UNTUK MENYAMBUT ASIAN GAMES, INI YANG DIPERSIAPKAN PUAN MAHARANI

Apa yang didapatkan Indonesia dari Sea Games 2017 di Malaysia benar-benar menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat, terutama Kemenko PMK, Kemenpora, KONI, dan instansi lainnya. Terlepas dari beberapa hal yang “mengganggu”, terutama dari pelaksana dan pertandingan yang “tidak masuk akal”, tapi harus diakui, bahwa ada beberapa kelemahan mendasar yang membuat Indonesia tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Itulah yang disadari oleh Puan Maharani, sebagai evaluasi penting, bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan.

Kesadaran itu kemudian menjadikan semangat Puan Maharani untuk memastikan dunia olahraga Indonesia dapat diurusi dengan baik, terutama ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran pesta olahraga paling akbar se-Asia. Tentu selain sukses secara penyelenggaraan, Indonesia juga berharap bisa sukses prestasi. Kemudian, semua itu terejawantahkan ketika Puan Maharani menidaklanjuti Perpres tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor 95 Tahun 2017.

Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dihadiri oleh Menpora, KONI, dan instansi terkait lainnya, Puan Maharani menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi tupoksi masing-masing stakeholder dalam Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). “Rencana pelatihan performa tinggi dan anggarannya, Kami minta agar dapat diselesaikan Bulan Desember nanti agar antara Januari-Februari tahun depan (2018-red) dapat mulai memanfaatkan anggaran. Dengan begitu, segala hambatan seperti di masa lalu tidak terjadi lagi. Kita jadi dapat berkonsentrasi penuh terhadap prestasi atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games nanti sesuai rencana,” ujar Menko PMK dalam pembukaannya (viva.co.id).

Seperti diketahui, sebagaimana dilansir oleh viva.co.id, dalam Pepres No. 95/2017 ditetapkan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga akan melaksanakan segala ketentuan dalam Perpres dan Komite Olahraga Nasional (KONI) akan bertindak selaku pengawas dan pembantu menteri pelaksana, sementara Menteri Olahraga akan menetapkan kriteria dan kebijakan pengawasan setelah terlebih dulu berkoordinasi dengan Menko PMK. Segala perumusan dan penetapan kebijakan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dilakukan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan) setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Puan Maharani juga menjelaskan, bahwa dalam Perpres tersebut juga diatur tentang peningkatan prestasi atlet melalui pembinaan yang berjenjang melalui sekolah formal, pelatihan performa tinggi dengan pemanfaatan IPTEK ke-olahraga-an, pembiayaan dan anggaran yang bisa langsung digunakan oleh Cabor dengan akutabilitas dan transparansi, evaluasi dan pengawasan, termasuk juga seleksi atlet dan pelatih yang terbaik.

Maka, dalam konteks ini, kita kembali disuguhkan kemampuan Puan Maharani dalam melakukan kerja-kerja koordinatif untuk menyamakan persepsi dan tujuan sehingga apa yang diagendakan menjadi lebih mudah diarahkan untuk mencapai tujuan. Seharusnya, dalam hal seperti inilah kita melihat sisi lain dari kerja Puan Maharani, sebab melakukan upaya koordinatif dengan berbagai Kementerian atau Lembaga tertentu merupakan tanggung-jawab utamanya.

Artinya, kerja koordinatif Puan Maharani tak bisa diragukan!