Lupit dan Politik Hari Ini: Saat Rakyat Tak Lagi Mudah Dibodohi

Ilustrasi Generated By AI

Kalau Lupit hidup di zaman politik hari ini, mungkin ia tidak perlu ikut kampanye, memasang baliho, apalagi sibuk membuat video pencitraan. Ia mungkin cukup duduk di warung, ngopi bersama warga, mendengarkan pidato politik dari televisi, lalu tertawa kecil sambil mengajukan pertanyaan sederhana: “Hasilna keur rahayat naon?” Apa hasilnya untuk rakyat? Kalimat itu terdengar seperti guyonan khas rakyat biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan pertanyaan politik yang sangat serius. Sebab politik sering terlalu sibuk membicarakan kekuasaan, koalisi, elektabilitas, popularitas, strategi komunikasi, dan perebutan jabatan, sementara pertanyaan paling mendasar justru terlupakan: setelah semua perebutan kekuasaan itu selesai, apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan rakyat?

Lupit dikenal sebagai salah satu tokoh punakawan dalam tradisi wayang golek Sunda, biasanya tampil bersama Udel. Ia bukan ksatria yang gagah, bukan raja yang duduk di singgasana, dan bukan panglima yang memimpin pasukan. Penampilannya sederhana, tingkahnya jenaka, dan bahasanya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun justru dalam kesederhanaan itulah tokoh punakawan mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik sosial. Mereka bisa menertawakan kesombongan, menyentil kekuasaan, dan menyampaikan sesuatu yang terkadang sulit diucapkan oleh tokoh-tokoh utama. Lupit seolah mengingatkan bahwa orang yang tidak mempunyai jabatan tetap mempunyai hak untuk bertanya kepada orang yang memegang jabatan.

Politik membutuhkan Lupit karena kekuasaan membutuhkan cermin dari bawah.

Politik hari ini sering membuat sesuatu yang sederhana terlihat rumit. Jalan rusak bisa dibicarakan dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Pelayanan publik yang lambat dapat dijelaskan dengan bahasa reformasi birokrasi. Program yang hasilnya belum dirasakan masyarakat bisa diberi nama transformasi. Janji politik dikemas menjadi visi besar dengan kalimat yang terdengar meyakinkan. Semua itu sah sebagai bagian dari komunikasi politik. Namun bagi rakyat, ukuran akhirnya tetap sederhana: jalan itu bisa dilewati atau tidak, pelayanan itu mudah atau berbelit, program itu benar-benar dirasakan atau hanya berhenti sebagai narasi. Petani membutuhkan jalan usaha tani, sarana produksi, dan akses pasar. Pedagang membutuhkan pasar yang hidup dan kepastian usaha. Orang tua membutuhkan pendidikan yang terjangkau. Pekerja membutuhkan kesempatan kerja. Warga membutuhkan pelayanan publik yang cepat dan tidak berbelit-belit. Masyarakat desa membutuhkan pemerintah desa yang hadir bukan hanya saat membutuhkan suara. Politik boleh berbicara tentang masa depan, tetapi rakyat tetap harus menjalani kehidupan hari ini.

Lord Acton, sejarawan dan pemikir politik Inggris, pernah menyampaikan peringatan yang sangat dikenal: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Gagasan tersebut sering dipahami sebagai peringatan mengenai bahaya kekuasaan yang tidak memiliki pengawasan dan pembatasan yang memadai. Dalam konteks Lupit, pesan itu menarik untuk direnungkan. Lupit tidak memiliki kerajaan, tetapi ia memiliki jarak dari kekuasaan. Karena berada di luar lingkaran kekuasaan, ia dapat melihat sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh mereka yang berada di dalamnya. Dalam demokrasi, masyarakat tidak harus selalu curiga kepada pemerintah. Namun masyarakat juga tidak semestinya hanya menjadi penonton yang bertepuk tangan kepada penguasa. Kritik tidak identik dengan kebencian, sebagaimana dukungan tidak harus berubah menjadi pemujaan. Seorang warga dapat mengapresiasi keberhasilan pemerintah sekaligus mempertanyakan kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Sebaliknya, seseorang dapat mengkritik sebuah kebijakan tanpa harus membenci orang yang membuat kebijakan tersebut. Kemampuan membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap pribadi merupakan bagian penting dari kedewasaan berdemokrasi.

Masalahnya, politik sering kali lebih sibuk dengan kemasan. Baliho dibuat besar, slogan dibuat singkat, video dibuat menarik, media sosial dipenuhi potongan pidato, dan tokoh politik tampil dengan citra terbaiknya. Semua itu merupakan bagian dari komunikasi politik yang wajar. Tetapi Lupit barangkali akan bertanya dengan polos: “Sing gedhe balihone, apa gedhe uga kerjane?” Yang besar balihonya, apakah besar juga kerjanya? Pertanyaan itu sederhana, bahkan bisa membuat orang tertawa. Namun justru pertanyaan semacam itulah yang diperlukan agar masyarakat tidak menilai politik hanya dari panggung dan kemasan. Sebab ukuran politik bukan sekadar seberapa menarik seseorang berbicara, tetapi juga apa yang dikerjakan setelah mendapatkan mandat.

Dalam politik lokal, pertanyaan Lupit bahkan semakin relevan. Menjelang pemilihan kepala desa, misalnya, masyarakat berhadapan dengan berbagai janji, pendekatan, jaringan dukungan, dan strategi memperoleh suara. Kandidat menghitung kekuatan, tim menghitung dukungan, sementara masyarakat memiliki harapan masing-masing. Namun setelah pemilihan selesai, semua kembali kepada persoalan yang lebih konkret: bagaimana pemerintahan desa dijalankan, bagaimana anggaran dikelola, bagaimana pelayanan diberikan, bagaimana pembangunan ditentukan, dan bagaimana kepala desa mempertanggungjawabkan mandat yang diterimanya. Karena itu, masyarakat mempunyai kepentingan untuk melihat lebih jauh daripada sekadar siapa yang paling dikenal, paling sering muncul, paling ramai pendukungnya, atau paling banyak menjanjikan sesuatu. Rekam jejak, gagasan, kemampuan menjalankan pemerintahan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan juga menjadi bagian penting yang dapat diperhatikan warga sebelum memberikan mandat.

Persoalan menjadi lebih rumit apabila politik berubah menjadi transaksi. Politik uang dapat menggeser hubungan antara warga dan calon pemimpin dari pertimbangan mengenai program dan kapasitas menjadi keuntungan sesaat. Uang yang diterima hari ini dapat habis dalam waktu singkat, sementara konsekuensi dari pilihan politik berlangsung jauh lebih lama. Lupit mungkin akan menerima pemberian itu sambil tersenyum, tetapi kemudian bertanya: “Duit iki entek kapan?” Uang ini habis kapan? Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: setelah uang itu habis, bagaimana dengan jalan desa, pelayanan publik, pembangunan, lapangan pekerjaan, pengelolaan anggaran, dan masa depan masyarakat? Di sinilah warga perlu memahami bahwa hubungan antara suara dan kekuasaan tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Mandat politik memiliki konsekuensi yang jauh lebih panjang daripada masa kampanye.

Lupit juga relevan dengan politik di media sosial. Di ruang digital, informasi bergerak sangat cepat. Pernyataan pejabat dapat dipotong menjadi beberapa detik, komentar dapat menjadi viral, dan sebuah narasi bisa menyebar luas sebelum masyarakat sempat memeriksa kebenarannya. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak cukup hanya mempunyai jempol untuk membagikan informasi. Masyarakat membutuhkan kebiasaan bertanya: siapa sumbernya, apa konteks lengkapnya, apakah datanya dapat diperiksa, dan apakah informasi tersebut telah dipelintir untuk kepentingan tertentu? Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika politik berlangsung, lalu menjadi pihak yang menanggung akibat setelah politik selesai.

Di sinilah literasi politik menjadi penting. Rakyat tidak harus menjadi ahli politik untuk dapat bersikap kritis. Cukup membiasakan diri membedakan fakta dan opini, memeriksa sumber informasi, melihat rekam jejak, membaca program, serta membandingkan janji dengan hasil. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara. Demokrasi juga membutuhkan warga yang terus mengawasi setelah pemimpin terpilih. Pengawasan itu tidak harus selalu dilakukan dengan kemarahan. Ia dapat dilakukan melalui pertanyaan, kritik, forum warga, partisipasi dalam musyawarah, penggunaan saluran pengaduan, dan keberanian meminta penjelasan ketika ada kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Wayang golek telah lama memperlihatkan bahwa cerita tentang kekuasaan tidak hanya membutuhkan raja dan ksatria. Ada pula punakawan yang tampil sederhana dan terkadang dianggap lucu, tetapi memiliki kebebasan untuk mengatakan sesuatu yang sulit disampaikan oleh tokoh utama. Mereka membawa suara yang berbeda. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan membutuhkan kritik dan bahwa manusia yang berada di puncak kekuasaan tetap perlu mendengar suara orang-orang yang berada di bawah. Dalam kehidupan demokrasi modern, peran semacam itu tidak harus dimainkan oleh satu tokoh. Ia dapat hadir melalui warga biasa, jurnalis, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, maupun siapa saja yang bersedia menggunakan hak kritiknya secara bertanggung jawab.

Karena itu, Lupit tidak harus menjadi politisi. Ia tidak perlu menjadi anggota partai, pejabat, aktivis, atau tokoh terkenal. Lupit cukup hadir sebagai kesadaran dalam diri setiap warga: keberanian untuk bertanya, kemauan untuk memeriksa, kemampuan untuk mengingat, dan kesediaan untuk mengkritik secara masuk akal. Rakyat boleh menyukai seorang tokoh, tetapi jangan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Rakyat boleh kecewa kepada pemerintah, tetapi kritik tetap harus mempunyai dasar. Politik boleh keras, perbedaan pilihan boleh tajam, tetapi akal sehat tidak boleh hilang. Sebab demokrasi bukan hanya tentang kebebasan memilih, melainkan juga tentang kemampuan masyarakat menjaga agar pilihan dan kritiknya tetap berangkat dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, relevansi Lupit dengan politik hari ini bukan karena ia mempunyai jawaban untuk semua persoalan. Justru karena ia mempunyai pertanyaan yang sederhana. Siapa pun yang memegang kekuasaan perlu mendengar pertanyaan itu: “Hasilna keur rahayat naon?” Sebab jabatan bukan tujuan akhir politik. Kekuasaan adalah mandat yang semestinya diterjemahkan menjadi kebijakan, pelayanan, pembangunan, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada seberapa meriah kampanye, seberapa besar baliho, seberapa ramai media sosial, atau seberapa banyak orang bertepuk tangan. Ukuran itu baru terlihat setelah panggung dibongkar, kamera dimatikan, dan pemimpin harus bekerja menghadapi persoalan masyarakat sehari-hari.

Mungkin Lupit hanya tokoh wayang. Namun pertanyaan yang ia wakili sangat nyata: “Hasilna keur rahayat naon?” Pertanyaan itu sederhana, tetapi jangan dianggap remeh. Sebab selama rakyat masih berani bertanya kepada kekuasaan, demokrasi masih mempunyai penjaga. Dan selama kekuasaan masih bersedia mendengar suara rakyat, politik tidak kehilangan alasan mengapa ia ada.

Lupit boleh tetap lucu. Tetapi pesan politiknya jangan dibuat lucu.Versi ini lebih cocok untuk opini Kumparan karena fokusnya pada refleksi publik, bukan kampanye untuk tokoh tertentu, dengan kritik yang diarahkan pada praktik politik dan pentingnya literasi warga.