Perang Terbuka dan Drama untuk Jenderal (Purn) Moeldoko

Agus Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan intervensi salah seorang lingkaran dalam presiden dalam urusan internal Partai Demokrat, dengan dugaan upaya kudeta kepemimpinannya. Peristiwa ini telah menuai kontroversi luas. Walau AHY tidak mengungkapkan nama tersebut, namun kemudian muncullah nama Jend. (Purn) Moeldoko. Adanya nama mantan Panglima TNI semasa Presiden SBY ini memang mengejutkan. Setidaknya kesan itu terungkap dalam paparan AHY yang mengatakan tidak mudah mempercayai hal itu mengingat latar belakangnya.

Jenderal (Purn.) Moeldoko - (kumparan)

Tetapi dugaan itu tidak diragukan lagi ketika Moeldoko mengakui secara terbuka bahwa dia bertemu dengan sejumlah orang dari Partai Demokrat maupun mantan anggota partai. Begitu juga nama-nama dari kalangan Partai Demokrat juga terungkap baik mereka yang aktif, sudah tidak aktif maupun yang bekas anggota partai itu.

Moeldoko menegaskan agar tidak mengkaitkan persoalan Partai Demokrat dan dirinya dengan pihak istana. Sementara beberapa kalangan dari kelompok koalisi pemerintah dan beberapa pengamat menanggapi secara negatif upaya Partai Demokrat mengangkat persoalan internal partai ke publik. Banyak yang menuding bahwa Partai Demokrat terlalu baper, tidak wise, tidak beretika atau muncul pula istilah lain, kalau Partai Demokrat sedang melakukan panjat sosial. Kalangan ini menyebut seharusnya Partai Demokrat menyelesaikan sendiri keributan tersebut melalui mekanisme partai.

Serangan Balik Demokrat

Terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, namun press conference AHY telah memberikan ketegasan sikap partai itu untuk mencegah situasi lebih memburuk terkait intervensi pihak luar dalam urusan partai. AHY melakukan upaya “menggunting di pangkal” dalam pers conference tersebut. Statement politik yang disertai surat kepada presiden juga menegaskan independensi partai dan juga menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang tidak mempunyai beban dengan kekuasaan pemerintah saat ini.

Demokrat secara tidak langsung telah mengirim pesan bahwa mereka bisa mendeteksi gerakan-gerakan yang mereka anggap inkonstitusional atau berlawanan dengan hukum organisasi partai. Bahwa informasi valid yang didapat langsung dari mereka yang ikut hadir dalam pertemuan dengan Moeldoko membuktikan bahwa mereka yang menginisiasi gerakan tersebut salah menduga terhadap pengurus Partai Demokrat dari daerah yang mereka anggap bisa dipengaruhi dalam pertemuan tersebut.

Bisa jadi ada asumsi yang keliru bawah pengurus daerah yang diundang oleh pihak penggerak sebagai orang-orang yang dapat dengan mudah dipengaruhi atau setidaknya mempunyai jarak dengan pengurus pusat. Akan tetapi fakta berbicara berbeda. Diteruskannya informasi dalam pertemuan tersebut kepada pengurus pusat demokrat memperjelas soliditas dan keberpihakan pengurus partai di daerah di bawah kepemimpinan AHY.

Badai tentu saja berbalik arah yang membuat repot kelompok oposan di dalam tubuh Partai Demokrat. Tentu saja ini tidak saja menghantam kelompok oposan internal partai tetapi juga mereka yang dikatakan orang luar partai yang mencoba ikut serta memanfaatkannya. Tentu mudah bagi demokrat untuk menyelesaikan urusan internal mereka menghadapi kelompok oposan yang bermaksud merencanakan KLB tersebut. Mereka bisa melakukan sangsi sesuai mekanisme organisasi partai apalagi dengan komitmen dukungan pengurus pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Tetapi tentu saja drama tersebut bukan di sini. Drama ini sesungguhnya mengarahkan bidikannya pada kelompok luar yang mencoba cawe-cawe dengan Partai Demokrat. Dugaan kepentingan politik 2024 oleh Moeldoko sebagai salah satu aktor dalam pertemuan tersebut juga diungkap dengan jelas.

Tentu tidak sepenuhnya salah dugaan kepentingan politik 2024 tersebut diarahkan kepada Kepala KSP tersebut. Bila dilihat kilas balik dari sosok Moeldoko, maka dia seorang tipe dengan mempunyai ambisi untuk mencapai puncak karier pada sebuah organisasi. Laporan Majalah Tempo, September 2013, seperti diungkapkan sendiri oleh Moeldoko, menuliskan bahwa Moeldoko sudah menetapkan target akan menjadi Panglima TNI ketika saat dia lulus AKABRI dengan modal penghargaan Adhimakayasa. Dan ambisi itu menjadi nyata tahun 2013-2015. Tentu saja target capaian sebagai prajurit muda tersebut akan berbeda dan berlanjut ketika dia sudah menjadi Panglima TNI di tahun-tahun berikutnya

Seusai pensiun di tahun 2015, Moeldoko bisa jadi mulai merancang segenap langkah untuk mencapai target-target yang diinginkan. Belum jelas terungkap apa target tersebut, namun melihat kiprahnya pasca menjabat Panglima TNI, sepertinya dia mengarah pada posisi strategis kepemimpinan Nasional. Tentu saja untuk mencapai posisi tersebut dia harus membuat strategi yang tepat dan bertahap. Dia sempat digadang-gadang sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Jokowi dalam pilpres 2019. Tetapi dukungan lemah dari partai telah menghambatnya. Dia pada akhirnya menjadi wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin.

Sebagai prajurit TNI tentu Moeldoko lekat dengan taktik dan strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Tentu kita masih ingat bagaimana Moeldoko dalam posisinya sebagai wakil ketua TKN Jokowi-Ma’ruf mencetuskan strategi Perang Total dalam ajang kontestasi pilpres 2019 lalu.

"Strategi, saat ini kita menyebutnya dengan istilah perang total. Di mana hal-hal yang kita kenali adalah menentukan center of gravity dari sebuah pertempuran itu. Kita sudah memiliki center of gravity itu, sehingga kita tahu harus bagaimana setelah mengenali center of gravity itu. Bukan lagi potensi (kekuatan) tapi kita menuju kepada kekuatan, kita kenali semua target-target, strategi yang kita terapkan dengan isu lokal, tidak harus terkonsentrasi, tapi karakteristik daerah memiliki karakter yang berbeda. Semua itu terorganisir dengan baik dan kita bisa baca hasilnya. Itulah kira-kira yang kita lakukan. Kita tidak bicara perang taktis, karena itu bagian yang saya sembunyikan" - (Liputan 6.com, "Petinggi TKN Jokowi-Ma'ruf Kumpul, Moeldoko: Kita Perang Total”, 13 Februari 2019).

Moeldoko tentu menyadari bahwa sebagian besar karirnya ada di TNI yang tentu membatasi tingkat pengenalan dan juga network dari banyak lapisan masyarakat. Untuk itulah kemudian dia merancang bagaimana “menjajakan” dirinya agar lebih dikenal dengan cakupan networking lebih luas. Moeldoko kemudian muncul sebagai figur peserta ajang “kompetisi” pimpinan berbagai organisasi.

Di tahun 2016, Moeldoko mencoba peruntungan sebagai calon ketua Iluni UI. Universitas yang menaunginya saat jenjang pasca-sarjana. Namun gagal lanjut dalam pemilihan karena keberatan dari banyak pihak. Namun Moeldoko kemudian berhasil menjadi ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka di tahun 2019. Sementara Moeldoko juga sempat ikut mencalonkan diri dalam bursa ketua umum PSSI juga di tahun 2016. Di sini Moeldoko kembali kalah dalam kontestasi tersebut dari koleganya di TNI, Edy Rachmayadi, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera utara. Di tahun 2017 lalu, Moeldoko juga ikut dalam pemilihan ketua HKTI dan akhirnya mampu menjadi Ketua Umumnya. Namun rupanya tanpa kendaraan partai politik, karier Moeldoko tidak bisa mengantarkannya kepada kursi kepemimpinan nasional baik sebagai capres maupun cawapres di dalam pilpres 2019.

Kini kasus dugaan merancang kongres luar biasa di Partai Demokrat yang melibatkan dirinya apakah juga salah satu upaya Moeldoko untuk menjalankan strateginya untuk mencapai ambisinya menjadi calon presiden 2024 mendatang? Dari pengakuan peserta dalam pertemuan tersebut tampak menguatkan hal tersebut.

Sayangnya, pendekatan yang dilakukan Moeldoko sepertinya gagal. Gerakan yang bila diduga benar untuk merancang kongres luar biasa itu, telah layu sebelum berkembang. AHY mampu menghentikannya. Press conference yang tiba-tiba, dalam strategi militer bisa disebut sebagai strategi perang terbuka dan mendadak. Gerakan dalam tubuh Partai Demokrat yang diidentifikasi dengan adanya intervensi orang luar organisasi secara cepat mendapat serangan balik untuk dihentikan. Bahkan AHY, meminjam istilah Moeldoko ketika dia memipin masa kampanye di TKN Jokowi-Amien, telah mematikannya tepat pada kekuatan center of gravity-nya.

Menunggu Aksi Jokowi

Sepertinya sulit bagi Moeldoko untuk bangkit karena serangan terbuka itu tidak saja menyasar dirinya tetapi menempatkan Presiden Jokowi pada posisi yang sulit. Tentu saja surat dari AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat untuk meminta klarifikasi kepada Jokowi yang disampaikan juga secara terbuka terhadap tindakan tidak patut anak buahnya itu membuat posisinya menjadi tidak nyaman dalam drama tersebut. Pastinya ini mencoreng wajah lembaga kepresidenan di hadapan rakyat karena biar bagaimanapun Moeldoko adalah kepala kantor lembaga kepresidenan. Begitu juga untuk Moeldoko sendiri, move ini bisa berbalik mengancam karir politiknya kedepan. Stigma kurang baik karena upaya intervensi ini akan menjauhkan dirinya dari banyak kalangan di pemerintahan.

Presiden Jokowi bisa saja tidak akan menjawab secara langsung surat dari AHY mengenai keterlibatan Moeldoko dalam urusan rumah tangga Partai Demokrat. Tetapi tentunya Jokowi harus melepaskan diri dari sandera yang memojokkan dirinya dan lembaga kepresidenan. Bila Jokowi punya pilihan orang-orang lain yang mampu dia percayai untuk membantu dalam menjalankan urusan kantor kepresidenan, maka bisa jadi karier Moeldoko akan berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama bila terus dikapitalisasi oleh demokrat dan politikus oposisi lainnya.

Tapi bila kemudian Jokowi memilih untuk mendiamkan dan membiarkan Moeldoko tetap dalam posisinya yang sekarang. Bisa jadi jalan Moeldoko masih terbuka bila ada partai lain melihat peluang kerja sama tersebut dengan Moeldoko. Kenapa tidak, saat terpilih sebagai Panglima TNI, menurut laporan Tempo di tahun 2013, dialah Panglima TNI terkaya selama ini. Harta kekayaannya empat kali lipat dari presiden SBY saat itu. Cukup mampu untuk membiayai keberlanjutan karir politiknya bersama partai yang akan mendukungnya.

Sementara di sisi Partai Demokrat sendiri, kasus ini akan menguatkan kembali konsolidasi partai. Di samping itu ada garis demarkasi yang tegas sebagai oposisi pada sisa waktu masa pemerintahan ini. Hal ini akan memungkinkan konfigurasi koalisi partai dalam masa pilpres 2024 mendatang terbentuk lebih awal. Setidaknya penjajakan akan dimulai pada partai-partai di luar pemerintahan, atau mereka yang masih di dalam pemerintahan namun menjaga diri untuk tidak ikut campur dan menunggu saat yang tepat untuk bergabung pada waktunya.