Politik Ketakutan, Hoaks, dan Status Nyinyir Elite: Alarm bagi Ruang Demokrasi

Generated by AI

Dalam setiap fase transisi politik, selalu ada satu gejala yang muncul berulang: menguatnya narasi ketakutan di ruang publik. Ketakutan terhadap lawan politik, ketakutan terhadap perubahan, bahkan ketakutan terhadap masa depan bangsa itu sendiri. Fenomena ini dikenal dalam literatur politik modern sebagai politics of fear—politik yang bekerja bukan melalui gagasan, melainkan melalui kecemasan.

Pasca Pemilu 2024, istilah “politik ketakutan” kembali mengemuka setelah disinggung oleh Ganjar Pranowo. Pernyataan itu bukan sekadar komentar sesaat, melainkan cermin dari kegelisahan yang lebih luas: apakah ruang demokrasi kita masih ditopang argumentasi rasional, atau mulai digerakkan oleh emosi kolektif yang diproduksi secara sistematis?

Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengingatkan bahwa politik tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Politik seharusnya menjadi sarana membangun harapan, bukan memperbesar kecemasan. Namun dalam praktiknya, narasi ancaman justru kerap menjadi alat paling cepat untuk mengonsolidasikan dukungan.

Di titik inilah politik ketakutan menemukan momentumnya.

Ketika Ketakutan Diproduksi

Politik ketakutan bekerja melalui logika sederhana: masyarakat yang merasa terancam akan mencari perlindungan. Dalam situasi seperti itu, siapa pun yang mampu menghadirkan dirinya sebagai “pelindung” akan memperoleh legitimasi.

Masalahnya, ancaman dalam politik tidak selalu hadir secara objektif. Ia bisa diproduksi melalui narasi, simbol, bahkan rumor.

Di era media sosial, produksi ketakutan semakin mudah dilakukan melalui penyebaran hoaks. Disinformasi bukan lagi sekadar kesalahan informasi, melainkan instrumen politik. Ia memperbesar ancaman yang kecil, menciptakan musuh imajiner, dan memperkuat garis pemisah antara “kita” dan “mereka”.

Hoaks bekerja cepat karena ia menyasar emosi, bukan akal sehat.

Ketika publik diliputi rasa takut, verifikasi menjadi nomor dua. Reaksi menjadi lebih penting daripada refleksi.

Polarisasi dan Kemerosotan Etika Politik

Salah satu ciri paling nyata politik ketakutan adalah menguatnya polarisasi sosial. Masyarakat tidak lagi melihat lawan politik sebagai pesaing gagasan, tetapi sebagai ancaman yang harus dilawan.

Lebih memprihatinkan lagi, gejala ini kini tidak hanya muncul di tingkat akar rumput. Dalam beberapa kasus, justru elite politik sendiri ikut memperkeruh suasana dengan bahasa yang nyinyir, insinuatif, bahkan berpotensi mengarah pada fitnah melalui status media sosial maupun pernyataan terbuka di ruang publik.

Fenomena ini menjadi ironi dalam demokrasi modern.

Elite yang seharusnya menjadi teladan etika komunikasi politik justru kadang terjebak dalam gaya komunikasi yang emosional dan reaktif. Alih-alih memperkuat kualitas dialog publik, praktik seperti itu justru menormalisasi budaya saling curiga.

Jika elite politik mulai terbiasa menyampaikan sindiran personal, tuduhan tanpa dasar kuat, atau narasi yang menyudutkan individu dan kelompok tertentu, maka yang rusak bukan hanya reputasi personal—melainkan kualitas ruang demokrasi itu sendiri.

Hoaks sebagai Mesin Distribusi Ketakutan

Jika politik ketakutan adalah strateginya, maka hoaks adalah infrastrukturnya.

Melalui hoaks, narasi ancaman bisa direproduksi berulang-ulang hingga terasa nyata. Dalam banyak kasus, publik tidak lagi bertanya apakah sebuah informasi benar atau salah. Yang lebih penting adalah apakah informasi itu memperkuat identitas kelompoknya.

Di sinilah bahaya terbesar muncul: ketika status nyinyir elite bertemu dengan ekosistem digital yang permisif terhadap disinformasi.

Apa yang awalnya hanya sindiran politik bisa berubah menjadi stigma sosial. Apa yang semula opini bisa berkembang menjadi tuduhan. Dan apa yang seharusnya kritik bisa berubah menjadi fitnah.

Ketika batas-batas ini kabur, demokrasi kehilangan kompas etiknya.

Demokrasi Butuh Keteladanan, Bukan Kecurigaan

Demokrasi tidak dibangun di atas rasa takut. Ia dibangun di atas kepercayaan—kepercayaan kepada institusi, kepada proses politik, dan kepada sesama warga negara.

Pemimpin besar dunia seperti Nelson Mandela pernah mengingatkan bahwa masa depan bangsa tidak bisa dibangun di atas ketakutan, melainkan keberanian dan kejujuran. Sementara Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi utama kehidupan berbangsa.

Pesan itu terasa semakin relevan hari ini.

Politik yang sehat bukan politik yang membuat rakyat cemas. Politik yang sehat adalah politik yang membuat rakyat berpikir. Politik yang sehat bukan yang menebar kecurigaan, apalagi fitnah, melainkan yang menumbuhkan kepercayaan.

Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh kedewasaan para elite dalam menjaga bahasa—termasuk bahasa yang mereka tuliskan dalam status singkat di ruang digital.