Populisme, Komodifikasi Politik, dan Masa Depan Demokrasi Kita

Ilustrasi politik populisme. Sumber : pexels-asadphoto

Kini politik populisme bukan lagi semata gejala luar biasa di Indonesia; setidaknya menjadi warna dominan dalam demokrasi modern kita. Di tengah masyarakat yang makin blunder dan cepat berubah, para pemimpin populis nampaknya tahu betul cara membaca suasana hati publik. Mereka piawai memainkan narasi “rakyat versus elit”—sebuah formula lama, tapi tetap cocok. Simpelnya: mereka menempatkan diri sebagai pembela wong cilik, berseberangan dengan elit yang dianggap tak peka pada jeritan rakyat kecil.

Joko Widodo adalah tipe paling kentara dari suksesnya pendekatan populis ini. Sejak menjabat Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya Presiden, gaya kepemimpinan Jokowi dibentuk lewat citra sederhana dan bersahaja. Strategi "blusukan" yang dilakukannya bukan semata kunjungan dadakan, tapi simbol kehadiran pemimpin yang membumi—jauh dari kesan birokratis, dingin, atau kaku seperti para pejabat di masa sebelumnya. Lewat program-program populer di bidang kesehatan dan pendidikan, ia membangun kredibilitasnya di mata rakyat miskin sebagai pemimpin yang bukan hanya hadir, tapi juga peduli. Setidaknya itu di benak “wong cilik”.

Gaya serupa juga terlihat pada Dedi Mulyadi, eks Bupati Purwakarta dan kini Gubernur di Jawa Barat. Dedi memainkan narasi wong cilik dengan sangat luwes, membingkai dirinya sebagai pemimpin rakyat kecil lewat berbagai pendekatan, mulai dari konten berbau drama sosial sampai kebijakan yang condong populis. Beliau tahu betul bagaimana memposisikan diri sebagai representasi rakyat bawah yang selama ini hanya jadi penonton dalam panggung politik nasional.

Komunikasi Era Digital

Biarpun, populisme tak berkembang sendirian. Populisme tumbuh subur beriringan dengan fenomena lain: komodifikasi politik. Dalam dunia yang segalanya bisa jadi produk—dari makanan, gaya hidup, sampai citra politisi—politik pun ikut berubah menjadi komoditas. Politik bukan lagi soal ideologi atau program jangka panjang, tapi soal siapa yang bisa menjual diri dengan cara paling menarik.

Di sinilah media sosial berperan besar. Saluran seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube telah menjadi tempat istimewa bagi politisi untuk membangun merek pribadi. Tak heran jika banyak politisi masa kini terasa lebih mirip influencer. Ambil contoh Anies Baswedan. Lewat akun media sosialnya, Anies menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil, mengadvokasi kepentingan masyarakat bawah sambil, secara halus, mengkritik elit kekuasaan.

Budaya Politik Indonesia

Di balik strategi populis dan komodifikasi politik, kita juga mesti melihat cermin budaya politik Indonesia. Masyarakat kita sangat plural: beragam suku, agama, daerah, dan latar belakang sosial. Budaya politik kita pun beragam, sebuah campuran antara tiga model: parokial, kaula, dan partisipan.

Di kota-kota besar, orang makin sadar politik. Mereka aktif dalam pemilu, demo, diskusi politik. Kendati, budaya parokial masih mengakar di daerah pedesaan atau terpencil, di mana orang kurang sadar politik, kurang terlibat, dan seringkali pasrah pada keadaan. Di banyak wilayah, pilihan politik juga masih sangat ditentukan oleh ikatan primordial: suku, agama, hingga asal daerah. Dan para elit politik sangat paham cara memainkan ini.

Jangan lupakan pula watak “bapakisme” dalam budaya politik kita—di mana pemimpin dianggap sebagai figur ayah yang wajib dihormati, ditaati, bahkan disembah-sembah. Patronase pun tumbuh subur: siapa dekat dengan kekuasaan, dia dapat akses. Siapa tak punya “orang dalam”, jangan harap dilirik.

Komodifikasi Politik

Komodifikasi politik juga terlihat jelas dalam cara partai mengejar suara. Generasi Z, misalnya, yang jumlahnya mendominasi daftar pemilih tetap di Pemilu 2024 (sekitar 56,4%), jadi incaran utama. Gen Z dijadikan target kampanye, baik lewat janji-janji manis, meme lucu, hingga influencer yang digandeng untuk mendongkrak citra kandidat. Gen Z bukan hanya pemilih; mereka produk itu sendiri yang diperebutkan pasar politik.

Fenomena artis masuk politik juga bagian dari komodifikasi ini. Popularitas selebritas diubah jadi modal elektoral. Artis tak perlu rekam jejak panjang; cukup punya nama besar dan branding tinggi di media sosial, sudah bisa masuk bursa caleg. Partai politik menjual popularitas itu layaknya produk di rak supermarket, dan masyarakat pun menjadi konsumen politik yang sering kali tak punya cukup informasi atau referensi untuk membedakan antara pencitraan dan substansi.

Populisme Politik

Tentu, populisme bukan tanpa sisi terang. Di satu sisi, membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. Banyak orang yang sebelumnya apatis terhadap politik kini ikut terlibat lantaran merasa lebih “dekat” dengan pemimpinnya. Tekanan dari pemimpin populis juga memaksa elit untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Program seperti Kartu Prakerja, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur desa adalah tipikal bagaimana suara rakyat akhirnya lebih diperhitungkan.

Walau, sisi gelapnya juga riil. Polarisasi semakin terasa saat politisi populis mengeksploitasi identitas, termasuk agama, suku, dan lainnya, yang mengkontruksi pembagian sosial. Publik terbelah, bukan sebab perbedaan program atau visi, tapi karena sentimen identitas yang sengaja dibakar demi keuntungan politik sesaat.

Tantangan ke depan yaitu bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari populisme—yakni kedekatan dengan rakyat dan partisipasi politik—tanpa terjebak pada jebakan populisme yang penuh drama. Kita butuh literasi politik yang kuat. Institusi pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja kita semua, sejatinya ikut serta menjaga agar demokrasi kita tetap berjalan di rel yang sehat dan substantif.