Beri Arahan, Inspektur Jenderal: Bangkitkan Kesadaran Inspirasi Dan Motivasi

Kudus - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu berikan penguatan terhadap seluruh pegawai melalui kegiatan Gerbang Transisi (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi), bertempat di aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (26/07).

Kegiatan Gerbang Transisi yang diselenggarakan diikuti langsung oleh Inspektur Wilayah IV Bambang Setyabudi, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang, Kepala Divisi, Pejabat Administrasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Tengah.

Dalam arahan yang diberikan, Razilu menyampaikan GERBANG TRANSISI adalah salah satu program unggulan yang telah diluncurkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Program tersebut menonjolkan bagaimana Insprektorat Jenderal selalu berpikir apa yang menjadi tanggung jawab pasa masa mendatang, dengan manfaat yang coba diciptakan semaksimal mungkin.

"Tujuan utamanya yaitu ingin menyadarkan kepada semua Insan Pengayoman bahwa Kementerian ini adalah insyansi yang memiliki peran strategis di Indonesia," tutur Razilu.

Di bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai leading sector. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga merupakan bagian dari hukum itu sendiri. Mulai dari proses legislasi hingga penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran hukum.

"Kementerian Hukum dan HAM itu memiliki beragam aspek. Walaupun dikatakan Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi ruang lingkup tugasnya itu beragam aspek," jelas Razilu.

"Dari kegiatan ini ingin menyadarkan kepada rekan-rekan bahwa kita harus menyumbangkan kontribusi yang terbaik kepada organisasi ini. Karena organisasi ini akan memiliki tingkat kepercayaan publik apabila dibangun oleh pegawai yang memiliki kompeten," jelas Razilu.

Pada penghujung kegiatan, Razilu juga mengatakan bahwa jajarannya akan bersikap netral dalam menyikapi tahun politik mendatang.

"Netralitas itu yang paling penting. Kami seluruh pegawai Kemenkumham itu sudah mendeklarasikan netralitas, karena Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang tidak boleh berpolitik aktif," terangnya.

"Siapapun Presiden nya, kita akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkumham. Tetap bekerja sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya mengakhiri wawancara.

Solichin, Kepala Rutan Kelas IIB Kudus turut menghadiri arahan Inspektur Jenderal. Dirinya menyebut apa yang menjadi arahan dari Inspektur Jenderal merupakan pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

"Apa yang telah disampaikan Inspektur Jenderal merupakan poin penting bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tentu hal tersebut akan saya teruskan kepada pegawai di Rutan Kelas IIB Kudus untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan", tutur Solichin.