Mewujudkan Kemerdekaan dari Kemiskinan Terstruktur

Seorang pemuda berjalan di atas puing-puing perahu kayu dengan latar gedung di Jakarta Utara, Indonesia. Foto: REUTERS/Beawiharta

Setelah perjuangan panjang merebut kemerdekaan dari penjajahan selama bertahun-tahun, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, menandai awal dari perjuangan untuk mempertahankan kedaulatannya.

Pasca-proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia justru menjadi penuh tantangan. Kemerdekaan yang diraih dengan susah payah ternyata belum sepenuhnya mengatasi persoalan yang ada. Terutama dalam membicarakan ekonomi, Indonesia masih terperangkap dalam menyelesaikan “PR” kemiskinan.

Data dan statistik menunjukkan betapa seriusnya masalah kemiskinan di negeri ini. Simnangkis, Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan, mencatat bahwa pada tahun 2021, sekitar 24,79 juta jiwa atau 9,22% penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan.

Bahkan, hingga September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan yang hampir tak berubah, tetap berada di angka 9,14% atau jumlah yang sama. Namun, kendati data ini mungkin hanya angka-angka bagi sebagian, kemiskinan di Indonesia memiliki dimensi yang lebih dalam dan kompleks.

Kemiskinan di Indonesia tak hanya bersifat sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga berakar pada masalah struktural yang menjamur akibat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kondisi ini tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap peluang, pendidikan, dan sumber daya bagi masyarakat.

Fenomena kemiskinan terstruktur ini telah menggejala dalam berbagai aspek kehidupan, menghambat potensi dan mobilitas sosial, serta mengukuhkan disparitas yang ada.

Kemiskinan Terstruktur di Indonesia

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kemiskinan terstruktur, sebagai akibat dari sistemik ketidakadilan sosial dan ekonomi, masih menghantui Indonesia dengan dampak yang mendalam bagi kehidupan rakyatnya. Di tengah perjalanan pembangunan, fenomena ini telah mengakar kuat dan mengganggu keseimbangan sosial.

Penyebab kemiskinan terstruktur di Indonesia melibatkan serangkaian faktor, termasuk ketidakmerataan hasil pembangunan, kelemahan tatanan kelembagaan dan kebijakan pembangunan, serta cekaman ketidakadilan sosial. Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan menjadi korban utama, tanpa akses memadai ke sumber daya ekonomi dan sosial yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar.

Efek dari kemiskinan terstruktur ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Pertama, keterbatasan akses meruncingkan kesenjangan antara mereka yang terpinggirkan dan yang lebih beruntung.

Kelompok yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan esensial, mencekik peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Kedua, ketergantungan pada kelompok ekonomi dan sosial yang lebih atas semakin mengakar, merenggut potensi kemandirian.

Hal ini menjadikan upaya mengatasi kemiskinan terstruktur semakin rumit, karena kemampuan untuk bangkit terhambat oleh ketergantungan yang persisten.

Ketidakadilan juga menjadi dampak nyata dari kemiskinan terstruktur. Pola ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, mempersempit peluang bagi mereka yang terpinggirkan.

Kemampuan akses terhadap sumber daya vital semakin menjadi hak istimewa, mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu sambil mengabaikan potensi seluruh masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan Terstruktur

Masyarakat Jakarta yang tinggal di bantaran kali. Foto: REUTERS/Beawiharta

Kemiskinan terstruktur di Indonesia telah mendorong Pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan bertujuan mengatasi kondisi ini dengan pendekatan yang masif. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah program bantuan sosial, di mana pemerintah telah meluncurkan sejumlah program yang ditujukan untuk meredam dampak kemiskinan di kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan, melansir dari web.kominfo.go.id (2011).

Program-program ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), yang mengalokasikan bantuan keuangan bagi keluarga miskin untuk kebutuhan dasar sekaligus pendidikan.

Selain itu, program seperti Beras Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga berupaya memberikan bantuan khusus dalam hal makanan, pendidikan, dan kesehatan bagi keluarga miskin dan anak-anak.

Setidaknya, upaya pemerintah tidak hanya terfokus pada bantuan sosial semata. Pembangunan infrastruktur juga menjadi komponen vital dalam strategi melawan kemiskinan terstruktur.

Pemerintah telah meluncurkan Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan taraf hidup masyarakat di wilayah pedesaan, yang sering kali menjadi pusat kemiskinan terstruktur.

Selain itu, upaya dalam membangun infrastruktur transportasi juga menjadi bagian penting dari agenda ini. Dengan memperkuat konektivitas antar wilayah, program ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan secara berangsur mengurangi tingkat kemiskinan terstruktur yang masih merajalela.

Dengan demikian, upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan terstruktur mengusung pendekatan dua sisi: melalui program bantuan sosial yang langsung menyasar kelompok rentan, sekaligus melalui pembangunan infrastruktur yang bertujuan lebih luas, yakni meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Peran Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan Terstruktur

Ilustrasi UMKM. Foto: Kemenkop dan UKM

Masyarakat memiliki peran sentral dalam menghadapi tantangan kemiskinan terstruktur di Indonesia, terutama melalui upaya kerjasama melalui koperasi dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang dikelola oleh masyarakat, punya fungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Bisa terwujud melalui akses yang diberikan kepada anggota terhadap sumber daya seperti modal, pelatihan, dan pasar.

Dengan koperasi, potensi usaha masyarakat dapat berkembang, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Pentingnya kolaborasi dan solidaritas dalam koperasi juga tak bisa dikesampingkan. Di dalam lingkungan koperasi, konsep saling bantu-membantu dan kerja sama diaktifkan, membentuk ikatan yang kuat di antara anggota.

Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi bersama, koperasi secara efektif dapat meredam dampak kemiskinan terstruktur dengan menguatkan basis ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sektor UMKM juga mengemban peran dalam upaya mengurangi kemiskinan terstruktur. Dari UMKM, masyarakat bisa memainkan peran aktif dalam dua aspek utama: menciptakan lapangan kerja dan membangun pemberdayaan ekonomi.

Pertumbuhan UMKM punya dampak positif pada penciptaan peluang kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta membantu mengatasi ketergantungan pada pekerjaan tidak stabil.

Selain itu, UMKM memberi kesempatan kepada individu untuk mengasah keterampilan dan menggali potensi ekonomi mereka, mendorong pertumbuhan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Masyarakat punya peran dalam upaya mengatasi kemiskinan terstruktur. Koperasi dan UMKM menjadi instrumen efektif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, memungkinkan pemberdayaan kolektif, dan mengarahkan langkah konkret menuju pengurangan kemiskinan terstruktur yang telah mengakar dalam masyarakat.

Refleksi Pribadi tentang Mewujudkan Kemerdekaan dari Kemiskinan Terstruktur di Indonesia

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kemiskinan terstruktur masih menghantui Indonesia, menggerogoti harapan dan menempatkan masyarakat dalam siklus penderitaan yang tanpa akhir. Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai kebijakan, seperti program bantuan sosial dan infrastruktur, Setidaknya peran masyarakat bukanlah faktor yang bisa dilupakan. Dalam rangka melawan kesenjangan ini, pendekatan taktis masyarakat dapat merangsang perubahan mendasar.

Menggali akar permasalahan, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Hanya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas kemiskinan terstruktur, mereka dapat memaknai pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan.

Disadari atau tidak, kemandirian individu dan kelompok dalam masyarakat, bisa menjadi katalis perubahan. Menumbuhkan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah contoh nyata dari langkah ini. Melalui ini, masyarakat mendapatkan kendali atas perekonomian mereka, dan tumpuan baru bagi pertumbuhan akan muncul.

Namun, sekadar usaha dari dalam tidaklah cukup. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menyusun kerangka kerja yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Masyarakat harus meningkatkan partisipasinya dalam program-program yang ada, menjaga agar pemerintah benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan efektif (*)