Kebijakan Pandemi COVID-19: Analisis pada konsep False Dichotomy dan Black Swan

Sumber Foto: oleh cottonbro dari Pexels

Kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 sering tidak optimal, hal tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep False Dichotomy dan Black Swan. UU No 6 tahun 2018 pasal 4 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah diamanatkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah kesehatan (Andryanto, 2021).

Dalam penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah masih terbata-bata dalam mengeluarkan kebijakan, hal ini dikarenakan pertama kali Indonesia terkena pandemi virus sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dibandingkan dengan negara lain yang sudah terdampak pandemi sebelum adanya virus Covid-19 (Nurhadi, 2021).

Akibatnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terlihat tidak matang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kritik yang diberikan terhadap berbagai kebijakan penanganan pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh kebijakan yang banyak dikritik oleh masyarakat yaitu Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahwa kebijakan tersebut dikatakan terlalu birokratis memiliki alur yang berbelit sehingga membuat penanganan menjadi lambat.

Selain itu, terdapat kebijakan yang dinilai tidak proporsional, yaitu stimulus anggaran pada sektor kesehatan lebih sedikit daripada stimulus yang diberikan pada sektor ekonomi, hal tersebut dikritik oleh Bhima Yudhistira Adhinegara selaku anggota Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), bahwa stimulus yang diberikan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih besar daripada yang diberikan pada pemulihan kesehatan yaitu 24% berbanding 12% (Persada, 2021).

Contoh Kebijakan di atas menandakan belum siapnya pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19, lalu apa saja yang menyebabkan pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menangani Pandemi Covid-19, hal ini bisa dijawab dengan menganalisis cara pandang pemerintah dalam melihat suatu masalah.

Banyak sekali perdebatan terkait dengan sektor apa yang harus didahulukan pada masa pandemi Covid-19, apakah sektor ekonomi atau sektor kesehatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat mengacu pada konsep false dichotomy, bahwa hanya terdapat dua pilihan dan harus mengambil salah satu dari dua pilihan yang tersedia.

Konsep tersebut bisa dikaitkan dengan proporsi anggaran yang sudah dikritik Bhima Yudhistira, bahwa pemerintah melihat kesehatan dan ekonomi merupakan dua pilihan sehingga terjadi perbedaan proporsi anggaran dalam optimalisasi kedua sektor.

Keputusan membedakan proporsi pada sektor ekonomi dan kesehatan jelas salah, karena ekonomi dan kesehatan tidak bisa dipisahkan pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini dijelaskan oleh Musfi Romdoni selaku Asisten Redaksi PinterPolitik dalam diskusi sosial politik yang diselenggarakan oleh Asrama Walisongo pada tanggal 24 oktober 2021, bahwa dua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan, akan tetapi berjalan beriringan.

Alasannya adalah, apabila masyarakat tidak dapat bekerja dengan alasan untuk pencegahan penyebaran virus maka masalah yang akan muncul adalah berkurangnya pendapatan masyarakat, sebaliknya yaitu apabila memfokuskan pemulihan ekonomi kemudian mengabaikan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi maka akan muncul klaster Pandemi Covid-19 yang baru, sehingga sektor kesehatan dan ekonomi harus dipulihkan secara bersama-sama.

Penyebab produk kebijakan yang kurang berkualitas dari pemerintah selanjutnya yaitu pandangan para pejabat pemerintah yang menganggap Pandemi Covid-19 sebagai suatu yang tidak dapat diprediksi atau bisa disebut dengan peristiwa Black Swan.

Pandangan seperti itu terlihat pada awal penyebaran pandemi, yang mana terdapat perbedaan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan penyebaran virus, bahwa ada beberapa pemerintah daerah yang melakukan “lockdown” wilayah sebelum mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat.

Tindakan tersebut mencerminkan adanya ketidaktahuan pemerintah terkait dengan cara menanggulangi Pandemi, padahal pandemi seperti ini bukan pertama kali nya terjadi, beberapa contoh pandemi terdahulu yaitu Flu Spanyol yang menyerang eropa pada tahun 1918-1920, Flu Asia yang terjadi pada tahun 1956-1958 yang menyerang Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Sehingga pandemi bukanlah peristiwa Black swan yang tidak dapat diprediksi, namun sesuatu yang bisa kapan saja terjadi.

Belajar dari gagapnya penanganan dan anggapan sebelah mata terhadap kehadiran pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah mampu merefleksikan diri dan menyiapkan berbagai langkah konkret terkait penanganan pandemi. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui upaya preventif seperti melakukan peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan, mengingat pandemi dapat kapan saja menyerang Indonesia.

Selain itu juga pemerintah dapat menyiapkan desain kebijakan fiskal untuk diterapkan apabila terjadi kondisi darurat seperti pandemi sekarang ini. Sehingga perlu untuk masing-masing lembaga kementerian memperkuat koordinasi, terutama oleh Kementerian terkait seperti kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, karena mereka memiliki peran penting dalam proses pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional di masa pandemi.

Sumber

Andryanto, S. D. (2021). Apakah UU Kekarantinaan Kesehatan Diterapkan Jika PPKM Darurat Diperpanjang? Tempo.Co, 1.

https://nasional.tempo.co/read/1485316/apakah-uu-kekarantinaan-kesehatan-diterapkan-jika-ppkm-darurat-diperpanjang/full&view=ok

Nurhadi. (2021). Sebelum Covid-19, Berikut Ini Pandemi yang Pernah Terjadi di Muka Bumi. Tempo.Co, 1. https://tekno.tempo.co/read/1500727/sebelum-covid-19-berikut-ini-pandemi-yang-pernah-terjadi-di-muka-bumi/full&view=ok

Persada, S. (2021). Kritik untuk Jokowi dalam Tangani Pandemi, Bermain Istilah Sampai Minim Rencana. Tempo.Co, 1.

https://nasional.tempo.co/read/1428508/kritik-untuk-jokowi-dalam-tangani-pandemi-bermain-istilah-sampai-minim-rencana