Geothermal NTT: Energi Bersih yang Memicu Perlawanan

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). (Foto: Tommy Kwak/Unsplash)

Pada suatu sore yang lengang di Flores, kabar duka berhembus seperti angin laut yang membawa getir: seorang guru matematika cum aktivis lingkungan di NTT Rudolfus Oktavianus Ruma (30) atau yang akrab disapa Vian Ruma, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan.

Lelaki yang dikenal sederhana itu bukan hanya pengajar, tapi juga aktivis gereja yang vokal mengkritik proyek panas bumi atau geothermal di tanah kelahirannya.

Kepergiannya menorehkan luka mendalam, sekaligus memicu kembali pertanyaan usang: mengapa energi yang katanya ramah lingkungan, justru melahirkan konflik berdarah?

Geothermal: harapan di perut bumi

Kita tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas bara api. Dari Sabang sampai Merauke, cincin api menyimpan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia. Pemerintah melihat ini sebagai peluang besar: listrik murah, energi bersih, dan tidak melulu bergantung pada impor minyak.

Flores, pulau yang cantik dengan garis pantai panjang dan bukit kapur yang tandus itu masuk radar sebagai apa yang mereka canangkan sebagai “Geothermal Island.” Label ini bukan sekadar julukan, tapi rencana serius: mengubah pulau dengan keterbatasan energi menjadi pusat listrik tenaga panas bumi.

Secara teknis, geothermal memang sangat menjanjikan.

Konsepnya mungkin akan seperti ini: panas dari perut bumi diubah menjadi uap, lalu memutar turbin pembangkit, dengan begitu listrik bisa mengalir 24/7 tanpa terpengaruh hujan, angin, atau badai sekalipun. Berbeda dengan solar panel yang hanya bekerja saat matahari bersinar, geothermal stabil sepanjang tahun.

Namun, program ini layaknya dua mata uang yang saling bertolak belakang: di satu sisi menjanjikan energi bersih dan kemandirian, tapi di sisi lain berisiko menghadirkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Dua wajah geothermal: harapan dan ketakutan

Bagi masyarakat NTT, listrik bukan sekadar lampu yang menyala. Ia adalah penentu masa depan. Selama ini, sebagian besar listrik di NTT masih bergantung pada generator diesel. Biayanya mahal, pasokannya sering tersendat, dan jejak karbonnya terlampau tinggi.

Jika geothermal berhasil dikelola dengan adil, proporsional, dan transparan, maka hal ini akan membawa sederet manfaat seperti:

1. Energi bersih dan stabil, tidak seperti minyak atau batu bara, panas bumi hampir nol emisi.

2. Kedaulatan energi lokal, warga NTT bisa menikmati listrik tanpa harus menunggu suplai BBM dari Jawa.

3. Peluang ekonomi baru, listrik yang murah membuka jalan bagi sekolah, rumah sakit, UKM, hingga pariwisata.

4. Kebanggaan daerah, Flores bisa jadi contoh Indonesia Timur dalam transisi energi hijau.

Namun, di balik janji itu ada luka yang tidak kecil. Proyek besar kerap datang dengan model instruksi top-down: keputusan dibuat di Jakarta, lalu dikirim ke Flores tanpa keterlibatan seluruh warga. Bahkan sosialisasi tidak dibuat transparan, tetapi dilakukan secara gerilya dengan mendekati segelintir tokoh masyarakat.

Akibatnya, warga sama sekali tidak memahami program ini dan merasa dilupakan dalam proses yang seharusnya melibatkan mereka sejak awal. Rasa curiga pun tumbuh, yang kemudian menimbulkan jarak antara rakyat dan pemerintah maupun perusahaan, hingga akhirnya suara penolakan menjadi lebih keras ketimbang dialog yang tak pernah benar-benar terjadi.

Bagi masyarakat Flores, tanah bukan sekadar lahan kosong. Ia menyimpan sejarah, identitas, bahkan ikatan spiritual. Ketika perusahaan datang membawa alat bor raksasa, pertanyaan pun muncul: siapa yang bisa menjamin mata air tetap mengalir? Dan siapa pula yang bakal memastikan tanah adat tidak tergadai?

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Di beberapa wilayah lain di Indonesia, proyek geothermal pernah memicu longsor, mengganggu debit air, hingga menimbulkan konflik lahan.

Di Flores, protes bukan hanya datang dari warga, tapi juga tokoh agama. Bahkan Uskup Agung Ende ikut menyuarakan penolakan: “Pembangunan tak boleh mengorbankan manusia,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan di atas, seorang pastor asal Mataloko, Ngada, Pater Felix Baghi mengungkapkakn bahwa keresahan yang paling dirasakan masyarakat di antaranya menurunnya pendapatan ekonomi warga, kerusakan rumah-rumah, perubahan suhu udara, hingga gangguan pernapasan.

Kekerasan sebagai jawaban

Alih-alih dijawab dengan dialog, suara kritis kadang justru dibungkam dengan cara paling arogan. Kasus Vian Ruma hanyalah puncak gunung es dari praktik panjang kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan di negeri ini.

Dalam banyak konflik sumber daya alam di Indonesia, polanya kurang lebih mirip seperti ini:

• Aktivis lantang bersuara → dianggap sebagai penghalang investasi.

• Aparat lebih sering melindungi perusahaan ketimbang warga.

• Ujungnya-ujungnya: intimidasi, ancaman, hingga kekerasan fisik.

Kematian Vian seolah mengirim pesan dingin: ada pihak yang rela memakai kekerasan untuk membuka jalan investasi. Siapa dalangnya? Sampai artikel ini ditulis, belum ada jawaban resmi. Tapi publik bisa membaca motifnya: ketika proyek bernilai triliunan dipertaruhkan, nyawa kerap dianggap murah.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa Indonesia memang butuh transisi energi. Sudah sejak lama dunia menekan kita untuk segera meninggalkan batu bara, sementara kebutuhan listrik terus naik. Di titik ini, geothermal disinyalir salah satu solusi paling ideal.

Namun, pembangunan tidak bisa hanya soal gigawatt. Ia juga musti menghitung air mata dan kehilangan yang ditinggalkan. Apa guna listrik terang benderang di kota, jika desa-desa yang menjaga hutan justru tenggelam dalam kegelapan, terintimidasi, dan ketakutan?

Jalan tengah yang sering terlupakan

Walau begitu, selalu ada jalan tengah meski sering dilupakan. Jalan yang tidak serta-merta menolak pembangunan, tapi juga tidak membiarkan rakyat dikorbankan begitu saja:

1. Dialog sejak awal, proyek apapun harus mulai dari inisiatif warga, bukan dari investor.

2. Transparansi - siapa pemilik proyek, berapa kapasitasnya, dan kemana energi terbarukan itu akan disalurkan, itu semua harus jelas dan terstruktur.

3. Manfaat lokal nyata - listrik dan keuntungan harus lebih dulu dirasakan masyarakat setempat, bukan hanya keluar pulau, terlebih hanya segelintir orang.

4. Pengawasan independen - gereja, akademisi, dan LSM bisa dilibatkan untuk memastikan lingkungan tetap aman dan terkendali.

5. Perlindungan lingkungan - hutan, sumber air, tanah pertanian, dan ekosistem adat sudah seharusnya dijaga keberadaannya. Karena tanpa alam yang sehat, energi apapun akan kehilangan makna bagi masyarakat.

Jika empat hal ini dapat dipenuhi, maka program geothermal ini bisa jadi berkat, bukan kutukan, pun ia bisa menjadi suluh yang menerangi rumah-rumah dan menghangatkan kehidupan di pedalaman.

Epilog: api yang harus dijaga

Geothermal sejatinya adalah api dari perut bumi—api yang bisa menghangatkan atau membakar. Di Flores, api itu kini menjelma metafora: ia bisa menerangi jalan menuju kedaulatan energi, atau justru menyulut bara konflik yang tak kunjung padam.

Kematian Vian Ruma seharusnya bukan hanya catatan kelam, tapi juga tentang peringatan: transisi energi tak boleh dibayar dengan darah.

Di balik jargon “Geothermal Island,” ada pertanyaan yang lebih penting: apakah kita benar-benar membangun energi untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang? [*]