KDM Soroti Ketidakadilan Tambang: Daerah Kaya SDA Justru Warganya Miskin

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ketidakadilan yang terjadi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kekayaan alam yang dikeruk dari suatu wilayah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, bukan justru meninggalkan kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
Sorotan itu disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations di Pullman Bandung International Convention Center, Selasa (20/10).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang diketuai Ilham Habibie.
Dedi mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan dia menghentikan aktivitas sejumlah tambang di Jawa Barat. Ia menilai terdapat ketimpangan antara keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam dan kondisi masyarakat di sekitar lokasi tambang.
"Saya hari ini di Jawa Barat itu menutup berpuluh-puluh tambang dengan nilai investasi yang sangat besar. Problematikanya cuma satu, saya melihat ada ketidakadilan," kata Dedi.
Ia mencontohkan, material hasil pertambangan dikirim ke daerah lain untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi, termasuk digunakan dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat.
Sementara itu, masyarakat di wilayah asal sumber daya alam tersebut masih menghadapi kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.
"Kenapa dari tempat tambang dikirim ke tempat lain, lahir gedung bertingkat, harga hotel ada yang kamarnya Rp 150 juta per bulan. Masyarakat di situ tidak sekolah, mengalami kemiskinan dan konflik yang tidak pernah berkesudahan, sehingga saya katakan stop," ujarnya.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di daerah penghasil.
Ia menilai persoalan itu perlu diselesaikan dengan mengubah pola pembangunan, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar daerah penghasil bahan baku mampu mengembangkan industri dan menghasilkan produk jadi secara mandiri.
Dedi menegaskan, daerah yang kaya sumber daya alam tidak semestinya terus bergantung pada penjualan bahan mentah.
Masyarakat setempat perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan teknologi sehingga dapat memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam di wilayahnya.
"Saya ingin mengubah dulu culture-nya, agar apa? Agar ke depan negara yang kaya kekayaan alamnya tidak menjadi negara yang paling menderita karena telat dalam menyekolahkan anaknya menjadi seorang engineer," kata politikus Gerindra ini.
Ia menilai pendidikan dan penguasaan teknologi menjadi faktor penting untuk mendorong kesetaraan antarnegara maupun antardaerah.
Dengan demikian, daerah penghasil bahan baku dapat bertransformasi menjadi wilayah yang mampu memproduksi barang jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Dalam forum tersebut, Dedi juga mengingatkan para insinyur agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Menurutnya, ilmu teknik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan manusia.
"Para engineer di negara ASEAN adalah engineer yang bekerja untuk keadilan, bekerja untuk kemanusiaan, bukan bekerja untuk hegemoni dan dominasi," ujarnya.
Dedi berharap pengembangan teknologi dan industri di kawasan ASEAN dapat berjalan dengan prinsip saling melengkapi. Negara atau daerah penghasil bahan baku, menurutnya, perlu memperoleh manfaat yang sepadan dengan nilai ekonomi produk yang dihasilkan dari sumber daya tersebut.
Ia menambahkan, pembangunan yang berkeadilan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, hingga keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, kekayaan alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
