Partai Bisa Berubah, Loyalitas kepada Tokoh Bisa Bertahan

Ilustrasi Partai Politik Indonesia. Foto: "nungky soerya"/Shutterstock

Dalam politik, yang sering berubah justru bukan ingatan masyarakat, melainkan sikap para elite. Hari ini sebuah partai berdiri berseberangan dengan kelompok tertentu, besok bisa duduk satu meja setelah kepentingan politik menemukan titik temu. Koalisi bergeser, strategi berubah, tokoh berpindah posisi, dan narasi politik ikut menyesuaikan keadaan. Semua itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Tetapi masyarakat di akar rumput mempunyai cara sendiri dalam mengingat politik. Mereka mungkin tidak hafal siapa saja yang berada dalam setiap koalisi, tetapi bisa mengingat siapa yang pernah datang ke tengah mereka, siapa yang mau mendengar, siapa yang menjaga komunikasi, dan siapa yang dianggap hadir saat persoalan datang. Karena itu, loyalitas politik tidak selalu bisa dibaca hanya dari warna partai. Ada hubungan yang lebih personal, lebih sederhana, tetapi justru bisa bertahan lebih lama.

Partai politik tentu tetap mempunyai peran penting dalam demokrasi. Partai menjadi sarana kaderisasi, kendaraan dalam pemilu, tempat menyusun agenda politik, sekaligus penghubung antara masyarakat dan lembaga negara. Tanpa institusi politik, demokrasi mudah terjebak menjadi sekadar pertarungan popularitas individu. Namun, di lapangan, hubungan masyarakat dengan politik tidak selalu serapi struktur organisasi. Politik yang dirasakan warga sering kali hadir melalui sosok. Siapa yang datang, siapa yang bisa diajak berbicara, siapa yang mau mendengar persoalan, dan siapa yang tetap menjaga hubungan setelah pemilu selesai. Pengalaman semacam itu dapat membentuk kepercayaan yang tidak selalu identik dengan loyalitas kepada sebuah partai.

Di sinilah politik figur menjadi menarik untuk dibaca tanpa harus memujanya. Seorang warga bisa mengenal partai karena lebih dahulu mengenal tokohnya. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi bagian dari lingkungan sebuah partai tetapi tetap mempunyai penilaian pribadi terhadap figur yang tampil dalam pemilu. Pilihan politik, dengan demikian, tidak selalu berjalan dari partai menuju masyarakat. Kadang-kadang justru tokohlah yang menjadi pintu pertama masyarakat mengenal politik. Dari sana tumbuh hubungan, pengalaman, penilaian, bahkan loyalitas.

Edmund Burke pernah mengingatkan dalam pidatonya kepada pemilih Bristol pada 1774 bahwa seorang wakil rakyat bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga menggunakan pertimbangannya dalam menjalankan mandat. Gagasan tersebut terasa relevan karena hubungan antara wakil dan masyarakat tidak selesai pada hari pencoblosan. Setelah suara diberikan, muncul tanggung jawab yang lebih panjang: menjaga komunikasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan mandat. Politik bukan hanya soal bagaimana seseorang mendapatkan kepercayaan, tetapi bagaimana kepercayaan tersebut dipelihara setelah kekuasaan berada di tangannya.

Kepercayaan politik sering kali tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Masyarakat mengingat siapa yang mau mendengar keluhan, siapa yang tetap membuka komunikasi, siapa yang hadir bukan hanya menjelang pemilu, dan siapa yang dianggap berusaha membawa persoalan mereka ke ruang pengambilan keputusan. Dari pengalaman seperti itulah penilaian terhadap seorang tokoh terbentuk. Ini bukan jaminan bahwa seseorang akan selalu dipilih atau selalu dibenarkan. Namun, pengalaman yang berulang dapat menciptakan kedekatan sosial yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan istilah struktur partai.

Dalam konteks Jawa Tengah VII, Rofik Hananto menjadi salah satu figur yang dapat digunakan untuk melihat fenomena tersebut. Ia merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Hubungan seorang anggota legislatif dengan masyarakat di daerah pemilihannya tentu tidak berhenti pada masa kampanye. Ada ruang untuk komunikasi, penyerapan aspirasi, kegiatan sosial, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Dari proses yang berlangsung dalam waktu panjang, sebagian masyarakat dapat membangun persepsi dan kedekatan sendiri terhadap seorang tokoh.

Dari sinilah perbedaan antara loyalitas kepada tokoh dan loyalitas kepada partai perlu dibicarakan secara jernih. Ada orang yang merasa dekat dengan seorang tokoh bukan karena seluruh keputusan partainya, melainkan karena pengalaman berinteraksi dan mengikuti perjalanan perjuangannya. Mereka bisa mempunyai hubungan emosional dengan figur tertentu, sementara sikap terhadap partai tetap lebih cair. Sederhananya, loyal kepada tokoh tidak otomatis berarti menyetujui seluruh keputusan partai. Begitu pula sebaliknya, seseorang dapat loyal kepada partai tanpa harus selalu sepakat dengan setiap sikap tokohnya.

Elite politik perlu berhenti menganggap loyalitas masyarakat sebagai sesuatu yang bisa diwariskan atau dipindahkan begitu saja. Pendukung tidak selalu mengikuti bendera partai ke mana pun bendera itu bergerak. Ada yang bertahan karena ideologi, ada yang karena program, tetapi ada pula yang bertahan karena pengalaman panjang bersama seorang tokoh. Hubungan semacam itu dibangun dengan waktu, komunikasi, dan tindakan nyata, bukan dengan instruksi organisasi. Karena itu, jangan keliru membaca loyalitas sebagai kepemilikan. Loyalitas adalah kepercayaan. Ia bisa tumbuh karena hubungan yang dirawat, tetapi juga bisa runtuh saat masyarakat merasa kepercayaannya hanya dianggap sebagai modal politik.

Fenomena tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dalam politik Amerika Serikat pada era Ronald Reagan, misalnya, dikenal istilah Reagan Democrats untuk menggambarkan pemilih yang mempunyai latar atau identifikasi Demokrat tetapi memilih Reagan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa identitas kepartaian tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pilihan. Konteks Amerika Serikat tentu berbeda dengan Indonesia, sehingga tidak tepat jika keduanya disamakan begitu saja. Namun, ada pelajaran sederhana yang bisa diambil: manusia tidak selalu membuat keputusan politik berdasarkan satu identitas saja.

Pemilih dapat mempunyai identitas kepartaian tertentu, tetapi pada saat yang sama memiliki pertimbangan mengenai figur, kebijakan, pengalaman sosial, bahkan hubungan personal. Karena itu, menganggap semua pendukung seorang tokoh akan mengikuti seluruh keputusan politiknya merupakan cara membaca masyarakat yang terlalu sederhana. Pemilih bukan rombongan yang harus selalu bergerak dalam satu barisan. Mereka mempunyai pikiran sendiri dan dapat mengubah sikap berdasarkan pengalaman yang mereka alami.

Di Indonesia, gejala semacam itu dapat dilihat dari komunitas yang tumbuh di sekitar figur tertentu. SEMAR atau Sedulur Mas Rofik, misalnya, dapat dibaca sebagai contoh komunitas yang mempunyai ikatan personal dengan sosok Rofik Hananto dan perjalanan perjuangan yang mereka ikuti. Jika demikian, identitas komunitas tersebut tidak cukup dijelaskan hanya sebagai loyalitas kepada partai. Ada unsur hubungan sosial dan kedekatan personal yang ikut membentuknya. Namun, keberadaan hubungan itu juga tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban untuk menyetujui seluruh keputusan politik seorang tokoh.

Justru di sinilah loyalitas perlu dibedakan dari fanatisme. Loyalitas masih menyediakan ruang untuk berpikir. Seseorang dapat menghormati tokoh yang didukungnya sekaligus mengkritik keputusan yang dianggap kurang tepat. Seseorang dapat mempunyai kedekatan emosional tanpa harus kehilangan akal sehat. Jika setiap kritik dianggap sebagai pengkhianatan, maka loyalitas telah berubah menjadi kepatuhan. Padahal, demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai mengatakan setuju. Demokrasi membutuhkan warga yang berani mengatakan tidak saat memang menemukan alasan untuk tidak setuju.

Para tokoh politik juga perlu memahami bahwa pendukung bukanlah milik mereka. Pendukung bukan aset permanen yang dapat dipindahkan ke mana saja hanya karena pernah memberikan dukungan. Kepercayaan harus terus dirawat. Rekam jejak akan dibandingkan dengan janji, komunikasi akan dibandingkan dengan tindakan, dan hubungan yang pernah dibangun akan diuji oleh perubahan keadaan. Loyalitas dapat bertahan lama, tetapi tidak pernah menjadi hak milik permanen seorang tokoh.

Partai menghadapi persoalan yang sama. Struktur organisasi bisa dibangun dengan rapi, tetapi struktur tidak otomatis menghasilkan kedekatan emosional. Seorang tokoh dapat mempunyai hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat, tetapi hubungan tersebut belum tentu seluruhnya berubah menjadi loyalitas terhadap partai. Sebaliknya, sebuah partai dapat memiliki struktur yang kuat, tetapi belum tentu setiap pemilih mempunyai ikatan personal dengan tokoh-tokohnya. Politik akar rumput memang jauh lebih rumit daripada sekadar menghitung jumlah kader, baliho, atau struktur organisasi.

Karena itu, kekuatan institusi dan kekuatan figur tidak perlu dipertentangkan. Partai tetap diperlukan agar demokrasi memiliki kelembagaan dan tidak berubah menjadi pertarungan popularitas individu. Tokoh juga mempunyai peran karena masyarakat membutuhkan sosok yang mampu menerjemahkan gagasan politik ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Persoalannya bukan memilih antara partai atau tokoh, melainkan bagaimana hubungan keduanya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk berpikir dan menentukan sikap sendiri.

Yang sering luput adalah masyarakat mempunyai ingatan politik. Mereka dapat mengingat siapa yang pernah hadir, siapa yang dianggap mendengar, dan siapa yang menjaga hubungan. Tetapi mereka juga bisa mengingat janji yang tidak terpenuhi, persoalan yang tidak terselesaikan, atau keputusan yang dianggap mengecewakan. Karena itu, modal sosial tidak bisa dibangun hanya dengan slogan. Ia membutuhkan waktu, interaksi, dan tindakan yang dapat dilihat masyarakat.

Ujungnya, loyalitas politik dapat bertahan lebih lama daripada sebuah koalisi, tetapi loyalitas bukan benda mati. Ia hidup karena kepercayaan, tumbuh dari pengalaman, dan dapat berubah apabila masyarakat merasa hubungan tersebut tidak lagi mempunyai makna. Partai boleh berganti strategi. Koalisi boleh bergeser. Tokoh boleh mengambil keputusan berbeda. Tetapi masyarakat tetap mempunyai hak untuk menilai dan menentukan sikapnya sendiri.

Di situlah demokrasi seharusnya ditempatkan. Pendukung bukan milik tokoh. Pemilih bukan milik partai. Suara rakyat bukan aset yang dapat diklaim untuk selamanya. Orang boleh loyal kepada tokoh, tetapi tetap bebas berpikir. Orang boleh dekat dengan partai, tetapi tetap mempunyai hak untuk mengkritik. Sebab, loyalitas yang lahir dari kesadaran berbeda dengan loyalitas yang lahir dari kepatuhan.

Mungkin inilah bagian politik yang sering luput dibaca: ada loyalitas yang lahir dari ideologi, ada yang tumbuh dari organisasi, tetapi ada pula yang lahir dari hubungan manusia dengan manusia. Hubungan terakhir ini tidak selalu terlihat dalam struktur partai, tetapi dapat menjadi kekuatan sosial yang nyata. Namun, kekuatan itu tetap bukan milik siapa pun. Masyarakatlah yang memegangnya, dan masyarakat pula yang berhak menentukan apakah kepercayaan tersebut akan dipertahankan atau ditarik kembali

Partai bisa berubah. Koalisi bisa bergeser. Peta politik bisa berputar. Tokoh bisa berpindah posisi. Tetapi satu hal tidak berubah: masyarakat tetap mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa mandat politik diberikan. Karena itu, loyalitas kepada tokoh bukanlah kepatuhan tanpa batas, sebagaimana loyalitas kepada partai bukan pula kewajiban untuk mematikan kritik. Politik yang sehat justru memberi ruang bagi keduanya—kepercayaan dan kebebasan berpikir. Sebab, yang menentukan arah demokrasi bukan semata-mata partai atau tokoh, melainkan masyarakat yang menggunakan hak politiknya secara sadar.