Rumah Dibangun, Kepercayaan Jangan Ditinggalkan
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSering kali yang membuat masyarakat kecewa bukan karena bantuan pemerintah tidak datang. Kekecewaan justru lahir karena mereka tidak pernah benar-benar memahami mengapa bantuan itu diberikan kepada sebagian orang, sementara yang lain harus menunggu. Di ruang kosong bernama informasi, prasangka tumbuh lebih cepat daripada penjelasan.
Pemandangan seperti itu bukan hal yang asing. Hampir setiap kali ada program pemerintah, pertanyaan yang muncul selalu serupa. Mengapa dia mendapat bantuan? Mengapa saya tidak? Apakah ada pilih kasih? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya wajar. Yang menjadi persoalan adalah saat negara tidak hadir memberikan jawaban yang utuh.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu contoh. Program ini lahir dengan tujuan yang sederhana sekaligus mulia, membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang lebih layak huni. Bantuan yang diberikan bukan untuk membangun rumah secara penuh, melainkan sebagai stimulan agar masyarakat bergotong royong memperbaiki tempat tinggalnya.
Di Desa Selakambang, hadirnya BSPS melalui aspirasi Anggota DPR RI H. Rofik Hananto ( Fraksi PKS ) membawa harapan bagi sejumlah warga yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Aspirasi yang berhasil diwujudkan menjadi program nyata tentu layak diapresiasi. Namun, pekerjaan tidak berhenti pada saat bantuan turun. Justru setelah itulah tugas yang tidak kalah penting harus dijalankan, yakni memastikan seluruh masyarakat memahami apa itu BSPS, bagaimana mekanismenya, siapa yang berhak menerima, dan mengapa program tersebut memiliki kriteria yang harus dipenuhi.
Tanpa sosialisasi yang memadai, bantuan yang seharusnya menjadi kabar baik bisa berubah menjadi sumber salah paham. Warga yang belum menerima merasa diperlakukan tidak adil. Penerima bantuan menjadi tidak nyaman karena dianggap memperoleh perlakuan istimewa. Pemerintah desa dan pendamping lapangan akhirnya berada di tengah pusaran pertanyaan yang sesungguhnya dapat dijawab sejak awal apabila komunikasi dilakukan secara terbuka.
Kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keterbukaan informasi. Sebuah program akan lebih mudah diterima apabila rakyat memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Di sinilah sosialisasi menemukan maknanya. Ia bukan sekadar agenda pelengkap sebelum program dimulai, bukan pula formalitas yang diakhiri dengan daftar hadir dan dokumentasi foto. Sosialisasi adalah cara negara menghargai rakyatnya. Negara tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga memberi penjelasan. Sebab, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan bekerja, bukan hanya diminta menerima hasilnya.
Peran anggota DPR pun semestinya dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Memperjuangkan aspirasi hingga menjadi program pembangunan adalah satu tugas penting. Akan tetapi, memastikan masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta tujuan dari program yang diperjuangkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada konstituen. Wakil rakyat tidak cukup hadir saat bantuan diserahkan. Ia juga perlu hadir dalam ruang-ruang dialog, mendengar pertanyaan warga, menjelaskan kebijakan, dan menjaga agar program tidak menimbulkan sekat sosial di tengah masyarakat.
Desa Selakambang memberi pelajaran sederhana bahwa pembangunan bukan hanya soal memperbaiki rumah yang lapuk. Pembangunan juga berarti memperkuat hubungan antara negara dan rakyat. Rumah yang kokoh memang bisa selesai dalam beberapa bulan, tetapi membangun kepercayaan membutuhkan komunikasi yang terus dirawat.
Pada akhirnya, setiap program pemerintah akan meninggalkan dua warisan. Warisan pertama adalah bangunan fisik yang dapat dilihat. Warisan kedua adalah kepercayaan masyarakat yang tidak kasatmata. Yang pertama membutuhkan anggaran. Yang kedua membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan kesungguhan untuk terus menjelaskan. Di antara keduanya, kepercayaanlah yang akan menentukan apakah sebuah program hanya dikenang sebagai proyek, atau benar-benar menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyatnya.