Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Ada 'Backing' Peredaran Tramadol di Jabar
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada pihak yang dapat melindungi atau membekingi peredaran obat keras terbatas (OKT), termasuk tramadol, di Jawa Barat. Ia optimistis aparat penegak hukum mampu memberantas peredaran obat ilegal.
Pernyataan itu disampaikan Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP) di Kantor BPSDM Jawa Barat, Selasa (4/8), saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penanganan peredaran tramadol.
Belakangan ini warganet ramai membahas peredaran tramadol dkk di Jabar, bahkan ada yang mengunggah sejumlah nama sebagai otak.
Dedi mengatakan jaringan aparat keamanan di Jawa Barat telah lengkap, mulai dari tingkat desa hingga kepolisian resor. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal untuk menekan peredaran obat keras ilegal.
"Tramadol itu hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Bhabinkamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas," kata Dedi.
Ia juga menyinggung keberhasilan Polresta Bandung mengungkap peredaran obat keras dalam jumlah besar. Menurutnya, capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi kepolisian di daerah lain.
"Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa mengumpulkan sampai satu juta butir. Nah, nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain," ujarnya.
Saat ditanya mengenai dugaan adanya pihak yang membekingi jaringan peredaran tramadol, Dedi membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dalam memberantas kejahatan.
"Enggak, enggak ada backing-backing-an. Masa negara kalah sama begitu," tegasnya.
Dedi berharap komitmen aparat kepolisian dalam memberantas peredaran Tramadol terus diperkuat sehingga penyalahgunaan obat keras terbatas di Jawa Barat dapat ditekan dan tidak lagi meresahkan masyarakat.