Keadilan dalam Pendidikan: Upaya Mengatasi Kesenjangan

siswa/i sedang melaksanakan kegiatan apel bulanan (sumber: PM. Ummul Quro Al-Islami)

Indonesia masih memiliki beberapa problematika dalam pendidikan, salah satunya adalah kesenjangan pendidikan. Memang di Indonesia masih terdapat kesenjangan di dunia pendidikan, khususnya di daerah pedalaman. Seperti di daerah Nusa Tenggara Timur, isu kurangnya tenaga pengajar di kawasan perbatasan darat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan (BNPP, 2015). Keadaan wilayah yang beragam bisa menjadi salah satu alasan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Contoh nyata adalah kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap akses transportasi atau jalan yang layak untuk perjalanan siswa menuju sekolah.

Tenaga pendidik yang kurang cakap terhadap kebijakan dan ketinggalan arus dalam era perubahan sistem pendidikan merupakan faktor kendala yang fatal dalam dunia pendidikan. Akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang memadai masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan yang terjadi antara sistem pendidikan di pedesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa akses pendidikan yang merata dan berkualitas belum tercapai.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), bekerja sama dengan Article 33 Indonesia menyelenggarakan "Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia 2024" pada 22-23 Juli 2024 di Ayana Midplaza, Jakarta. Forum ini mengusung tema "Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia."

Dalam pembukaan FELT 2024, Menno dari University of Amsterdam berpendapat bahwa fokus pada akses saja tidak cukup untuk menciptakan kesetaraan pendidikan. Ia mendorong agar perhatian lebih diberikan pada pemerataan sumber daya di sekolah, sehingga sekolah yang menerima siswa kurang mampu dapat memberikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah yang menerima siswa mampu. Menanggapi peran infrastruktur pendidikan, Menno menambahkan bahwa Platform Merdeka Belajar (PMM) berperan penting dalam pemerataan pendidikan dengan mengurangi beban guru dan memfasilitasi pertukaran pikiran antar guru.

Anindito Aditomo, staf khusus Mendikbudristek, mengakui bahwa program "Merdeka Belajar" telah membawa perbaikan signifikan secara nasional. Namun, ia mendorong agar program ini lebih terfokus pada sekolah dan kelompok-kelompok yang tertinggal, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Anindito juga memaparkan sejumlah kebijakan utama yang telah diterapkan Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. "Kita melakukan distribusi sumber daya yang jauh lebih afirmatif melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kontekstual kurikulum melalui Kurikulum Merdeka, akses pengembangan guru yang lebih demokratis melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), menetapkan target kompetensi literasi dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta desegregasi melalui zonasi," jelas Anindito.

Jadi, apa itu Merdeka Belajar?

Program " Merdeka Belajar" dibuat oleh Nadiem Makarim pada tahun 2019, dengan tujuan utama untuk mereformasi sistem pendidikan di Indonesia dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah, guru, dan siswa. Program "Belajar Merdeka" memiliki salah satu episode yang bernama "Guru Penggerak". Program Guru Penggerak berfokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional kariernya. Program ini akan menilai guru dari sisi pedagogi, kemampuan analisis, motivasi, dan kompetensi lainnya. Program Guru Penggerak juga menyediakan "Komunikasi Praktik" sebagai wadah belajar dan berkolaborasi antar guru.

Kemendikbudristek juga meluncurkan episode ke-9 dari " Merdeka Belajar," yaitu "Kartu Indonesia Pintar (KIP)." Bantuan Biaya Pendidikan ini menunjuk kepada seluruh pelajar di Nusantara yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Program seperti "Rumah Belajar" dan "Indonesia Pintar" memanfaatkan platform digital untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas ke daerah terpencil. Meskipun begitu, tantangan infrastruktur internet di daerah terpencil masih perlu diperhatikan.