Pendidikan Tak Akan Berubah Jika Politik Tak Mau Bergerak

Ilustrasi Generated By AI

Ada sesuatu yang ganjil dalam cara kita membicarakan pendidikan. Hampir setiap pejabat sepakat pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, hampir setiap pidato memasukkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas, dan hampir setiap pergantian pemerintahan melahirkan program baru atas nama perbaikan pendidikan. Tetapi di ruang kelas, persoalan yang dihadapi guru dan murid sering kali terasa jauh lebih sederhana sekaligus lebih rumit: bagaimana membuat anak benar-benar belajar, bagaimana membuat guru punya cukup waktu untuk mengajar, bagaimana memastikan sekolah di daerah tidak tertinggal terlalu jauh dari sekolah yang fasilitasnya lebih lengkap, dan bagaimana memastikan seorang anak tidak kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga atau wilayah dengan sumber daya terbatas.

Kita sebenarnya tidak kekurangan data, penelitian, akademisi, guru berpengalaman maupun gagasan. Yang sering menjadi persoalan justru bagaimana pengetahuan itu diterjemahkan menjadi keputusan politik yang konsisten. Di sinilah pandangan Anies Baswedan tentang perlunya tekanan politik dalam reformasi pendidikan menjadi menarik untuk dibaca, bukan sekadar sebagai pernyataan seorang tokoh, melainkan sebagai pertanyaan yang lebih besar: kalau masalah pendidikan sudah lama diketahui, mengapa perubahan mendasar masih terasa begitu sulit?

Menurut Anies, banyak persoalan pendidikan dapat dijelaskan secara teknokratik. Data tersedia, kajian tersedia, para ahli tersedia. Namun, mengetahui masalah tidak otomatis membuat negara mampu menyelesaikannya. Ada jarak antara meja para peneliti dengan ruang kelas, antara laporan evaluasi dengan keputusan anggaran, antara rekomendasi akademik dengan kebijakan pemerintah.

Jarak itulah yang membutuhkan keputusan politik. Pendidikan bukan hanya soal bagaimana seorang guru mengajar matematika atau bahasa Indonesia di dalam kelas. Pendidikan menyangkut anggaran negara, distribusi guru, kualitas sekolah, kebijakan pemerintah daerah, pendidikan tinggi, kebutuhan dunia kerja, keluarga dan kesempatan seorang anak untuk berkembang.

Karena itu, reformasi pendidikan tidak mungkin hanya mengandalkan orang-orang yang memahami teori pendidikan. Pengetahuan harus bertemu dengan kekuasaan untuk mengambil keputusan, sementara kekuasaan juga harus terus diawasi agar keputusan yang dibuat tidak menjauh dari kebutuhan masyarakat.

Di sinilah istilah “tekanan politik” perlu ditempatkan secara hati-hati. Tekanan politik tidak harus berarti tekanan dari partai kepada sekolah atau menjadikan guru sebagai alat kepentingan politik. Tekanan politik yang sehat justru bisa berarti tekanan masyarakat kepada pemerintah agar pendidikan tidak berhenti sebagai slogan.

Orang tua berhak bertanya apa hasil sebuah program pendidikan, guru berhak menyampaikan apakah kebijakan realistis diterapkan di kelas, akademisi berhak menguji dasar kebijakannya, parlemen berhak mengawasi anggarannya, dan masyarakat berhak mengetahui apakah uang negara yang digunakan benar-benar menghasilkan perubahan.

Kalau pemerintah mengatakan kualitas guru meningkat, publik wajar bertanya bagaimana peningkatan itu diukur. Kalau sekolah direnovasi, pertanyaannya bukan hanya berapa gedung yang selesai, tetapi apakah anak-anak belajar dalam kondisi yang lebih baik. Kalau teknologi dibagikan ke sekolah, pertanyaan berikutnya sederhana: apakah teknologi tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan pembelajaran?

Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah “the most powerful weapon which you can use to change the world.” Gagasan itu sering dikutip, tetapi maknanya justru menjadi semakin penting jika dibawa ke persoalan Indonesia. Kalau pendidikan benar-benar dianggap sebagai kekuatan untuk mengubah masa depan, pendidikan tidak boleh diperlakukan seperti proyek yang harus menghasilkan sesuatu hanya dalam satu periode pemerintahan.

Membangun gedung sekolah bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat, tetapi membangun kemampuan membaca seorang anak membutuhkan bertahun-tahun. Membeli perangkat digital bisa selesai melalui satu proses pengadaan, tetapi membangun budaya belajar membutuhkan guru, keluarga, lingkungan dan kebijakan yang bekerja bersama. Mengubah sistem pendidikan karena itu membutuhkan kesabaran politik sekaligus keberanian politik, sebab hasil terbaiknya mungkin baru dirasakan oleh generasi yang bahkan belum memiliki hak pilih.

Masalahnya, politik sering bekerja dengan ukuran waktu yang berbeda dari pendidikan. Politik membutuhkan hasil yang bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu relatif cepat, sedangkan pendidikan adalah investasi jangka panjang. Sebuah gedung sekolah yang baru dapat difoto dan diresmikan. Sebuah program baru dapat diumumkan. Angka jumlah penerima program dapat disampaikan dalam konferensi pers.

Tetapi peningkatan kemampuan berpikir kritis seorang anak tidak selalu menghasilkan foto yang menarik untuk publikasi. Perubahan kualitas guru juga tidak bisa selesai hanya dengan satu acara pelatihan. Karena itu, ada godaan untuk lebih menyukai kebijakan yang hasilnya mudah terlihat daripada kebijakan yang dampaknya jauh lebih besar tetapi membutuhkan waktu panjang.

Jika godaan semacam ini dibiarkan, pendidikan akan terus bergerak mengikuti kebutuhan pencitraan jangka pendek, bukan kebutuhan pembangunan manusia jangka panjang.

Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan seharusnya dikembalikan kepada pertanyaan yang sangat sederhana: apakah anak belajar lebih baik? Pertanyaan ini terdengar biasa, tetapi justru sering tenggelam di tengah banyaknya indikator administratif.

Kita dapat menghitung jumlah sekolah, jumlah guru yang mengikuti pelatihan, jumlah perangkat yang dibagikan atau jumlah program yang diluncurkan. Semua itu penting, tetapi tetap merupakan sarana. Tujuan akhirnya adalah peserta didik. Apakah kemampuan membaca mereka meningkat? Apakah kemampuan berhitung mereka berkembang? Apakah mereka mampu berpikir kritis? Apakah mereka memiliki kesempatan yang lebih adil untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja?

Kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum jelas, maka pekerjaan reformasi pendidikan belum selesai, betapapun banyak program yang sudah diluncurkan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesinambungan kebijakan. Pendidikan tidak seharusnya menjadi ruang eksperimen setiap kali terjadi pergantian pejabat. Guru membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan agar dapat mempersiapkan pembelajaran. Sekolah membutuhkan perencanaan yang tidak mudah berubah hanya karena nomenklatur berganti. Anak membutuhkan sistem yang stabil selama mereka menjalani pendidikan.

Tentu kebijakan yang terbukti tidak efektif harus diperbaiki. Tidak ada alasan mempertahankan kebijakan yang gagal hanya demi menjaga gengsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi perubahan seharusnya lahir dari evaluasi, data dan pengalaman lapangan, bukan sekadar keinginan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan baru memiliki sesuatu yang berbeda. Pendidikan terlalu penting untuk dijadikan perlombaan meninggalkan nama.

Di sisi lain, reformasi pendidikan juga tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah. Sekolah bukan satu-satunya tempat pendidikan berlangsung. Keluarga memiliki peran, masyarakat memiliki peran, perguruan tinggi memiliki peran, dunia usaha memiliki peran dan komunitas pendidikan juga memiliki peran.

Ada banyak praktik baik yang lahir dari bawah, dari guru yang mencoba metode baru, kepala sekolah yang berani melakukan inovasi, komunitas yang menyediakan ruang belajar, atau orang tua yang membangun kebiasaan membaca di rumah. Negara tidak selalu harus menjadi pelaku tunggal. Negara justru perlu menciptakan ekosistem agar berbagai kekuatan tersebut dapat tumbuh dan saling menguatkan.

Namun, gerakan bersama tidak berarti pemerintah boleh lepas tangan. Negara tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesenjangan tidak semakin lebar. Seorang anak tidak pernah memilih lahir di kota dengan fasilitas pendidikan lengkap atau di daerah dengan keterbatasan sarana.

Ia juga tidak memilih lahir dari keluarga yang mampu menyediakan buku, komputer dan les tambahan atau dari keluarga yang harus menghitung pengeluaran pendidikan dengan sangat hati-hati. Karena itu, kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu tidak boleh terlalu ditentukan oleh alamat rumah dan kemampuan ekonomi keluarga.

Di sinilah kebijakan publik diuji: apakah negara mampu memperkecil ketimpangan kesempatan atau justru membiarkannya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya?

Tekanan publik menjadi penting karena persoalan pendidikan sering kalah oleh isu yang lebih gaduh. Jalan rusak bisa langsung terlihat. Kemacetan bisa dirasakan setiap pagi. Harga kebutuhan pokok langsung terasa dalam pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, kegagalan pendidikan bekerja secara perlahan.

Anak yang hari ini tidak memperoleh kemampuan dasar yang cukup mungkin baru menghadapi akibatnya bertahun-tahun kemudian saat memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja. Karena itulah pendidikan membutuhkan perhatian publik yang konsisten. Jangan sampai negara baru sibuk mencari solusi setelah satu generasi terlanjur kehilangan kesempatan.

Dalam konteks tersebut, gagasan Anies tentang tekanan politik memberikan bahan perenungan yang penting. Persoalannya bukan apakah kita setuju atau tidak dengan seorang tokoh, melainkan apakah kita bersedia mengakui bahwa reformasi pendidikan membutuhkan keputusan yang lebih berani daripada sekadar membuat program baru.

Kita membutuhkan politik yang mau mendengar guru, membaca data, memperhatikan pengalaman sekolah, menghitung dampak anggaran dan bersedia dievaluasi. Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan keberanian untuk terus bertanya dan mengawasi. Kritik terhadap kebijakan pendidikan bukan berarti anti-pemerintah. Justru kritik yang berbasis data dan pengalaman lapangan dapat menjadi bagian dari mekanisme agar kebijakan publik tidak berjalan tanpa koreksi.

Pada akhirnya, pendidikan tidak akan berubah hanya karena kita pandai menjelaskan masalahnya. Pendidikan berubah ketika pengetahuan berubah menjadi keputusan, keputusan berubah menjadi kebijakan, dan kebijakan benar-benar terasa dalam kehidupan anak-anak di ruang kelas.

Politik memang memiliki peran di sana, tetapi politik yang dibutuhkan bukan politik untuk menguasai pendidikan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menempatkan masa depan anak di atas kepentingan jangka pendek, sementara masyarakat terus mengawasi agar keberanian tersebut benar-benar diwujudkan.

Sebab sebuah bangsa mungkin bisa mengganti kurikulum, mengganti program dan mengganti pejabat, tetapi jika anak-anaknya tetap mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, yang berubah hanyalah nama kebijakannya.