Rp4.097 Triliun: Negara Menghitung Anggaran, Rakyat Menghitung Kehidupan

Presiden Prabowo Subianto .Foto dokumen Pribadi

Setiap kali pemerintah menyebut angka triliunan rupiah, kita seperti diajak melihat Indonesia dari lantai paling atas sebuah gedung. Dari sana semuanya tampak besar, rapi dan menjanjikan. Ada pertumbuhan ekonomi 6 persen, belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit sekitar 2,4 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2027. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target itu di hadapan parlemen dengan pesan bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat transformasi dan program prioritas pemerintah. Tidak ada yang salah dengan ambisi besar tersebut. Yang perlu ditanyakan justru apa yang terjadi setelah angka-angka itu turun dari podium dan mulai berjalan melewati lorong birokrasi hingga akhirnya bertemu dengan rakyat. Sebab negara menghitung anggaran, sementara rakyat menghitung kehidupan.

Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar anggaran disusun, tetapi seberapa besar perubahan yang sampai kepada rakyat.

Saya sering melihat persoalan pembangunan bukan pada kurangnya program, melainkan terlalu banyak program yang berhenti pada keberhasilan administratif. Di atas kertas semuanya selesai: anggaran terserap, kegiatan dilaksanakan, laporan dibuat, foto dokumentasi tersedia. Tetapi masyarakat kadang masih berdiri di tempat yang sama, menghadapi persoalan yang sama dan menunggu jawaban yang sama. Ini bukan berarti seluruh program pemerintah buruk. Justru banyak kebijakan yang memang memberikan manfaat. Masalahnya, negara sering terlalu cepat menyebut sebuah program berhasil sebelum bertanya kepada orang yang menerima manfaat apakah mereka benar-benar merasakan perubahan.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen harus dilihat dari sudut pandang tersebut. Pemerintah tentu membutuhkan pertumbuhan tinggi agar ekonomi bergerak lebih cepat, lapangan kerja terbuka dan kemampuan negara membiayai pembangunan semakin kuat. Namun pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka yang menyenangkan ketika dibacakan di ruang rapat. Bagi petani, pertumbuhan berarti apakah hasil panennya memberikan pendapatan yang lebih baik. Bagi pedagang, pertumbuhan berarti apakah pembeli bertambah. Bagi buruh, pertumbuhan berarti apakah upah mampu mengejar biaya hidup. Bagi anak muda, pertumbuhan berarti apakah pendidikan yang mereka tempuh membuka pintu pekerjaan atau justru membuat mereka semakin lama menunggu.

Di situlah politik ekonomi sebenarnya bekerja. Pemerintah bisa mempunyai data yang menunjukkan ekonomi membaik, tetapi rakyat juga mempunyai data sendiri yang dikumpulkan dari pengalaman sehari-hari. Mereka tahu harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, ongkos transportasi, tagihan rumah dan pendapatan yang masuk setiap bulan. Mereka mungkin tidak hafal rumus pertumbuhan ekonomi, tetapi sangat hafal berapa uang yang tersisa setelah semua kebutuhan dibayar. Karena itu, jangan heran jika pemerintah merasa ekonomi sedang bergerak sementara sebagian masyarakat merasa hidup masih berat. Keduanya bisa saja benar pada saat yang sama.

RAPBN 2027 karena itu jangan hanya dibaca sebagai angka pendapatan, belanja dan defisit. Ia harus dibaca sebagai kontrak antara negara dan masyarakat. Pemerintah meminta mengelola uang dalam jumlah sangat besar, maka masyarakat mempunyai hak untuk bertanya ke mana uang itu pergi dan apa hasilnya. Kalau anggaran digunakan untuk membangun jalan, masyarakat berhak mendapatkan jalan yang benar-benar berguna. Kalau uang digunakan untuk pendidikan, kualitas pendidikan harus terlihat. Kalau pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi, penerimanya harus mempunyai peluang untuk naik kelas. Jangan sampai negara terlalu sibuk membuktikan bahwa uang sudah dibelanjakan, tetapi lupa membuktikan bahwa persoalan masyarakat sudah diselesaikan.

Ada satu hal yang sering luput dalam perdebatan APBN: uang yang besar juga membawa godaan yang besar. Semakin besar anggaran, semakin banyak kepentingan yang ingin berada di dekatnya. Karena itu, pengawasan menjadi semakin penting. DPR tidak cukup hanya bertanya apakah pemerintah mempunyai anggaran, tetapi harus berani bertanya apakah anggaran itu masuk akal, apakah pelaksanaannya bersih dan apakah manfaatnya sepadan. Pemerintah tentu membutuhkan dukungan politik, tetapi dukungan tidak boleh membuat parlemen kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak. Kekuasaan membutuhkan rem sama seriusnya dengan kebutuhan terhadap gas.

Hal yang sama berlaku pada birokrasi. Pemerintah pusat bisa membuat kebijakan sebaik apa pun, tetapi masyarakat akhirnya berhadapan dengan pemerintah dalam bentuk yang sangat konkret: kantor pelayanan, petugas, aplikasi, sekolah, puskesmas, jalan dan berbagai layanan publik lainnya. Di situlah negara terlihat wajah sebenarnya. Kalau kebijakan dari Jakarta berubah menjadi kerumitan ketika sampai ke daerah, masyarakat tidak akan menyalahkan dokumen kebijakannya. Mereka akan menyalahkan negara.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menawarkan gagasan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta istimewa Indonesia. Gagasan ini menarik karena Indonesia memang membutuhkan manusia-manusia terbaiknya, termasuk mereka yang sekarang bekerja dan berkarier di luar negeri. Tetapi kalau kita ingin mereka kembali, persoalannya tidak selesai hanya dengan memberikan ruang kewarganegaraan. Seorang ilmuwan membutuhkan laboratorium dan pendanaan. Peneliti membutuhkan ruang untuk bekerja. Profesional membutuhkan sistem yang menghargai kompetensi. Pengusaha membutuhkan kepastian hukum. Anak muda membutuhkan kesempatan yang adil. Talenta tidak pulang hanya karena diberi paspor; mereka pulang kalau Indonesia menyediakan alasan yang kuat untuk pulang.

Jangan sampai kita terlalu sibuk memanggil diaspora yang sudah berhasil di luar negeri, sementara anak-anak muda yang sekarang tumbuh di Indonesia mulai berpikir bahwa untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik mereka harus pergi sejauh mungkin. Kalau itu terjadi, pemerintah bukan hanya kehilangan talenta yang sudah jadi, tetapi juga kehilangan kepercayaan generasi yang sedang dipersiapkan menjadi masa depan bangsa. Membangun ekosistem bagi talenta seharusnya tidak kalah penting dibandingkan membuat kebijakan untuk menarik mereka pulang.

Di bidang politik, pemerintah juga harus menyadari bahwa dukungan koalisi besar bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Justru semakin kuat dukungan politik, semakin penting kritik yang sehat. Presiden tidak membutuhkan lingkungan yang hanya membawa kabar baik. Pemerintah membutuhkan orang yang berani membawa kabar buruk sebelum persoalan menjadi lebih besar. Kalau program gagal, katakan gagal. Kalau anggaran tidak efektif, perbaiki. Kalau pejabat tidak mampu bekerja, evaluasi. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah salah, tetapi pemerintahan yang mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya tanpa harus menunggu rakyat marah.

Pada akhirnya, RAPBN 2027 akan menjadi ujian yang sangat konkret. Bukan hanya untuk Prabowo, tetapi juga untuk DPR, kementerian, pemerintah daerah dan seluruh birokrasi yang akan menjalankannya. Anggaran sebesar Rp4.097,2 triliun memberikan ruang yang besar untuk membuat perubahan, tetapi sekaligus menciptakan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Jangan sampai kita nanti sibuk merayakan besarnya belanja negara sementara masyarakat masih sibuk mencari cara bertahan sampai akhir bulan.

Saya kira rakyat Indonesia tidak sulit diajak bermimpi. Mereka juga ingin Indonesia maju, ekonomi tumbuh dan negara menjadi kuat. Tetapi mereka sudah terlalu sering mendengar janji sehingga sekarang ukuran mereka semakin sederhana. Mereka ingin melihat pekerjaan, pendapatan, pelayanan dan kesempatan. Mereka ingin melihat anak-anaknya mempunyai masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Mereka ingin pembangunan tidak hanya terasa di pusat kota, tetapi juga masuk ke desa-desa yang selama ini hanya menjadi tempat pengambilan data statistik.

Karena itu, setelah pidato selesai, pekerjaan pemerintah sebenarnya baru dimulai. Kamera akan berhenti merekam, parlemen akan kembali pada agenda politiknya dan angka-angka RAPBN akan masuk ke ruang pembahasan. Sementara rakyat kembali pada pekerjaan masing-masing. Petani ke sawah, pedagang membuka toko, buruh masuk pabrik, guru mengajar dan anak muda mencari pekerjaan. Mereka mungkin tidak mengikuti semua perdebatan APBN, tetapi mereka akan menjadi penilai paling jujur terhadap hasilnya.

Rp4.097 triliun adalah angka yang besar. Pertumbuhan 6 persen adalah target yang tinggi. Mimpi Indonesia maju adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Tetapi semua itu baru mempunyai arti kalau perubahan akhirnya sampai ke rumah rakyat. Sebab negara boleh menghitung anggaran dengan kalkulator, pemerintah boleh menghitung capaian dengan statistik, tetapi rakyat menghitung keberhasilan dengan kehidupan mereka sendiri.

Dan hitungan rakyat itulah yang pada akhirnya tidak bisa dibohongi.