Memangkas Jarak Negara dengan Rakyat

Ilustrasi generation by AI

Suatu pagi, seorang petani datang ke kantor pemerintah untuk menanyakan pupuk bersubsidi yang dijanjikan. Di hari yang sama, seorang pelaku usaha kecil menghabiskan waktu berjam-jam mengurus izin yang seharusnya bisa selesai dalam hitungan menit. Di tempat lain, seorang ibu menunggu antrean panjang di fasilitas kesehatan sambil berharap anaknya segera ditangani. Mereka tidak sedang bertemu presiden, menteri, atau gubernur. Namun, dari pengalaman itulah mereka membentuk penilaian tentang negara. Bagi sebagian besar rakyat, negara bukanlah istana, bukan pula pidato yang disiarkan televisi. Negara adalah pengalaman yang mereka rasakan setiap hari.

Ironisnya, semakin besar negara membangun, semakin sering rakyat merasa jauh dari negara. Jalan tol bertambah, gedung pemerintahan berdiri megah, layanan digital terus diperkenalkan, tetapi keluhan tentang birokrasi, pelayanan yang lambat, dan sulitnya memperoleh kepastian belum benar-benar hilang. Kita akhirnya terjebak pada cara berpikir yang keliru: menganggap pembangunan selalu identik dengan beton, baja, dan angka investasi, padahal pembangunan juga diukur dari seberapa mudah seorang warga memperoleh haknya tanpa harus dipersulit oleh sistem.

Di situlah saya melihat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pergantian presiden atau perubahan kabinet. Yang perlu dibenahi bukan hanya kebijakan, melainkan hubungan antara negara dan rakyat. Selama negara lebih dikenal karena aturan daripada pelayanan, lebih cepat menagih kewajiban daripada memenuhi hak, dan lebih sibuk menyusun program daripada mendengar kebutuhan masyarakat, kepercayaan publik akan terus terkikis. Padahal, kepercayaan adalah modal yang tidak bisa dibeli dengan anggaran sebesar apa pun.

Jika suatu hari saya dipercaya memimpin Indonesia, hal pertama yang saya pangkas bukan anggaran, bukan jumlah kementerian, dan bukan pula proyek yang mudah dipamerkan. Yang saya pangkas adalah jarak negara dengan rakyat. Sebab negara yang baik bukan negara yang paling sering berbicara tentang keberpihakan, melainkan negara yang membuat rakyat merasakan keberpihakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Warga tidak membutuhkan birokrasi yang mengagumkan di atas kertas. Mereka membutuhkan pelayanan yang sederhana, adil, cepat, dan dapat dipercaya.

Sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh institusi yang dipercaya masyarakat. Kepercayaan itu lahir dari hal-hal yang tampak sederhana: petani memperoleh pupuk sebelum musim tanam, nelayan mudah mendapatkan solar, pelaku UMKM tidak dipersulit mengurus izin, guru dapat mengajar tanpa dibebani administrasi yang berlebihan, pasien dilayani tanpa memandang status sosial, dan warga tidak perlu mencari "orang dalam" hanya untuk mendapatkan haknya. Pengalaman-pengalaman kecil itulah yang perlahan membentuk keyakinan bahwa negara benar-benar hadir.

Pada akhirnya, warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah jumlah proyek yang diresmikan atau banyaknya pidato yang dikenang. Warisan itu adalah tumbuhnya kepercayaan bahwa negara selalu berada di sisi rakyat, bukan di atas rakyat. Sebab sebuah bangsa tidak menjadi kuat karena pemerintahnya semakin besar, tetapi karena jarak antara negara dan rakyat semakin tipis.