Kepala Rupbasan Mojokerto Siap Meraih Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Rupbasan Moker
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Konten dari Pengguna
7 Maret 2024 15:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rupbasan Moker tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kepala Rupbasan Mojokerto Siap Meraih Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Rupbasan Mojokerto Siap Meraih Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Surabaya - Kanwil Kememkumham Jatim terus memberikan perhatian terhadap reformasi birokrasi di jajarannya. Tahun ini, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu menargetkan proses pembangunan Zona Integritas bisa berjalan optimal. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sudarso hadir secara langsung.
ADVERTISEMENT
"Harapannya tahun ini lebih dari separuh satker jajaran bisa mendapatkan predikat WBK/ WBBM karena pembangunan zona integritas yang berkualitas," ujar Heni saat memberi sambutan pada Penguatan.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas hari ini (7/3).
Hingga saat ini, terdapat 27 dari 64 satker jajaran yang telah meraih predikat WBK/ WBBM. Untuk itu, minimal ada 6 satker yang harus optimal dalam pembangunan zona integritas."Untuk itu, kita harus membuat program-program yang berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Heni menegaskan bahwa dalam melakukan reformasi birokrasi, kita sering terjebak pada lingkaran sempit yang bernama pemenuhan data dukung dalam pembangunan zona integritas. "Padahal, itu hanya salah satu alat untuk menciptakan island of integrity yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi," terangnya.
ADVERTISEMENT
Dalam konteks reformasi birokrasi, lanjut Heni, menekankan pentingnya mengubah budaya organisasi, sistem, dan praktek kerja dalam pemerintahan. "Artinya apa? Reformasi birokrasi yang kita laksanakan harus mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," terangnya.
Heni juga berharap agar jajarannya harus mampu menciptakan Reformasi Birokrasi yang Agile. Birokrasi yang Agile mengacu pada penggunaan prinsip-prinsip agile dalam konteks struktur organisasi atau birokrasi."Jangan fokus pada kontestasi WBK/ WBBM. Tapi fokus pada pembangunan zona integritasnya. Maka nilai dan predikat akan mengikuti," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengatakan bahwa kunci awal pembangunan ZI adalah bekerja secara bahagia."Perkuat tata cara melakukan perubahan habbit dan pelayanan publik yang terbaik," tutur Ida Asep.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Ida Asep juga menekankan pentingnya bernarasi dan deskripsi atas inovasi yang dibuat. Sehingga baik masyarakat maupun tim penilai dapat mendapatkan informasi yang akurat terkait inovasi tersebut."Kanwil Kemenkumham yang sudah WBBM, baru Jatim saja. Betapa susahnya, mendapatkan hal tersebut, untuk itu, kami yakin Kanwil Jatim dapat membina UPT jajaran dalam mensukseskan pembangunan ZI," harap Ida Asep.
#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas