkapan, harga ikan, biaya melaut dan kepastian bahwa besok masih boleh mencari nafkah di ruang yang sama. Kalau bahasa kebijakan semakin indah sementara realitas masyarakat tidak banyak berubah, mungkin masalahnya bukan kekurangan konsep. Kita justru terlalu banyak konsep dan terlalu sedikit keberanian untuk memperbaiki struktur.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 berada di angka 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang, sementara tingkat kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Angka nasional tentu tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh nelayan berada dalam kemiskinan, tetapi ia memberi pengingat penting bahwa pertumbuhan dan penurunan kemiskinan nasional tidak otomatis dirasakan dengan kecepatan yang sama oleh semua kelompok. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melihat rata-rata. Kebijakan publik justru harus mencari siapa yang tertinggal di balik rata-rata tersebut. Sebab angka rata-rata mempunyai satu kelemahan: ia bisa terlihat membaik sementara sebagian orang masih berjalan di tempat.

Masalah lain adalah kecenderungan menjadikan bantuan sebagai jawaban utama. Nelayan diberi kapal, alat tangkap, pelatihan atau subsidi, lalu program selesai dan indikator tercapai. Padahal masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan; mereka membutuhkan sistem yang bekerja. Kapal yang bagus tidak banyak berarti jika hasil tangkapannya dijual dengan harga yang tidak menguntungkan. Alat tangkap modern tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika biaya operasional semakin tinggi. Pelatihan tidak banyak mengubah keadaan jika akses pasar tetap tertutup. Bahkan bantuan modal pun bisa kehilangan makna jika nelayan tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko usaha. Bantuan penting, tetapi negara tidak boleh berhenti sebagai lembaga yang rajin membagikan bantuan. Negara harus menjadi perancang ekosistem yang membuat masyarakat tidak terus-menerus membutuhkan bantuan.

Karena itu, pesan Anies kepada mahasiswa UGM seharusnya tidak diperlakukan sebagai pertandingan politik tentang siapa yang paling pro-nelayan. Kalau setiap kritik langsung dibaca berdasarkan siapa yang mengucapkannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk membahas substansinya. Anies benar dalam satu hal yang sangat mendasar: mahasiswa dan generasi muda perlu belajar membaca persoalan dari realitas sosial, bukan hanya dari teori. Kampus seharusnya mengajarkan mahasiswa untuk bertanya mengapa sebuah kebijakan lahir, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko, dan apakah ada kelompok yang suaranya tidak cukup kuat untuk masuk ke ruang pengambilan keputusan.

Mahasiswa perikanan, misalnya, seharusnya tidak hanya bertanya bagaimana meningkatkan produksi ikan, tetapi juga mengapa peningkatan produksi tidak selalu identik dengan peningkatan pendapatan nelayan. Mahasiswa ekonomi perlu melihat bukan hanya nilai transaksi, tetapi distribusi nilai di sepanjang rantai pasok. Mahasiswa hukum perlu bertanya apakah regulasi memberikan perlindungan yang sama kepada masyarakat kecil dan pemilik modal besar. Mahasiswa teknik perlu memikirkan bukan hanya bagaimana membangun infrastruktur, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur itu benar-benar mengubah kehidupan orang yang menggunakannya. Pendidikan menjadi berharga bukan hanya karena menghasilkan orang pintar, tetapi karena melahirkan orang yang tidak nyaman melihat ketidakadilan.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan laut, ikan, sumber daya manusia maupun gagasan. Yang sering kita kekurangan adalah konsistensi untuk memastikan kekayaan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kita terlalu mudah terpesona oleh proyek besar karena proyek terlihat. Kita lebih sulit mengapresiasi kebijakan yang membuat nelayan perlahan memiliki posisi tawar lebih kuat karena hasilnya tidak selalu bisa diresmikan dengan gunting pita. Padahal pembangunan yang sesungguhnya sering kali justru tidak spektakuler. Ia terjadi saat sebuah keluarga nelayan tidak lagi harus berutang untuk membeli bahan bakar, saat anaknya bisa melanjutkan sekolah, saat hasil tangkapannya bisa disimpan lebih lama, atau saat ia mampu menjual produknya tanpa harus menerima harga yang ditentukan sepihak.

Maka pernyataan Anies tentang kebijakan pesisir sebenarnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: apakah Indonesia sedang membangun ekonomi kelautan untuk masyarakat pesisir, atau sedang membangun ekonomi kelautan dengan menggunakan masyarakat pesisir sebagai latar belakangnya? Pertanyaan ini memang terdengar tajam, bahkan mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman. Tetapi pembangunan yang sehat tidak seharusnya takut pada pertanyaan yang tidak nyaman. Justru pertanyaan semacam itulah yang menjaga agar kebijakan tidak berubah menjadi rutinitas birokrasi yang sibuk mengejar target, tetapi lupa memeriksa apakah manusia benar-benar menjadi lebih sejahtera.

Laut Indonesia memang luas. Potensinya juga luar biasa. Kita boleh bermimpi menjadikannya mesin pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat industri perikanan, meningkatkan ekspor dan membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun jangan membuat nelayan membayar harga dari mimpi tersebut dengan kehilangan ruang hidup, kehilangan daya tawar atau terus berada dalam kemiskinan. Mereka tidak meminta laut menjadi milik pribadi mereka. Mereka hanya membutuhkan kesempatan yang adil untuk hidup dari kekayaan alam yang selama ini mereka jaga dengan tenaga dan risiko mereka sendiri.

Pada akhirnya, ukuran negara maritim bukan terletak pada seberapa sering pemerintah menyebut kata “laut” dalam pidato. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah nelayan bisa hidup layak, apakah anak-anak mereka mempunyai masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat pesisir mempunyai suara dalam menentukan ruang hidupnya, dan apakah nilai ekonomi yang lahir dari laut tidak hanya mengalir ke mereka yang mempunyai modal paling besar. Kalau jawaban atas pertanyaan itu belum memuaskan, maka kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar.

Sebab jangan sampai suatu hari kita berhasil membuat laut Indonesia menjadi semakin bernilai, tetapi orang yang sejak dulu hidup bersamanya justru semakin tidak berdaya. Lautnya tetap Indonesia, ikannya tetap dari perairan kita, investasinya semakin besar, ekspornya semakin tinggi—tetapi nelayan hanya kebagian ombak. Kalau itu yang terjadi, mungkin yang perlu kita ubah bukan lautnya, melainkan cara kita membagi kemakmuran.