Mesin Politik Desa Mulai Dipanaskan
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarFenomena tersebut sebenarnya merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Pilkades adalah momentum bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang dipercaya mengelola pemerintahan desa dan memperjuangkan kepentingan warga. Kepala desa bukan sekadar pejabat administratif yang mengurus surat-menyurat, tetapi pemimpin yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan anggaran, hingga persoalan sosial yang muncul di tengah kehidupan warga. Karena itu, sangat wajar jika menjelang pemilihan muncul dinamika, pertemuan, komunikasi, bahkan persaingan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Namun, persoalannya bukan apakah politik desa boleh bergerak atau tidak. Politik tentu akan bergerak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana politik tersebut dimainkan dan ke mana arahnya. Persaingan dalam Pilkades seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, program, pengalaman, dan rekam jejak para calon, bukan menjadi alasan untuk merusak hubungan sosial yang telah dibangun masyarakat selama bertahun-tahun. Kandidat boleh berbeda visi, tim pendukung boleh berbeda pilihan, dan warga memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Tetapi semua perbedaan itu seharusnya berhenti pada pilihan politik, bukan berubah menjadi permusuhan pribadi yang dibawa ke kehidupan sehari-hari.
Desa memiliki karakter yang berbeda dengan arena politik di tingkat yang lebih tinggi. Di desa, orang-orang yang bertarung dan orang-orang yang memilih biasanya saling mengenal. Rumah calon bisa saja hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah pemilih. Anak-anak mereka mungkin bermain bersama, keluarga mereka bertemu dalam satu hajatan, dan warga yang hari ini berbeda pilihan politik bisa saja besok duduk bersama dalam rapat RT, kegiatan sosial, pengajian, kerja bakti, atau forum desa. Karena itu, politik desa justru membutuhkan kedewasaan yang lebih besar. Jangan sampai perbedaan pilihan di bilik suara berubah menjadi sekat di antara tetangga.
Kandidat tentu membutuhkan strategi untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Mereka perlu menyampaikan program, menjelaskan visi, memperkenalkan rekam jejak, membangun komunikasi, dan meyakinkan warga bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memimpin. Tim pendukung juga mempunyai ruang untuk bekerja menghimpun dukungan selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Namun, persaingan akan menjadi tidak sehat apabila mulai menggunakan fitnah, kabar yang tidak jelas sumbernya, serangan terhadap keluarga, atau upaya mempermalukan lawan. Demokrasi membutuhkan kompetisi, tetapi kompetisi tidak berarti semua cara menjadi halal. Ada batas etika yang harus tetap dijaga karena setelah Pilkades selesai, semua pihak masih akan hidup di ruang sosial yang sama.
Masyarakat pun seharusnya tidak hanya melihat siapa calon yang paling ramai pendukungnya atau siapa yang paling sering terlihat dalam berbagai kegiatan. Pemilih memiliki hak untuk menguji lebih jauh kemampuan setiap calon. Apa programnya? Bagaimana rekam jejaknya? Bagaimana cara mengelola anggaran desa? Bagaimana memberikan pelayanan kepada warga yang berbeda pilihan? Apakah mampu menerima kritik? Apakah mampu membangun komunikasi dengan pemerintah di atasnya dan berbagai pihak di luar desa? Pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak orang yang berdiri di belakang seorang calon.
Tantangan pemerintahan desa juga semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan anggaran desa memiliki keterbatasan. Karena itu, kepala desa tidak cukup hanya pandai mengelola apa yang sudah tersedia di desa. Ia juga membutuhkan kemampuan membangun jejaring dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, lembaga legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai institusi lain yang dapat membuka peluang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa harus memahami persoalan warga dari dekat, tetapi juga harus memiliki kemampuan membangun akses ke berbagai pihak yang dapat membantu desa berkembang. Dekat ke bawah penting, tetapi tidak boleh putus akses ke atas.
Di sinilah kualitas Pilkades seharusnya diuji. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan pemilihan, tetapi juga pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan setelah kemenangan itu diperoleh. Sebab memenangkan suara dan mengelola pemerintahan merupakan dua kemampuan yang berbeda. Mendapatkan dukungan membutuhkan komunikasi dan strategi, sedangkan memimpin membutuhkan kemampuan mengambil keputusan, mengelola anggaran, menyelesaikan persoalan, membangun kerja sama, dan memperlakukan seluruh warga secara adil tanpa membedakan pilihan politiknya.
Demokrasi juga tidak berhenti pada saat suara selesai dihitung. Justru setelah pemenang ditetapkan, ujian sebenarnya dimulai. Kepala desa terpilih harus mampu keluar dari kepentingan kelompok pendukungnya dan berdiri sebagai pemimpin seluruh masyarakat. Warga yang sebelumnya mendukung calon lain tetap mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Begitu pula pihak yang kalah tidak seharusnya diperlakukan sebagai kelompok yang harus disingkirkan. Pemerintahan desa akan berjalan sehat apabila kompetisi politik dapat ditutup setelah hasil ditetapkan dan digantikan dengan kerja bersama untuk kepentingan desa.
Karena itu, semakin panas mesin politik desa, semakin dingin kepala para pelakunya seharusnya. Perbedaan program boleh diperdebatkan, rekam jejak boleh diperiksa, dan kebijakan boleh dikritik. Tetapi martabat orang lain harus tetap dihormati. Jangan menjadikan keluarga sebagai sasaran, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan jangan mengubah perbedaan pilihan menjadi permusuhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Politik boleh meninggalkan perbedaan pilihan, tetapi jangan sampai meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan.
Pada akhirnya, kampanye akan selesai, poster akan diturunkan, pertemuan politik akan berakhir, suara akan dihitung, dan hasil Pilkades akan ditetapkan. Setelah semua itu, kehidupan desa tetap berjalan seperti biasa. Warga akan kembali bertemu di jalan, pasar, masjid, sekolah, lapangan, tempat kerja, kegiatan sosial, dan berbagai hajatan. Mereka tetap akan saling membutuhkan karena tidak ada satu pun desa yang bisa dibangun hanya oleh kelompok pemenang. Mesin politik pada akhirnya akan berhenti, tetapi desa harus terus berjalan.
Karena itu, Pilkades seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perebutan satu kursi kepala desa. Lebih dari itu, Pilkades merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sekaligus menguji kedewasaan demokrasi di tingkat paling dekat dengan kehidupan mereka. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menghapus sekat kompetisi dan kembali merangkul seluruh masyarakat. Sebab kepala desa hanya satu orang, masa jabatan ada batasnya, sementara desa dan hubungan antarwarganya harus terus hidup jauh lebih lama daripada sebuah kontestasi politik.