Intelijen di Instansi Sipil: Peran Petugas Penjaga Gerbang Negara
Mengabdi pada Negara, Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim sebagai Penelaah Teknis Kebijakan
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Suhendi bin Suparlan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kata intelijen sering dikaitkan dengan BIN, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Namun, fungsi intelijen juga hadir pada instansi sipil yang pekerjaannya dekat dengan layanan masyarakat. Bea Cukai, BNN, dan PPATK menjadi contoh. Ada pula petugas yang mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia. Dalam tulisan ini, mereka disebut petugas penjaga gerbang negara.
Instansi sipil menghadapi persoalan yang memerlukan pemeriksaan informasi. Sebuah laporan dapat berisi keterangan yang benar, belum lengkap, atau keliru. Pejabat perlu memahami keadaan sebelum menentukan langkah. Intelijen membantu mengumpulkan keterangan, menguji informasi, dan menyusun analisis sebagai bahan pertimbangan. Tujuannya mencakup pengenalan persoalan lebih awal agar instansi dapat menyiapkan tindakan sesuai kebutuhan dan kewenangan.
Di Indonesia, penyelenggara intelijen negara memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebut lima kelompok: BIN, intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan, serta intelijen kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pembagian ini menunjukkan bahwa fungsi intelijen mencakup beberapa bidang. Masing-masing menjalankan tugas dengan tujuan dan batas kewenangan yang berbeda.
BIN menjalankan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Cakupannya berkaitan dengan kepentingan dan keamanan nasional. Informasi yang diperoleh kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Karena ruang kerjanya luas, persoalan yang diperhatikan dapat melampaui urusan satu instansi. Kedudukan ini membedakan BIN dari unit intelijen yang bekerja pada bidang tertentu, seperti pertahanan, kepolisian, atau keimigrasian.
Pada TNI, intelijen berfokus pada pertahanan dan militer. Untuk memahami perkembangan situasi yang dapat memengaruhi pertahanan suatu wilayah, pimpinan memerlukan informasi sebelum menentukan kesiapan dan langkah yang tepat. Fungsi intelijen membantu menyediakan pemahaman tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan intelijen di lingkungan TNI berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam bidang pertahanan, sebagaimana pembagian tugas yang ditetapkan dalam undang-undang.
Polri memiliki fungsi intelijen kepolisian. Salah satu unsur pelaksananya adalah Badan Intelijen dan Keamanan, atau Baintelkam. Pekerjaannya mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan keamanan dalam negeri. Polisi membutuhkan pemahaman tentang situasi keamanan, termasuk potensi gangguan yang perlu mendapat perhatian. Informasi tersebut membantu kepolisian menyiapkan langkah pencegahan dan menentukan respons sesuai keadaan, tanpa menunggu setiap persoalan berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.
Kejaksaan memiliki fungsi intelijen resmi, dengan fokus pada penegakan hukum. Intelijen Kejaksaan mendukung pelaksanaan tugas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Perannya mencakup upaya memperoleh informasi dan mengenali hambatan yang memengaruhi pekerjaan penegakan hukum. Dengan demikian, pekerjaan Kejaksaan mencakup kegiatan pendukung sebelum dan selama pelaksanaan tugas hukumnya, selain tugas penuntutan yang lebih sering terlihat di pengadilan.
Lalu, bagaimana dengan instansi sipil lainnya? Undang-undang memberi ruang bagi intelijen kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Ruang ini berkaitan dengan kebutuhan setiap instansi dalam menjalankan tugasnya. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti semua instansi otomatis memiliki kewenangan intelijen yang sama. Pelaksanaannya tetap mengikuti aturan yang mengatur bidang masing-masing. Karena itu, nama intelijen yang sama dapat merujuk pada pekerjaan dengan sasaran dan kewenangan berbeda.
Bea Cukai, misalnya, menjalankan fungsi intelijen dalam bidang kepabeanan dan cukai. Informasi membantu petugas menentukan perhatian dalam pengawasan barang dan mendukung penindakan. BNN memiliki fungsi intelijen untuk mendukung pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, PPATK menjalankan intelijen keuangan melalui analisis transaksi, antara lain untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme. Contoh-contoh ini memperlihatkan keragaman bidang kerja intelijen.
Petugas penjaga gerbang negara menjadi contoh yang dekat dengan keseharian masyarakat. Orang menjumpai mereka ketika mengurus dokumen perjalanan, melewati pemeriksaan di bandara, atau mengurus izin tinggal. Sebutan tersebut merujuk pada petugas imigrasi, bukan nama jabatan resmi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas menyebut fungsi intelijen Pejabat Imigrasi. Kegiatannya mencakup penyelidikan dan pengamanan keimigrasian.
Perannya dapat terlihat melalui contoh sederhana. Petugas penjaga gerbang negara menerima laporan tentang seorang warga negara asing yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Laporan tersebut belum menjadi kesimpulan. Petugas perlu mengetahui kegiatan sebenarnya, mencocokkan keterangan, dan mencari informasi pendukung. Hasil pemeriksaan informasi membantu menentukan apakah persoalan itu memerlukan pengawasan lebih lanjut dan langkah apa yang sesuai dengan kewenangannya.
Dalam contoh itu, ketelitian menentukan kualitas keputusan. Laporan warga bisa memuat pengamatan langsung, tetapi bisa pula bercampur dengan kabar dari orang lain. Petugas perlu membedakan keduanya. Keterangan mengenai tempat, waktu, dan kegiatan membantu memperjelas keadaan. Kehadiran orang asing sendiri tidak menunjukkan pelanggaran. Pemeriksaan perlu bertumpu pada informasi yang dapat diuji, agar keputusan memiliki dasar dan hak orang yang diperiksa tetap mendapat perhatian.
Untuk menjalankan pekerjaan tersebut, petugas penjaga gerbang negara dapat memperoleh keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Undang-undang juga memberi Pejabat Imigrasi kewenangan mendatangi tempat yang diduga memiliki bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, serta melakukan operasi intelijen keimigrasian. Semua itu berada dalam lingkup tugas keimigrasian. Kewenangan tersebut menjelaskan mengapa pekerjaan mereka juga berlangsung di lapangan, di luar pelayanan loket.
Ada pula tanggung jawab pengamanan yang jarang terlihat oleh masyarakat. Pasal yang sama mencakup pengamanan data dan informasi serta pelaksanaan tugas keimigrasian. Petugas penjaga gerbang negara memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan informasi dalam lingkungannya sendiri. Ketika masyarakat melihat hasil layanan berupa dokumen perjalanan atau pemeriksaan yang selesai, ada tanggung jawab lain yang tetap berjalan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan instansi.
Hubungan masyarakat dengan pekerjaan ini dapat bermula dari laporan sederhana. Seseorang menyampaikan kejadian yang benar-benar diketahuinya, disertai lokasi dan waktu. Petugas kemudian memeriksa serta menilai informasi tersebut. Pembagian perannya cukup jelas: masyarakat memberi keterangan, sementara instansi menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan. Dengan cara ini, laporan menjadi bahan pemeriksaan yang berguna, tanpa membuat masyarakat harus menetapkan sendiri apakah seseorang melakukan pelanggaran atau tidak.
Perbedaan tugas antarinstansi juga menjelaskan kebutuhan untuk bekerja sama. Suatu persoalan dapat menyentuh lebih dari satu bidang. Informasi yang berkaitan dengan perjalanan seseorang, misalnya, mungkin perlu dicocokkan dengan keterangan dari instansi lain yang berwenang. Kerja sama membantu memperjelas keadaan, tetapi setiap instansi tetap memiliki batas tugasnya. Petugas penjaga gerbang negara bekerja dalam urusan keimigrasian, sebagaimana instansi lain bekerja dalam bidang masing-masing.
Melalui contoh petugas penjaga gerbang negara, fungsi intelijen di instansi sipil menjadi lebih mudah dipahami. Pelayanan dan pengawasan membutuhkan informasi yang teruji, terutama ketika keputusan memengaruhi hak seseorang. Bea Cukai, BNN, PPATK, dan petugas penjaga gerbang negara memiliki tanggung jawab berbeda. Bagi masyarakat, manfaat pekerjaan ini terletak pada keputusan yang memiliki dasar, tindakan yang sesuai kebutuhan, serta pelayanan dan pengawasan yang tetap mengikuti ketentuan hukum.