Gerakan Separatisme OPM dan Solusi dalam Pembangunan Nasional

Ilustrasi foto (sumber gambar : pixabay.com)

Papua terletak di timur Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda berencana untuk membentuk pemerintahan baru untuk papua, yang kemudian akan dipisahkan dari Belanda dan Indonesia, termasuk legislatif, bendera nasional dan lagu kebangsaan itu sendiri. Ketidakpuasan orang Papualah yang membuat mereka ingin mandiri, karena nyatanya mereka masih miskin dan terpinggirkan. Dari tempat tinggal hingga pusat pelayanan ekonomi dan sosial dengan transportasi yang tidak nyaman, orang dapat melihat status kemiskinan itu.

Menurut pandangan mereka, pemerintah pusat dinilai gagal dalam upaya membangun kesejahteraan bagi masyarakat Papua, pemerintah Indonesia membentuk pasukan militer untuk berupaya dalam mengatasi pemberontakan separatisme yang terjadi di Papua. Namun faktanya justru banyak sekali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu yang semakin memperkuat keinginan masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari negara Indonesia.

Ilustrasi foto (sumber gambar : pixabay.com)

Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal sebagai OPM adalah gerakan separatisme yang terjadi sejak tahun 1963. Pada tanggal 26 Juli 1965, terjadi pemberontakan untuk pertama kalinya di Manokwari. Hampir semua anggota OPM yang bersenjata bermarkas di Papua. Namun, terdapat sebagian orang berada di perbatasan dan perdalaman Papua Nugini.

Bagi pemerintah Indonesia, OPM merupakan sebutan bagi setiap organisasi atau fraksi yang ada di Irian dan juga yang berbasis luar negeri yang memiliki tujuan yakni melepaskan Irian Jaya (Papua Barat) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pimpinan pro-Papua Barat. OPM melakukan serangkaian pemberontakan diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya dilatarabelakangi oleh ketidakpuasan akan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menunjukkan bahwa Papua memilih menjadi bagian dari Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuannya, OPM melakukan serangkaian pemberontakan kepada pemerintah Indonesia. Mereka juga menggalang dukungan dunia internasional. Bentuk perlawanan yang dilakukan OPM juga mengalami perubahan. Pada masa awal perlawanan, seringkali terjadi konflik senjata antara OPM dan pemerintah Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, OPM mulai memasukkan praktik diplomasi dalam melakukan perlawanan terhadap Indonesia.

OPM sebenarnya berawal dari konflik antar kelompok dalam organisasi OPM dan konflik antara OPM dengan kelompok masyarakat Papua sendiri. Selain itu, sebelum OPM berkembang menjadi organisasi separatis, gerakan OPM dimulai dengan serangan bersenjata, perusakan, penyanderaan, demonstrasi, dan pengibaran bendera West Papua oleh suku Arfak di Manokwari, kemudian meluas ke berbagai wilayah di Irian. Jaya.

Pemerintah Indonesia menganggap tindakan OPM sebagai upaya separatisme yang melanggar hukum dan kedaulatan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia merasa berhak melakukan perlawanan senjata. Dengan mulai menindaklanjuti tuntutan atas perbedaan di berbagai aspek, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua.

Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk mengembangkan pengelolaan wilayahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar orang asli Papua sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Kebijakan itu juga mengembalikan nama Irian Jaya ke Papua.

Ilustrasi foto (sumber gambar : pixabay.com)

Solusi Terkait Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Pembangunan Nasional

Untuk dapat menyelesaikan konflik internal antara pemerintah Indonesia dan OPM, tentu perlu dicari titik tengah yang dapat di trading, yaitu masalah komparatif yang disepakati kedua belah pihak agar dialog dapat berjalan efektif. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik tanpa campur tangan asing, sehingga penyelesaian konflik yang terjadi murni merupakan hasil musyawarah antara pemerintah Indonesia dan Papua karena banyak masalah muncul dalam kehidupan orang Papua, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan orang Papua.

Dilihat dari rencana resolusi konflik yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, kepentingan utama Indonesia adalah mempertahankan wilayah Papua yang merupakan bagian dari negara Indonesia, untuk mengakhiri serangan Gerakan Papua Merdeka (OPM), daripada mengadakan referendum terhadap OPM. Pemerintah Indonesia adalah partai politik yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari OPM. Di sisi lain, berdasarkan budaya dan sejarah, mereka tidak mengakui wilayah Papua sebagai bagian dari negara Indonesia. Oleh karena itu, OPM meminta referendum kepada pemerintah Indonesia dan tetap melakukan upaya separatisme.

Melalui mekanisme horse-trading ini tentunya adalah cara penyelesaian yang paling efektif untuk ditempuh karena dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak, tentunya Pemerintah Indonesia harus cermat dalam menyusun strategi dialog dengan cara memperhatikan aspek pola, arah pembicaraan, dan efektivitas dalam penyelesaian konflik politik. Pemerintah Indonesia juga perlu membuka ruang dialog terkait pembahasan mengenai penyelesaian isu HAM, tentunya dalam penyelenggaraan tersebut harus melibatkan semua pihak.

Daftar Acuan :

Djopari, J. R. (1993). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Faturahman, F. (2017). Self-determination Right Papua Pasca Otonomi Khusus dalam Perspektif Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Febrianti, S. W., & Arum, A. S. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading.

Hikam, M. A. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia.

Ngatiyem. (2007). Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia). Skripsi Program Sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.

https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/440/304