Apakah HTN Sama dengan HAN? Memahami Keterkaitan Keduanya

Ilustrasi Konsultasi Hukum. Foto: iStockPhoto

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tentang hukum, akan tetapi rinciannya seringkali membingungkan. Salah satunya yaitu cabang-cabang dari hukum itu sendiri, termasuk HTN (Hukum Tata Negara) dan HAN (Hukum Administrasi Negara) yang sering disebut. Namun, apakah keduanya benar-benar sama? Pertanyaan ini sering menimbulkan kebingungan.

Tapi, jangan khawatir! Artikel ini akan membahas dengan ringan dan mudah dipahami tentang kedua hal tersebut. Kita akan menjelaskan dengan santai dan jelas, apa sebenarnya perbedaan dan apakah ada keterkaitan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, tanpa membuat pusing kepala. Mari, simak penjelasannya!

Pengertian singkat HTN dan HAN

Kesimpulan menurut Logemann, HTN (Hukum Tata Negara) adalah aturan yang mengatur bagaimana negara diatur. Dalam pandangannya, negara mirip dengan sebuah kantor besar yang memiliki berbagai posisi atau jabatan. Inti dari HTN menurutnya adalah jabatan-jabatan ini. Jabatan di sini bukan hanya posisi, tetapi karakteristik khusus dalam HTN.

Jabatan merupakan lingkungan kerja tetap dan jelas yang diperuntukkan bagi pejabat yang memiliki tugas khusus dalam pemerintahan. Mereka harus mewakili jabatan tersebut dalam tindakan dan keputusan mereka secara pribadi. Jadi, cakupannya meliputi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta hak asasi manusia.

Konstitusi menjadi pondasi yang menetapkan peran dan tanggung jawab presiden, parlemen, dan sistem yudikatif dalam mengatur negara. Melalui HTN, aturan dasar ini menetapkan kerangka kerja yang mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan negara.

Sedangkan HAN (Hukum Administrasi Negara) merupakan kumpulan aturan yang memberikan petunjuk khusus kepada pejabat pemerintah atau alat administrasi negara. Fokusnya adalah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi mereka agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HAN menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan, pengaturan birokrasi, dan kebijakan publik. Secara praktis, HAN mengatur berbagai aspek seperti perizinan, perpajakan, dan penyediaan layanan publik. Dengan demikian, HAN menciptakan landasan hukum yang mengarahkan proses administrasi pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara.

Beda dan keterkaitan keduanya

Bedanya, HTN (Hukum Tata Negara) mempelajari konsep-konsep dasar tentang negara dan hak-hak serta kewajiban warga negara. HTN lebih terfokus pada kerangka kerja negara dalam keadaan statis atau diam, seperti konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia.

Sementara Hukum Administrasi Negara (HAN) lebih menekankan pada aspek-aspek teknis yang mungkin hanya penting bagi para spesialis atau praktisi hukum. HAN mengatur berbagai proses administrasi pemerintahan dalam keadaan dinamis atau bergerak, seperti perizinan, prosedur pajak, dan penyediaan layanan publik. HAN menitikberatkan bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam situasi yang terus berubah di tingkat administratif pemerintahan.

HTN dan HAN memiliki kaitan yang erat. HAN dianggap sebagai turunan dari HTN atau disebut sebagai hukum sekunder HTN. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam objek kajiannya, yaitu negara.

Mereka sama-sama menelaah kebijakan pemerintah dan memiliki asas-asas yang bersifat fundamental, asas-asas yang berlaku dalam HTN juga berlaku dalam ranah HAN. Sehingga, apa yang menjadi landasan dalam Hukum Tata Negara juga memengaruhi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Hukum Administrasi Negara.

Kesimpulannya, HTN mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sementara HAN menerapkan aturan-aturan ini dalam administrasi. Meski fokusnya beda, HAN sebenarnya turunan dari HTN yang lebih teknis dalam aplikasinya. Keduanya terkait, karena prinsip HTN memengaruhi pengaturan praktis di HAN. Jadi, HTN sebagai landasan pemikiran, HAN sebagai langkah nyata dalam mengatur negara.