Saat Kekuasaan Merasa Paling Tahu, Kepakaran Mati Perlahan

Ilustrasi Generated By AI

Ada satu kalimat Anies Baswedan yang layak direnungkan siapa pun yang pernah memegang kewenangan publik: “Memiliki kewenangan jangan pernah berasumsi punya pengetahuan.” Kalimat itu disampaikan Anies dalam Food and Agriculture Summit III di IPB pada 18 Desember 2023, saat ia berbicara tentang pengalamannya memimpin Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya bukan ahli epidemiologi ketika menghadapi Covid-19 dan bukan ahli transportasi ketika mengambil keputusan mengenai transportasi. Namun, ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena itu, menurutnya, orang yang memegang kewenangan harus membuka ruang diskusi dan mau belajar dari mereka yang mempunyai pengetahuan di bidangnya. Kalimat tersebut sederhana, tetapi justru di situlah letak persoalan besar dalam pemerintahan: jabatan memberi seseorang kewenangan untuk memutuskan, tetapi tidak otomatis memberinya pengetahuan tentang segala sesuatu yang harus diputuskan.

Kita hidup di zaman ketika informasi begitu murah dan mudah diperoleh. Dengan telepon pintar, seseorang dapat mencari informasi tentang kesehatan, ekonomi, hukum, pendidikan, teknologi, pertanian, politik, bahkan ilmu pengetahuan hanya dalam beberapa detik. Tetapi ada persoalan yang sering tidak disadari: memiliki informasi tidak sama dengan memiliki pengetahuan, apalagi kepakaran. Membaca beberapa artikel tentang penyakit tidak membuat seseorang menjadi dokter. Menonton video tentang konstruksi tidak menjadikannya insinyur. Membaca berita ekonomi tidak otomatis membuat seseorang menjadi ekonom. Pengetahuan membutuhkan proses yang lebih panjang: pendidikan, pengalaman, penelitian, metodologi, pengujian, dan kemampuan mempertanggungjawabkan kesimpulan. Tom Nichols dalam The Death of Expertise membicarakan kegelisahan serupa: kepakaran memang tidak benar-benar “mati,” tetapi otoritas pengetahuan menghadapi persoalan serius dalam masyarakat yang semakin mudah menganggap dirinya mampu menilai segala sesuatu tanpa memahami bidang yang sedang dibicarakan.

Semua orang tentu mempunyai hak untuk berbicara. Demokrasi tidak boleh membungkam pendapat warga hanya karena seseorang tidak memiliki gelar akademik. Pengalaman masyarakat juga penting. Petani mengetahui persoalan sawahnya, nelayan memahami lautnya, pedagang mengenal pasar yang dihadapinya, dan warga memahami persoalan lingkungan tempat tinggalnya. Namun, hak untuk berbicara berbeda dengan klaim bahwa semua pendapat mempunyai bobot keilmuan yang sama. Di sinilah kita perlu membedakan antara “saya mempunyai pendapat” dan “saya mempunyai dasar pengetahuan untuk membuat kesimpulan.” Dua hal tersebut sering bercampur di media sosial. Orang dapat dengan mudah merasa telah memahami sebuah persoalan hanya karena telah membaca beberapa unggahan, menonton beberapa video, atau mengikuti seseorang yang dianggap kredibel.

Persoalannya menjadi jauh lebih serius apabila kebiasaan merasa paling tahu masuk ke ruang kekuasaan. Kesalahan seseorang dalam percakapan media sosial mungkin hanya menghasilkan perdebatan. Namun, kesalahan orang yang memiliki kewenangan publik dapat berubah menjadi keputusan dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat dalam jumlah besar. Kebijakan kesehatan menyangkut keselamatan warga. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan masa depan anak-anak. Kebijakan pangan menyentuh kebutuhan keluarga. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan pekerjaan dan pendapatan. Pembangunan infrastruktur menggunakan uang publik sekaligus membawa konsekuensi sosial dan lingkungan. Karena itu, semakin besar kewenangan seseorang, seharusnya semakin besar pula kesadarannya terhadap keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Ironisnya, yang kadang terjadi justru sebaliknya: semakin tinggi jabatan, semakin banyak orang di sekelilingnya yang hanya mengangguk.

Di sinilah kualitas seorang pemimpin diuji. Pemimpin tidak harus menjadi orang paling ahli dalam semua bidang. Ia justru harus tahu kapan dirinya tidak tahu. Ia harus tahu kepada siapa harus bertanya, bagaimana mendengarkan, bagaimana menguji jawaban, dan bagaimana mengambil keputusan setelah mendengar berbagai perspektif. Seorang kepala daerah tidak perlu menjadi insinyur transportasi untuk mengurus transportasi, tetapi ia membutuhkan orang yang memahami rekayasa lalu lintas, tata ruang, perilaku masyarakat, dan aspek teknis lainnya. Seorang pejabat tidak harus menjadi ekonom untuk membuat kebijakan ekonomi, tetapi ia perlu memahami bahwa keputusan ekonomi memiliki konsekuensi yang tidak selalu terlihat dari angka yang disajikan dalam rapat. Pemimpin bukan ensiklopedia berjalan. Pemimpin adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah, sekaligus memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada bidang yang lebih dipahami orang lain.

Ada literasi Bertrand Russell yang relevan dengan persoalan tersebut: manusia perlu berhati-hati membedakan antara keyakinan dan pengetahuan yang memiliki dasar. Semangat itu terasa semakin penting di tengah banjir klaim hari ini. Kita boleh yakin, tetapi keyakinan tidak membebaskan kita dari kewajiban bertanya: apa buktinya, dari mana datanya, bagaimana data diperoleh, apakah metodenya dapat diuji, apakah ada penelitian lain yang memberikan hasil berbeda, dan apa kelemahan kesimpulannya? Pertanyaan seperti itu bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah ataupun terhadap pakar. Justru sebaliknya, itulah cara agar sebuah gagasan tidak berubah menjadi kebenaran hanya karena disampaikan dengan percaya diri. Persoalan besar muncul saat keyakinan pribadi diperlakukan sebagai fakta, kemudian karena pemilik keyakinan itu mempunyai jabatan, keyakinan tersebut berubah menjadi kebijakan yang harus ditanggung masyarakat.

Tetapi menghormati kepakaran juga bukan berarti menganggap para ahli selalu benar. Pakar dapat keliru. Penelitian mempunyai keterbatasan. Data dapat tidak lengkap. Metode dapat diperdebatkan. Kesimpulan ilmiah dapat berubah apabila ditemukan bukti baru. Karena itu, masyarakat tetap perlu kritis terhadap pendapat ahli. Hanya saja, kritik terhadap kepakaran seharusnya dilakukan dengan menguji bukti dan argumentasi, bukan dengan logika bahwa karena seorang ahli pernah salah maka semua orang otomatis memiliki kompetensi yang sama. Seorang dokter bisa salah diagnosis, tetapi kesalahan dokter tidak membuat semua orang yang membaca artikel kesehatan menjadi dokter. Seorang ekonom bisa keliru membuat proyeksi, tetapi kekeliruan seorang ekonom tidak membuat semua komentar tentang ekonomi mempunyai bobot yang sama. Ilmu pengetahuan justru berkembang karena kesalahan dapat diuji, diperdebatkan, dikoreksi, dan diperbaiki.

Yang paling berbahaya bukan saat pakar tidak ada, melainkan saat pakar hanya dicari untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat.

Para ahli bisa saja tetap duduk di ruang rapat. Lembaga penelitian tetap berdiri. Universitas tetap menghasilkan kajian. Data tetap tersedia. Namun, semuanya kehilangan makna apabila rekomendasi hanya didengar saat sesuai dengan kehendak pengambil keputusan. Jika pendapat mendukung, ia disebut ahli. Jika berbeda, kompetensinya dipertanyakan. Jika data menguntungkan, data dikutip. Jika menunjukkan risiko, metodologinya diserang. Dalam keadaan seperti itu, kepakaran tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menguji keputusan, tetapi hanya menjadi stempel untuk memberikan legitimasi. Padahal fungsi utama seorang ahli bukan membuat pejabat selalu merasa benar. Fungsi kepakaran justru membantu menunjukkan apa yang mungkin tidak terlihat oleh pengambil keputusan.

Dalam pernyataannya pada 2023, Anies juga menekankan pentingnya ruang diskusi dan perdebatan dengan bawahan. Ia mengatakan dirinya ingin belajar dan mendorong kepala dinas di Jakarta untuk berdiskusi serta mendebatnya. Menurut Anies, tanpa diskusi dan debat, justru ada masalah. Terlepas dari siapa pun tokoh yang mengatakannya, prinsip tersebut penting dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan yang matang tidak selalu lahir dari ruangan yang semua orangnya sepakat. Terkadang keputusan yang lebih baik justru muncul setelah asumsi dibantah, data diuji, alternatif dibandingkan, dan risiko diperdebatkan. Pemimpin tidak kehilangan wibawa hanya karena mau mendengar orang yang lebih memahami bidang tertentu. Sebaliknya, kewibawaan dapat kehilangan makna apabila orang-orang di sekeliling pemimpin hanya berani mengatakan “iya”.

Budaya “iya” inilah yang patut diwaspadai dalam birokrasi. Mengatakan setuju kepada atasan sering terasa lebih aman daripada menyampaikan keberatan. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan, seorang pemimpin dapat memperoleh ilusi bahwa semua orang mendukung keputusannya. Padahal bisa jadi mereka hanya takut berbicara. Diamnya bawahan bukan bukti bahwa kebijakan benar. Tidak adanya bantahan juga bukan bukti bahwa sebuah keputusan sudah sempurna. Dalam situasi tertentu, justru orang yang berani mengatakan “tidak” dengan argumentasi yang kuat adalah orang yang sedang membantu menyelamatkan sebuah keputusan dari kesalahan. Kepakaran mati bukan karena para ahli menghilang, melainkan karena pengetahuan mereka tidak lagi mempunyai daya koreksi terhadap kekuasaan.

Media sosial kemudian menambah persoalan baru: popularitas semakin mudah disalahartikan sebagai kompetensi. Orang yang sering muncul di layar dianggap paling memahami persoalan. Orang dengan jutaan pengikut dianggap lebih layak dipercaya daripada orang yang bertahun-tahun meneliti sebuah masalah tetapi tidak memiliki panggung besar. Padahal jumlah pengikut adalah ukuran perhatian, bukan ukuran kedalaman pengetahuan. Konten yang paling banyak dibagikan juga belum tentu paling benar. Penjelasan ilmiah sering kalah menarik dibandingkan pernyataan yang sederhana, tegas, dan meyakinkan. Padahal persoalan publik jarang sesederhana video berdurasi satu menit.

Indonesia membutuhkan budaya kebijakan yang lebih menghargai proses mengetahui sebelum memutuskan. Persoalan pangan membutuhkan data dan penelitian. Kemacetan membutuhkan kajian transportasi. Pendidikan membutuhkan evaluasi. Kemiskinan membutuhkan data yang akurat sekaligus pemahaman terhadap kondisi lapangan. Perubahan iklim membutuhkan pengetahuan lintas bidang. Infrastruktur membutuhkan perhitungan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semua itu tidak cukup diselesaikan dengan slogan, intuisi, popularitas, atau keyakinan pribadi. Kebijakan publik memang tidak mungkin selalu sempurna. Tetapi kebijakan yang sehat mempunyai mekanisme untuk menguji keputusan, menemukan kesalahan, mengukur dampak, dan memperbaikinya berdasarkan bukti.

Demokrasi dan kepakaran karena itu tidak harus dipertentangkan. Demokrasi memberikan mandat politik. Ilmu pengetahuan membantu memahami persoalan dan risiko. Masyarakat menyampaikan pengalaman serta kritik. Akademisi mengembangkan pengetahuan. Media mengawasi. Pemerintah mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Tidak ada satu pihak yang mengetahui semuanya. Justru karena tidak ada yang mengetahui semuanya, kita membutuhkan ruang untuk saling mengoreksi. Kekuasaan membutuhkan kritik. Pakar membutuhkan pengujian. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Kebijakan membutuhkan data.

Maka, pembicaraan tentang matinya kepakaran seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah masyarakat harus percaya kepada para ahli. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kita masih mau mendengarkan pengetahuan sebelum membuat keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak? Apakah data digunakan untuk menguji kebijakan atau hanya dicari setelah keputusan dibuat? Apakah penelitian benar-benar menjadi dasar atau sekadar pelengkap dokumen? Apakah pejabat berani mendengar pendapat yang berbeda? Dan apakah seorang pemimpin cukup rendah hati untuk mengatakan, “Saya tidak tahu, mari kita dengarkan orang yang memahami persoalan ini”?

Sebab kekuasaan mempunyai masa jabatan, sedangkan dampak kebijakan bisa jauh lebih panjang. Presiden berganti, menteri berganti, kepala daerah berganti, pejabat berganti, tetapi kebijakan yang keliru dapat meninggalkan beban kepada masyarakat selama bertahun-tahun. Karena itu, kepakaran bukan urusan para profesor saja. Ia menyangkut kualitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang harus menerima akibat dari keputusan publik.

Ujungnya, yang perlu kita lawan bukan perbedaan pendapat, melainkan kesombongan pengetahuan tanpa dasar. Kita boleh kritis terhadap pakar, tetapi jangan mengganti bukti dengan perasaan. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi kritik akan jauh lebih kuat jika berdiri di atas data. Kita boleh mempunyai pendapat, tetapi jangan mengubah pendapat menjadi kebenaran hanya karena kita mempunyai banyak pengikut. Jabatan boleh membuat seseorang didengar, tetapi pengetahuanlah yang seharusnya membuat sebuah keputusan layak dipercaya.