Pendidikan Gratis Jangan Berhenti pada Kata Gratis

Ilustrasi Generated By AI

Ada satu kata dalam politik pendidikan yang hampir selalu terdengar indah: gratis. Orang tua menyukainya, siswa membutuhkannya, politisi mudah mengucapkannya, dan pemerintah dapat menjadikannya simbol keberpihakan kepada rakyat. Tetapi di balik kata sederhana itu ada persoalan yang jauh lebih besar. Anak tidak hanya membutuhkan sekolah yang tidak memungut biaya, tetapi juga guru yang berkualitas, ruang kelas yang layak, buku, makanan bergizi, transportasi, akses teknologi, serta kesempatan melanjutkan pendidikan hingga mampu memasuki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, perdebatan mengenai pendidikan gratis tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan berapa triliun rupiah yang harus dikeluarkan negara. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah uang sebesar itu mampu diubah menjadi kesempatan nyata bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh dan menentukan masa depannya sendiri.

Konteks anggaran pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa negara sebenarnya sudah mengeluarkan sumber daya yang sangat besar. Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut mencakup berbagai instrumen, antara lain bantuan untuk siswa dan mahasiswa, tunjangan pendidik, sarana-prasarana, operasional sekolah, pendidikan tinggi, hingga transfer ke daerah. Dalam rincian pemerintah, sekitar Rp301,2 triliun diarahkan langsung kepada siswa dan mahasiswa, sementara Rp274,7 triliun dialokasikan untuk tenaga pendidik dan Rp150,1 triliun untuk fasilitas serta operasional pendidikan. Angka-angka ini menunjukkan satu hal penting: persoalan pendidikan Indonesia bukan lagi semata-mata apakah negara menyediakan anggaran, tetapi bagaimana anggaran yang sangat besar itu menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Data pemerintah juga memperlihatkan bahwa pendidikan masih menjadi pekerjaan besar yang tidak selesai hanya dengan menambah anggaran. BPS melalui Statistik Pendidikan 2025 menggunakan data Susenas Maret 2025 dan registrasi sekolah tahun ajaran 2024/2025 untuk menggambarkan kondisi pendidikan nasional, termasuk partisipasi pendidikan, sekolah, ruang kelas, sanitasi, dan guru. Bahkan pada Agustus 2026, BPS masih memperbarui sejumlah indikator pendidikan, termasuk Angka Partisipasi Sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, serta angka anak tidak sekolah menurut jenjang dan kelompok pengeluaran. Artinya, negara masih berhadapan dengan persoalan akses dan ketimpangan yang membutuhkan kebijakan berbasis data, bukan sekadar slogan politik.

Di sinilah kata gratis perlu dibongkar maknanya. Bagi keluarga mampu, biaya sekolah mungkin hanya salah satu komponen pengeluaran pendidikan. Bagi keluarga miskin, persoalannya jauh lebih kompleks. Ongkos menuju sekolah, seragam, buku, makanan, internet, perangkat digital, bahkan hilangnya kesempatan anak membantu orang tua mencari nafkah dapat menjadi beban yang menentukan apakah seorang anak mampu bertahan di sekolah atau tidak. Seorang siswa bisa saja memperoleh pendidikan tanpa membayar uang sekolah, tetapi masih harus berjalan jauh karena tidak memiliki biaya transportasi. Ia bisa menerima tugas berbasis digital, tetapi tidak mempunyai perangkat untuk mengerjakannya. Ia bisa mendapatkan kursi di ruang kelas, tetapi pikirannya tetap terbebani oleh persoalan makan di rumah. Dalam kondisi seperti itu, sekolah memang gratis secara administratif, tetapi belum tentu gratis dalam kehidupan nyata.

Pendidikan gratis yang hanya menghapus biaya sekolah berisiko menciptakan ilusi pemerataan.

Sebab pemerataan bukan hanya tentang siapa yang boleh masuk sekolah, melainkan siapa yang memperoleh kesempatan belajar dengan kualitas yang memadai. Anak yang lahir di keluarga berada dapat memperoleh tambahan les, buku, perangkat digital, lingkungan belajar yang nyaman, dan akses informasi yang luas. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin mungkin harus berbagi satu telepon seluler dengan anggota keluarga lain, membantu pekerjaan orang tua, atau menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sekolah. Dua anak tersebut sama-sama tercatat sebagai peserta didik, tetapi titik awal dan dukungan yang mereka terima sangat berbeda. Jika negara hanya menghitung jumlah anak yang mendapatkan sekolah gratis, ketimpangan semacam ini mudah tidak terlihat.

Gagasan Anies Baswedan tentang pendidikan menarik dijadikan salah satu pintu masuk dalam perdebatan tersebut. Bukan karena pendidikan harus ditempelkan pada nama seorang tokoh, apalagi dijadikan milik kelompok politik tertentu, melainkan karena Anies pernah membawa pendidikan sebagai gagasan tentang manusia dan kesempatan. Dalam pandangan semacam itu, sekolah tidak seharusnya hanya menjadi tempat memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Pendidikan harus membantu manusia berkembang dan memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya. Anies sendiri dalam pembahasan mengenai “pendidikan yang membebaskan” menempatkan pendidikan dalam hubungan dengan pembebasan manusia, sebuah gagasan yang juga dikaitkan dengan pemikiran Paulo Freire.

Gagasan tersebut layak diuji lebih jauh, bukan diterima sebagai dogma. Sebab pendidikan memang seharusnya membuat manusia lebih merdeka dalam berpikir, bukan semakin tergantung pada hafalan. Anak perlu dibekali kemampuan membaca realitas, mempertanyakan sesuatu secara kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi terhadap perubahan. Jika pendidikan hanya menghasilkan ijazah tanpa kemampuan, negara mungkin berhasil meningkatkan angka kelulusan, tetapi belum tentu berhasil meningkatkan kualitas manusia. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, ekonomi digital, dan perubahan kebutuhan dunia kerja, persoalan ini menjadi semakin penting.

Pemerintah sebenarnya telah menempatkan peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan sebagai bagian dari arah kebijakan APBN 2026. Program yang dibiayai juga cukup beragam, mulai dari PIP dan KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, penguatan pendidikan vokasi, PAUD, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap dan afirmatif. Ini menunjukkan bahwa negara mulai melihat pendidikan bukan hanya sebagai persoalan biaya sekolah, tetapi juga sebagai persoalan kualitas dan pemerataan. Tantangannya adalah memastikan berbagai program tersebut tidak berjalan sebagai kumpulan proyek yang terpisah, melainkan menjadi satu ekosistem pendidikan yang saling memperkuat.

Di sinilah persoalan efektivitas anggaran harus mendapat perhatian lebih besar. Pemerintah dapat mengumumkan angka Rp757,8 triliun, tetapi masyarakat berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apa hasil dari anggaran tersebut? Apakah anak-anak lebih lama bertahan di sekolah? Apakah kemampuan literasi dan numerasi membaik? Apakah kualitas guru meningkat? Apakah sekolah di daerah terpencil semakin setara dengan sekolah di kota? Apakah anak dari keluarga miskin semakin banyak yang mampu masuk perguruan tinggi? Apakah lulusan SMK benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri? Pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar melihat apakah anggaran sudah terserap.

Pendidikan gratis juga tidak harus berarti subsidi yang sama untuk semua orang. Prinsip keadilan justru dapat mengharuskan negara memberikan bantuan lebih besar kepada mereka yang menghadapi hambatan lebih besar. Anak dari keluarga sangat mampu tidak membutuhkan intervensi negara dalam kadar yang sama dengan anak dari keluarga miskin. Sekolah di daerah terpencil tidak dapat diperlakukan persis seperti sekolah di pusat kota. Guru yang mengajar di wilayah dengan akses sulit membutuhkan dukungan berbeda. Dengan kata lain, keadilan pendidikan bukan berarti semua orang mendapatkan jumlah bantuan yang sama, melainkan setiap anak mendapatkan dukungan yang cukup agar kesempatan berkembangnya tidak ditentukan oleh tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarganya.

Kerangka berpikir seperti ini sejalan dengan gagasan capability Amartya Sen. Pembangunan tidak cukup diukur dari sumber daya yang tersedia, tetapi dari kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Jika diterapkan dalam pendidikan, maka seorang anak tidak cukup hanya memiliki kursi di dalam kelas. Ia harus memperoleh kemampuan yang memperluas pilihan hidupnya. Anak petani harus memiliki kesempatan menjadi ilmuwan jika memang memiliki kemampuan dan kemauan. Anak buruh harus memiliki peluang menjadi dokter. Anak dari desa harus dapat bersaing secara wajar dengan anak dari kota. Pendidikan menjadi penting justru karena ia dapat menjadi tangga mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, pemerintah perlu semakin berani menggeser ukuran keberhasilan pendidikan dari output administratif menuju hasil substantif. Jumlah sekolah yang direnovasi tentu penting, tetapi lebih penting lagi apakah proses belajar di sekolah tersebut menjadi lebih baik. Jumlah beasiswa yang disalurkan penting, tetapi lebih penting apakah penerimanya mampu menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jumlah guru yang menerima tunjangan penting, tetapi peningkatan kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Anggaran besar harus menghasilkan perubahan besar, bukan sekadar laporan besar.

Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan: pendidikan adalah investasi yang hasilnya tidak selalu bisa dipanen oleh pemerintahan yang mengeluarkan anggarannya. Anak yang hari ini memperoleh pendidikan dasar mungkin baru memberikan kontribusi besar kepada negara belasan tahun kemudian. Karena itu, pendidikan membutuhkan kesinambungan kebijakan. Pemerintahan boleh berganti, menteri boleh berganti, nama program boleh berubah, tetapi arah pembangunan manusia harus memiliki garis yang konsisten. Jangan sampai setiap pergantian kekuasaan menghasilkan eksperimen baru sementara satu generasi anak harus menjadi kelinci percobaan kebijakan.

Pendidikan gratis juga harus dijauhkan dari jebakan populisme. Gratis memang mudah mendapatkan tepuk tangan, tetapi pendidikan berkualitas membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih tidak populer: memperbaiki kualitas guru, membangun sistem evaluasi yang jujur, memperkuat literasi dasar, mengurangi kesenjangan fasilitas, memperbaiki tata kelola sekolah, meningkatkan pendidikan vokasi, dan memastikan anggaran benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tidak semuanya menghasilkan berita besar. Tidak semuanya mudah dipamerkan. Namun, justru pekerjaan yang sunyi itulah yang menentukan apakah pendidikan Indonesia akan menjadi mesin mobilitas sosial atau sekadar mesin produksi ijazah.

Anggaran pendidikan 2026 juga menunjukkan betapa kompleksnya pekerjaan tersebut. Pemerintah mengalokasikan Rp63,8 triliun untuk PIP, KIP Kuliah, dan beasiswa lainnya; Rp23,3 triliun untuk renovasi atau revitalisasi sekolah; Rp27,9 triliun untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda; serta Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan sekarang bersinggungan dengan persoalan gizi, fasilitas, akses, kualitas, dan masa depan tenaga kerja. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak mungkin dinilai hanya dari satu program. Ia harus dilihat sebagai sebuah ekosistem.

Pada akhirnya, angka Rp464 triliun yang menjadi bahan perbincangan mengenai pendidikan gratis bukanlah inti persoalannya. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah yang dialokasikan negara benar-benar mengurangi hambatan pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia. Indonesia sudah memiliki anggaran pendidikan yang sangat besar. Tantangannya sekarang bukan sekadar menambah angka, tetapi memastikan uang tersebut bekerja dengan tepat. Negara harus mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi menentukan: apakah anak yang miskin hari ini memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup lebih baik karena pendidikan yang diterimanya?

Jika jawabannya iya, maka pendidikan sedang menjalankan fungsi sosialnya. Jika jawabannya belum, maka sebesar apa pun anggaran yang tercantum dalam APBN tetap belum cukup.

Pendidikan gratis karena itu harus dimaknai lebih luas daripada sekadar sekolah tanpa pungutan. Ia harus berarti tidak ada anak yang kehilangan masa depan karena kemiskinan, lokasi tempat tinggal, keterbatasan fasilitas, atau ketidakmampuan keluarganya membiayai kebutuhan belajar. Gagasan Anies Baswedan dapat menjadi salah satu pintu untuk membuka kembali perdebatan tentang pendidikan sebagai jalan pembebasan dan perluasan kesempatan, tetapi agenda tersebut harus menjadi milik seluruh bangsa, bukan milik seorang tokoh atau kelompok politik.

Sebab negara sebenarnya tidak sedang membayar sekadar seragam, buku, gedung, guru, atau biaya sekolah. Negara sedang berinvestasi pada manusia yang kelak menentukan apakah Indonesia menjadi bangsa yang maju atau hanya menjadi negara dengan anggaran besar tetapi kualitas manusia yang tertinggal. Pendidikan gratis bukan tujuan akhir. Ia hanyalah pintu masuk menuju pendidikan yang adil, bermutu, dan mampu membuat setiap anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan masa depannya. Jika pintu itu sudah dibuka, negara jangan berhenti di depan pintu. Negara harus memastikan anak-anak Indonesia benar-benar bisa masuk, belajar, tumbuh, dan keluar sebagai manusia yang lebih merdeka.