Rupbasan Pekalongan Ikuti Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

rupbasanpekalongan
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam
Konten dari Pengguna
30 April 2024 8:30 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari rupbasanpekalongan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dok. Rupbasan
zoom-in-whitePerbesar
Dok. Rupbasan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
25 April 2024 Rupbasan Kelas I Pekalongan mengikuti pelaksanaan Evaluasi mandiri dan evaluasi berjenjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Kegaiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Jateng ini diikuti oleh Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan ( Pamlola) beserta staf pengelola keuangan dan bendahara.
Dok. Rupbasan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 April 2024 dengan mengambil tempat di Griya Persada Hotel Bandungan, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong nilai Reformasi biirokrasi Kementerian Hukum dan HAM serta menjadi faktor penting dalam pengusulan satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
ADVERTISEMENT
Selain untuk mendorong nilai RB Kementerian nilai SAKIP juga sebagai faktor yang menentukan layak atau tidaknya UPT untuk diusulkan ke WBK/WBBM. Nilai SAKIP yang diperlukan sebagai syarat memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) adalah 70-80 sedangkan untuk WBBM nilai minimalnya A atau 80- 90.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dari Tim Asesor, Rupbasan Kelas I Pekalongan berhasil mendapatkan nilai total 78,95 dengan predikat BB.
Rupbasan Kelas I Pekalongan berharap dengan adanya evaluasi ini dapat memberikan sumbangan kinerja yang positif untuk Kementerian Hukum dan HAM sekaligus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja.