Purbalingga Stabil dalam Angka, Tertinggal dalam Transformasi

foto Generated by Ai

Kabupaten Purbalingga bergerak. Angka-angka pembangunan menunjukkan arah yang membaik. Kemiskinan menurun. Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Sekilas, semuanya terlihat berjalan sebagaimana mestinya.

Namun pembangunan daerah tidak bisa dibaca hanya dari grafik yang menurun atau indeks yang naik. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah perubahan yang terjadi sudah bersifat struktural, atau masih sebatas perbaikan statistik?

Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan Purbalingga pada Maret 2025 berada di kisaran 12,55 persen. Angka ini memang turun dari dua tahun sebelumnya. Tetapi angka itu juga berarti lebih dari satu dari sepuluh warga masih hidup dalam kondisi rentan.

Penurunan seperti ini penting, tetapi belum cukup untuk disebut sebagai transformasi.

Indikator paling jujur membaca masa depan daerah justru terlihat dari pendidikan.

Rata-rata lama sekolah masyarakat Purbalingga masih sekitar 7,3 tahun—setara kelas awal SMP. Dalam jangka panjang, kondisi ini membatasi kemampuan daerah menarik investasi berkualitas dan menciptakan pekerjaan formal yang stabil.

Ketika pendidikan belum bergerak cepat, biasanya struktur ekonomi juga bergerak lambat.

Dalam konteks kawasan, posisi Purbalingga juga belum sepenuhnya kuat. Dibandingkan daerah sekitar seperti Banyumas dan Kebumen, Purbalingga belum muncul sebagai pusat pertumbuhan regional. Bahkan Banjarnegara yang selama ini dianggap berada pada posisi yang relatif setara mulai menunjukkan percepatan di sektor pembangunan manusia.

Situasi seperti ini sering terjadi pada daerah yang ekonominya masih bertumpu pada sektor tradisional dan belum memiliki arah transformasi yang tegas.

Masalah lain yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah struktur fiskal daerah.

APBD pada dasarnya hanya sekitar sepersepuluh dari total aktivitas ekonomi daerah. Artinya uang pemerintah daerah sebenarnya kecil dibandingkan uang yang beredar di masyarakat dan dunia usaha. Tetapi justru karena kecil itulah APBD seharusnya digunakan secara strategis sebagai pengungkit pembangunan.

Persoalannya, ruang fiskal daerah masih sempit.

Belanja pegawai masih berada di atas 30 persen dari total APBD. Sementara Pendapatan Asli Daerah baru sekitar 20 persen. Sisanya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Struktur seperti ini membuat pemerintah daerah lebih sering menjalankan program daripada menentukan arah pembangunan secara mandiri.

Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan daerah juga masih sering diukur dari tingkat serapan anggaran. Selama anggaran terserap tinggi, program dianggap berhasil.

Padahal ukuran keberhasilan seharusnya terlihat dari perubahan kualitas hidup masyarakat.

Apakah kemiskinan turun secara permanen?

Apakah kesempatan kerja formal bertambah?

Apakah investasi masuk meningkat?

Apakah muncul pusat-pusat ekonomi baru?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih menentukan masa depan daerah dibanding sekadar angka serapan anggaran.

Di titik inilah Purbalingga membutuhkan keberanian menentukan arah.

Apakah daerah ini ingin menjadi kawasan industri berbasis tenaga kerja?

Sentra pertanian modern?

Tujuan wisata unggulan?

Atau tetap menjadi daerah pengirim tenaga kerja migran?

Tanpa pilihan strategis yang jelas, pembangunan akan terus berjalan stabil—tetapi tidak melompat.

Padahal modal sosial Purbalingga sebenarnya kuat. UMKM hidup. Tradisi pendidikan masyarakat tumbuh. Tenaga kerja muda tersedia. Stabilitas sosial relatif terjaga.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar menjaga angka tetap naik.

Yang dibutuhkan adalah keputusan arah—agar pembangunan tidak hanya terlihat bergerak, tetapi benar-benar berubah.