Kenaikan UKT 2024: Apakah Pendidikan Tinggi Semakin Tidak Terjangkau?

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) baru-baru ini oleh Kemendikbudristek memicu keresahan di kalangan orang tua dan mahasiswa. Banyak keluarga kewalahan menghadapi biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal. Apakah kebijakan ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia?

Ilustrasi lowongan pekerjaan, orang tua kaget melihat tagihan biaya, uang dan toga. ©[Billion Images, Tommaso79, Pixelshot] via Canva.com

Banyak orang tua merasa tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi akibat kenaikan UKT. Kasus seorang ibu di Jakarta yang harus mengambil pinjaman dengan bunga tinggi demi biaya kuliah anaknya menggambarkan beratnya beban finansial ini. Siswa dari keluarga kurang mampu semakin terpinggirkan dalam mengakses pendidikan tinggi, menciptakan ketidakadilan yang mencolok.

Program bantuan seperti KIP dan KJMU sering tidak tepat sasaran, sebagaimana dilaporkan oleh LSM pendidikan yang menemukan banyak penerima bantuan berasal dari keluarga mampu. Contoh konkret adalah seorang mahasiswa di Bandung yang menerima KIP meskipun orang tuanya memiliki mobil dan rumah mewah. Ketidaktepatan ini memperburuk ketimpangan akses pendidikan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem bantuan sosial.

Kenaikan UKT berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan pengangguran. Banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi akan sulit bersaing di pasar kerja. Seorang remaja di Surabaya terpaksa bekerja serabutan setelah gagal melanjutkan kuliah karena mahalnya biaya, mencerminkan dampak langsung kebijakan ini. Kualifikasi lapangan pekerjaan yang mengharuskan pendidikan S1 tidak seimbang dengan akses pendidikan yang terbatas, menambah tekanan sosial.

Pendidikan tinggi yang tidak terjangkau dapat berdampak pada penurunan ekonomi nasional. Kurangnya tenaga kerja berpendidikan tinggi akan menghambat inovasi dan produktivitas. Ekonom dari sebuah universitas terkemuka memperingatkan bahwa ketidakmampuan menyediakan pendidikan tinggi bagi generasi muda akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perekonomian negara bisa terpuruk akibat minimnya sumber daya manusia yang kompeten, menghambat kemajuan teknologi dan industri.

Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan kenaikan UKT dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Distribusi bantuan sosial harus diawasi ketat agar tepat sasaran. Peningkatan transparansi dan audit berkala dapat membantu memastikan bantuan mencapai yang berhak. Perlu ada kebijakan yang mendukung akses pendidikan tinggi bagi semua kalangan, seperti beasiswa berbasis merit dan subsidi biaya pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan kenaikan UKT harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menghambat akses pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Perbaikan distribusi bantuan sosial dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia.