Politik Post-Truth: Ancaman Terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia

Ilustrasi Poilitik Post-Truth (Foto : https://pixabay.com/)

Oleh : Heru Wahyudi

Akademisi di Prodi Administrasi Negara FISIP UNPAM Serang

Di era modern, fenomena politik post-truth semakin merajalela. Post-truth dapat diartikan sebagai kondisi di mana fakta-fakta yang seharusnya menjadi landasan argumen dan kebijakan. Kini sering digantikan oleh daya tarik emosional dan prasangka pribadi, dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Di Indonesia, politik post-truth menjadi semakin kompleks karena berhubungan erat dengan politik identitas. Terutama melibatkan sentimen agama dan etnis. Ancaman ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional dan ketahanan negara.

Fenomena politik post-truth menjadi masalah serius di Indonesia karena demokrasi yang ada saat ini masih bersifat formal procedural, dan kemajuan teknologi informasi, terutama penggunaan media sosial tanpa tanggung jawab, ikut menyumbang pada penguatan politik identitas dan terpecahnya masyarakat di era pasca kebenaran. Dalam hal ini, masyarakat terpolarisasi menjadi rentan mengalami eskalasi tindakan kekerasan. Selain itu, hoaks politik yang tersebar luas juga berdampak negatif pada ketahanan nasional dan kelangsungan pembangunan negara.

Agar situasi ini dapat diatasi, kebenaran dan fakta harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan membentuk opini publik. Setiap orang harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya dan diverifikasi kebenarannya. Praktik-praktik politik yang mencirikan era post-truth, seperti memanipulasi fakta, harus dihindari, karena akan berdampak negatif pada masyarakat. Dalam hal ini, tradisi perdebatan yang sehat dalam masyarakat dapat terkikis, terjadinya kebuntuan politik, ketidakpastian kebijakan, dan masyarakat menjadi terasingkan dari dinamika politik.

Jelas bahwa politik post-truth merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan kebenaran dan fakta dalam membentuk opini publik dan menentukan kebijakan politik. Diperlukan pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengidentifikasi dan menolak informasi yang tidak benar atau hoaks. Selain itu, pihak berwenang dan lembaga terkait harus memperketat pengawasan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan. Dengan cara-cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam menyikapi informasi dan mengurangi dampak negatif dari politik post-truth.

Politik Post-Truth di Indonesia

Ilustrasi Politik Post-Truth (Foto : https://pixabay.com/)

Dalam beberapa tahun terakhir, politik pasca kebenaran, juga dikenal sebagai politik post-truth, telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam demokrasi Indonesia. Perkembangan fenomena ini di Indonesia terjadi seiring dengan majunya teknologi informasi, terutama penggunaan media sosial tanpa tanggung jawab. Yang memberikan dukungan pada penguatan politik identitas dan memicu terfragmentasinya masyarakat di era pasca kebenaran. Pandangan relativis adalah ciri dari budaya politik yang dikenal sebagai "post-truth", yang meragukan keyakinan bahwa pemimpin politik dan media utama benar.

Terkait dengan politik identitas, khususnya sentimen agama dan etnis, politik post-truth memiliki potensi mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Beberapa pengamat politik, seperti Dr. Susaningtiyas Kertopati, menyoroti bahwa fenomena post-truth ini sangat terkait dengan politik dan di Indonesia, dengan masyarakat yang terpolarisasi, dapat menyebabkan eskalasi tindakan kekerasan.

Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional yang diakibatkan oleh politik post-truth. Penyebaran hoaks politik dalam era pasca kebenaran dapat berdampak negatif pada ketahanan nasional dan kelangsungan pembangunan nasional, seperti yang ditegaskan oleh Peneliti Senior LIPI, Prof. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. Oleh karena itu, dalam menghadapi fenomena post-truth ini, tidak hanya perlu memperhatikan budaya politik, tetapi juga sistem dan praktik demokrasi yang ada, mengutip sumber lemhannas.go.id (2019).

Untuk mengatasi politik post-truth di Indonesia, hal yang paling penting adalah memprioritaskan kebenaran dan fakta dalam pengambilan keputusan dan pembentukan opini publik. Setiap individu harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang terpercaya dan telah diverifikasi kebenarannya. Praktik-praktik politik yang cenderung menggunakan strategi post-truth harus dihindari agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.

Secara kesimpulan, politik post-truth di Indonesia tumbuh subur karena kemajuan teknologi informasi dan berhubungan erat dengan politik identitas, terutama sentimen agama dan etnis. Fenomena ini berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, menjadikan kebenaran dan fakta sebagai prioritas utama dalam pembentukan opini publik dan kebijakan politik adalah langkah krusial untuk menghadapi tantangan politik post-truth ini.

Dampak Politik Post-Truth

Ilustrasi Dampak dari Banyaknya Berita Hoax (Foto : https://pixabay.com/)

Politik post-truth telah menyebabkan dampak penting dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap demokrasi elektoral yang sehat. Di era post-truth, legitimasi kebenaran tidak lagi bergantung pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan lebih didasarkan pada keyakinan personal dan emosi. Akibatnya, demokrasi elektoral yang sehat terancam, di mana pemilih tidak lagi membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan obyektif.

Disinformasi dan teori konspirasi juga menyebar luas melalui media sosial di era post-truth. Media sosial, meskipun memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, sayangnya juga menjadi sarana yang mudah digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan teori konspirasi yang tidak berdasar. Dampaknya adalah mempengaruhi persepsi publik dan memperkuat polarisasi masyarakat.

Selain itu, praktik politik post-truth telah menghancurkan tradisi diskusi yang bermutu di masyarakat. Ketika kebenaran dan fakta tidak lagi menjadi fokus utama, perdebatan yang sehat menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, kita melihat terjadinya kebuntuan politik dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan.

Politik post-truth juga berkontribusi pada polaritas dan polarisasi masyarakat. Keterkaitannya dengan politik identitas, terutama sentimen agama dan etnis, memperkuat polarisasi antar-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda, sehingga mencapai kesepakatan menjadi semakin sulit.

Menghadapi dampak politik post-truth ini, sangat penting untuk mempromosikan kebenaran dan fakta sebagai dasar dalam membentuk opini dan mengambil keputusan politik. Peningkatan literasi media dan pemahaman yang kritis dalam mengonsumsi informasi perlu ditekankan bagi masyarakat. Pastikan bahwa sumber informasi yang digunakan terpercaya untuk menghindari penyebaran berita palsu. Selain itu, mendorong praktik politik yang menghindari politik post-truth dan memprioritaskan perdebatan yang sehat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Melawan politik post-truth ini adalah tugas bersama, dan semua pihak harus berkomitmen untuk menghadapinya dengan bijaksana. Dengan memperkuat akurasi informasi, meningkatkan literasi media, dan mendorong praktik politik yang berbasis fakta, kita dapat menjaga fondasi demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kuat dalam menghadapi tantangan politik modern ini.

Penanggulangan Politik Post-Truth

Ilustrasi Fenomena Politik Post-Truth (Foto : https://pixabay.com/)

Fenomena politik post-truth yang sedang terjadi di Indonesia menjadi isu yang memprihatinkan karena berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan usaha kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif politik post-truth.

Salah satu langkah yang penting adalah meningkatkan literasi media dan kritis di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan yang tidak, kita dapat mengurangi penyebaran disinformasi dan hoaks yang sering kali menyesatkan. Penguatan literasi media harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, untuk memasukkan pembelajaran tentang keterampilan kritis dalam mengonsumsi informasi di kurikulum.

Selain itu, pemerintah harus berperan aktif dalam memerangi disinformasi dan hoaks. Diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait media sosial untuk mencegah penyebaran berita palsu dan mendukung lembaga yang bertugas untuk menangani isu ini. Sementara itu, masyarakat juga berperan penting dalam upaya ini. Setiap individu harus berkontribusi dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan berasal dari sumber yang terpercaya.

Selain itu, diperlukan dorongan untuk mendorong praktik politik yang menghindari politik post-truth. Praktik politik yang berbasis pada kebenaran dan fakta akan memperkuat demokrasi dan membantu menjaga stabilitas keamanan nasional. Upaya ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, partai politik, dan calon pemimpin agar dapat menciptakan lingkungan politik yang sehat dan berintegritas.

Secara keseluruhan, mengatasi dampak politik post-truth di Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Penguatan literasi media dan kritis, peran aktif pemerintah dalam memerangi disinformasi, dan mendorong praktik politik yang berbasis fakta adalah langkah-langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan kelangsungan demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan kuat dalam menghadapi tantangan politik modern yang kompleks ini.

Studi Kasus Politik Post-Truth di Indonesia

Politik post-truth atau politik pasca kebenaran telah menjadi fenomena dalam demokrasi Indonesia. Beberapa studi kasus yang mencerminkan dampak politik post-truth yang pernah terjadi di Indonesia adalah penyebaran berita palsu, hoaks, dan propaganda dalam konteks politik, terutama selama Pemilu 2019. Berita palsu dan hoaks politik dengan cepat menyebar melalui media sosial dan dapat mempengaruhi persepsi publik. Selain itu, politik identitas era post-truth juga marak terjadi, dengan isu-isu keagamaan seringkali dimanfaatkan untuk memperkuat basis dukungan dan mempengaruhi opini publik. Pengaburan batas antara kebohongan dan kebenaran di era post-truth juga menjadi isu yang membingungkan masyarakat.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengatasi dampak politik post-truth di Indonesia. Peningkatan literasi media dan kritis di kalangan masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi dan memastikan bahwa informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang terpercaya. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga harus bersinergi dalam memerangi penyebaran berita palsu, hoaks, dan propaganda yang sering kali mempengaruhi proses demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan politik post-truth ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif. Penguatan literasi media dan kritis harus menjadi prioritas dalam pendidikan masyarakat. Regulasi yang ketat terhadap media sosial dan penyebaran informasi palsu perlu diperkuat oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran berita hoaks. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengenali dan menghadapi politik identitas yang memanfaatkan sentimen agama perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan politik post-truth di Indonesia dapat ditekan dan stabilitas keamanan nasional serta integritas demokrasi dapat terjaga. Menghadapi fenomena ini memerlukan kesadaran kolektif dan komitmen untuk mempromosikan kebenaran dan fakta sebagai dasar dalam pembentukan opini publik dan kebijakan politik. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat mengatasi dampak negatif politik post-truth dan membangun masyarakat yang cerdas dan kuat dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks ini.

Politik Post-Truth dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan Nasional dan Demokrasi Elektoral di Indonesia

Politik post-truth atau politik pasca kebenaran telah menjadi fenomena yang sangat berbahaya dalam konteks demokrasi Indonesia. Dampaknya dapat mengancam stabilitas keamanan nasional dan kesehatan demokrasi elektoral. Fenomena ini berkembang pesat di Indonesia karena kemajuan teknologi informasi, khususnya penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, yang turut menguatkan politik identitas dan memicu terfragmentasinya masyarakat di era pasca kebenaran.

Pentingnya kesadaran akan kebenaran dan fakta tidak dapat diabaikan dalam membangun opini publik yang sehat dan demokratis. Mengatasi dampak politik post-truth memerlukan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi media dan kemampuan kritis dalam mengonsumsi informasi. Selain itu, memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya menjadi langkah penting untuk menghindari penyebaran berita palsu, hoaks, dan propaganda yang merusak proses politik dan mempengaruhi opini publik.

Tidak hanya masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan elemen-elemen masyarakat lainnya juga harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan politik post-truth. Melakukan upaya bersama untuk memerangi penyebaran informasi palsu dan mempromosikan kejujuran serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi politik akan menjadi langkah penting.

Kesimpulannya, politik post-truth bukanlah isu yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan implikasi serius bagi stabilitas keamanan nasional dan kesehatan demokrasi, prioritas utama bagi semua pihak adalah meningkatkan kesadaran akan kebenaran dan fakta. Dengan upaya komprehensif, termasuk meningkatkan literasi media, kemampuan kritis, dan kerja sama dalam memerangi penyebaran berita palsu, kita dapat meminimalkan dampak negatif politik post-truth dan menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Selain itu, sebagai masyarakat aktif, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sehingga kita dapat bersama-sama membangun opini publik yang cerdas dan berdasarkan fakta, tanpa terperangkap dalam jaringan politik pasca kebenaran. (*)