Anatomi Penangan Krisis 1998, 2008, dan 2020

Ilustrasi pergerakan saham. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

1. Krisis 1998

Krisis tahun 1998 berawal dari krisis di beberapa negara Asia yang menyeret jatuhnya nilai tukar beberapa mata uang negara Asia dan berlanjut ke mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah diperparah oleh jatuh temponya utang luar negeri perusahaan swasta yang sangat besar, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah sangat tajam dalam waktu singkat. Akibat pelemahan tajam tersebut, maka likuiditas terjadi kekurangan likuiditas perbankan, termasuk Bank BUMN. Rush uang rupiah terjadi di berbagai Bank yang menjadi titik awal ambrolnya perbankan nasional.

Saat yang bersamaan terjadi kelangkaan bahan pokok, terutama beras di berbagai kota, terutama di Jakarta. Ini menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga masyarakat memborong bahan pokok di berbagai supermarket.

Saat yang sama terjadi tekanan politik yang sangat keras terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang antara lain dimotori oleh Amin Rais, Megawati, Gus Dur.

Pak Harto menghadapi tiga krisis sekaligus, yaitu krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kepercayaan.

Pak Harto sedang mencari cara menyelesaikan krisis ekonomi yang antara lain dengan meminta bantuan IMF. Namun tidak mampu memperbaiki keadaan ekonomi dalam waktu singkat sehingga krisis politik dan krisis kepercayaan tidak bisa dikembalikan. Krisis diperparah oleh terjadinya kerusuhan di Jakarta yang selain menghanguskan pusat-pusat perbelanjaan di Jabodetabek, pembakaran kendaraan di jalan-jalan serta korban nyawa sangat banyak yang sampai saat ini tidak diketahui berapa jumlahnya, dan juga tidak terbuka siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan tersebut.

Karena ketiga krisis tersebut terus berlangsung, mahasiswa mulai bergerak. Sebenarnya pergerakan mahasiswa berawal dari Makassar, diikuti mahasiswa Solo, Medan, dan Jakarta. Gerakan mahasiswa menjadi masif saat terjadi penembakan mahasiswa Trisakti. Sampai saat ini belum terungkap siapa sebenarnya yang menembak mahasiswa tersebut. Demo mahasiswa terus meningkat dan puncaknya, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR yang menjadi salah satu sebab Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI setelah berkuasa selama 32 tahun dan diserahkan kepada wakil Presiden Pak Habibie. Karena tidak mampu mengatasi krisis politik dan krisis kepercayaan, pada dasarnya Pak Harto tidak memiliki kesempatan sama sekali mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi selain menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF dan kebijakan bail out puluhan Bank yang bangkrut, di antaranya BCA dengan nilai sebesar Rp 670 triliun.

Pak Habibie menerima ketiga krisis tersebut (ekonomi, politik dan kepercayaan) dari Pak Harto untuk diperbaiki. Walaupun Pak Harto sudah jatuh, oposisi, dan mahasiswa tetap tidak memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Habibie. Di tengah tekanan politik yang tinggi pak Habibie melakukan terobosan kebijakan dan perubahan ratusan Undang-Undang untuk membuka kebebasan dan demokrasi, seperti kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan lain-lain. Atas reformasi tersebut, terjadi perbaikan stabilitas politik. Dengan modal sedikit stabilitas politik (bukan kepercayaan politik), Pak Habibie berhasil mengembalikan nilai tukar dari sekitar Rp 17.000 menjadi sekitar Rp 8.000.

Karena terikat oleh LoI antara IMF dengan pemerintah RI yang ditandatangani oleh Direktur IMF dengan Pak Harto, maka ruang kebijakan yang dimiliki oleh Pak Habibie sangat sempit. Dari LoI tersebut berbagai regulasi harus dicabut, bahkan program pengembangan industri strategis yang merupakan program Pak Habibie seperti produksi pesawat N-250 dan N-2130 serta bantuan likuiditas keb10 industri strategis arus dihentikan.

Sejujurnya Pak Habibie sudah berhasil menyelesaikan krisis ekonomi, tetapi karena dianggap bagian dari rezim Pak Harto maka kepercayaan politik tetap tidak diperoleh yang dibuktikan dengan ditolaknya pertanggungjawaban beliau pada sidang Umum MPR 1999. Sebagai negarawan, saat pertanggungjawaban ditolak lewat voting yang sebenarnya selisih yang menolak dengan yang menerima tidak terlalu jauh, Pak Habibie memilih mundur sebagai calon presiden. Akhirnya terpilih Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden.

Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang dijalankan saat ini berawal dari Amandemen UUD 1945 yang diikuti oleh perubahan berbagai Undang-Undang berlangsung setelah Pemerintahan Pak Habibie.

Inti dari penyelesaian krisis ekonomi 1998 antara lain adalah: (1) Diambil alihnya bangkrutnya perbankan dengan nilai Rp 670 triliun yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), (2) Konsistensi melakukan perubahan yang terukur, (3) Dibatalkannya proyek-proyek besar jangka panjang, (4) Sikap legowo pemimpin untuk menyelamatkan persatuan dan demokrasi, (5) Difungsikannya lembaga negara sesuai kedudukan, tugas, dan kewenangannya sesuai UUD 1945.

2. Krisis 2008

Berbeda dengan krisis 1998, krisis 2008 murni krisis ekonomi. Jika kadar krisis saya berikan bobot 1-10, dimana nilai 10 sangat krisis maka bobot krisis 1998 secara relatif nilainya 9,5 maka bobot krisis 2008 adalah 4,5. Artinya sangat ringan dibandingkan dengan krisis 1998. Lembaga keuangan kita masih sangat sehat, cadangan devisa juga cukup, ekonomi rakyat berjalan dengan baik.

Krisis 2008 dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan penurunan nilai tukar beberapa negara Asia yang terjadi secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memicu terjadinya pelemahan nilai tukar dan penurunan harga saham secara drastis. Dampak nyata terhadap ekonomi adalah kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok. Beban APBN menjadi sangat berat karena menanggung subsidi BBM dan listrik yang mencapai sekitar Rp 500 triliun atau hampir sepertiga dari APBN.

Kebijakan saat itu difokuskan pada: (1) Menjaga daya beli masyarakat, (2) Stabilisasi nilai tukar rupiah, dan (3) Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

Daya beli masyarakat dilakukan melalui instrumen kebijakan berupa untuk masyarakat miskin, berupa: (1) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), (2) Pemberian beras murah untuk masyarakat miskin (raskin), dan (3) Proyek padat karya, (4) Konversi penggunaan minyak tanah ke gas dengan subsidi gas, (5) mempertahankan subsidi BBM dan listrik.

Untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pasar modal dilakukan melalui program pembelian kembali (buy back) saham-saham BUMN.

Untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah dilakukan melalui kebijakan pengendalian impor dan mendorong peningkatan ekspor.

Dengan instrumen kebijakan demikian, didorong oleh normalnya kembali harga minyak serta naiknya beberapa harga komoditas ekspor, krisis 2008 dapat dilalui dengan selamat dan pertumbuhan ekonomi kembali normal.

3. Krisis 2020

Krisis yang sedang terjadi saat ini diawali oleh makin beratnya beban fiskal serta tidak berhasilnya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga menyebabkan defisit terus berlangsung sejak 2014. Dampaknya beban utang semakin besar, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Hal lain yang memicu adalah terjadinya defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Sehingga tahun 2020 terjadi 3 defisit yang bersamaan, yaitu: (1) Defisit fiskal, (2) Defisit perdagangan, dan (3) Defisit transaksi berjalan. Akibatnya berpengaruh pada nilai tukar rupiah dan harga saham di pasar modal. Krisis "dasar" tersebut diperparah dengan terjadinya pendemi Corona yang melanda dunia.

Corona selain mengancam nyawa manusia di hampir seluruh belahan dunia, juga menjadi penyebab berhentinya banyak aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Saat ini belum bisa membahas secara rinci berapa dalam dampak krisis 2020 karena masih sedang berlangsung.

Perbedaan nyata antara krisis 1998, 2008 dan 2020 secara umum adalah bahwa krisis 1998 merupakan kombinasi antara krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis politik. Krisis 2008 adalah murni krisis ekonomi. Krisis 2020 adalah kombinasi antara krisis ekonomi, krisis mengatasi musibah kemanusiaan, krisis ekonomi dunia, dan mengarah pada krisis kepercayaan.

Apakah krisis 2020 dapat diatasi dan dilalui dengan baik, sangat tergantung banyak hal, antara lain: (1) Seberapa lama pendemik Corona bisa diselesaikan di berbagai negara, (2) Seberapa lama dan seberapa luas da jumlah korban yang terjadi di Indonesia, (3) Seberapa efektif kebijakan pemerintah mengatasi Corona, (4) Seberapa efektif kebijakan pemerintah mengatasi dampak Corona terhadap ekonomi rakyat miskin, (5) Seberapa jauh keberanian pemerintah mengambil kebijakan menunda proyek jangka panjang untuk mengurangi beban fiskal dan tiga defisit yang sedang berlangsung.

Krisis 2020 menjadi lebih kompleks karena menyangkut masalah kemanusiaan yang kebijakannya selain harus cepat juga harus tepat dan efektif. Jika salah memilih kebijakan dan salah dalam mengelola informasi, maka dampak krisis 2020 bisa mendekati atau sama dengan dampak krisis 1998.

Oleh : Muhammad Said Didu

#ManusiaMerdeka