Tangani Banjir Bandung, Pemkot Butuh Rp 800 Miliar untuk Bangun Kolam Retensi
PerbesarPemerintah Kota Bandung memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar untuk menangani persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembangunan sejumlah kolam retensi berkapasitas besar di wilayah timur Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penanganan banjir saat ini difokuskan pada kawasan selatan Jalan Soekarno-Hatta yang kerap mengalami genangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurutnya, persoalan banjir di kawasan tersebut terbagi dalam dua wilayah penanganan, yakni bagian timur yang didominasi wilayah Kota Bandung serta bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
"Penanganan banjir sudah kita polakan. Yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari, itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua," kata Farhan saat memberikan keterangan di Mapolrestabes Bandung, Jumat (2/10).
Farhan menjelaskan, wilayah timur membentang dari kawasan Ciwastra hingga Cibiru. Sementara itu, wilayah barat mencakup kawasan Buahbatu ke arah Cimindi yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Dia menyebut persoalan banjir di wilayah timur berkaitan dengan perubahan sistem saluran air yang sebelumnya dirancang untuk mengalirkan air menuju kawasan selatan.
Namun, pengaturan saluran yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung membuat aliran air kembali ke wilayah Kota Bandung sehingga memicu genangan.
"Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka saluran sebesar-besarnya, tapi akibatnya orang Kabupaten jadi kebanjiran. Solusinya saluran air yang masuk ke Kabupaten dikecilin semua. Akibatnya air yang ke arah selatan itu balik deui. Maka genangan air terjadi," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung berencana membangun kolam retensi baru di kawasan timur. Fasilitas tersebut akan berfungsi menampung air sebelum dipompa kembali melalui sistem pengelolaan air.
Farhan mengatakan kebutuhan kolam retensi semakin mendesak karena sejumlah kawasan yang dahulu berfungsi sebagai area tampungan air kini telah berubah menjadi bangunan.
"Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi-kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone (hilang), sudah jadi bangunan," ujarnya.
Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut membutuhkan perencanaan teknis dan biaya yang besar. Karena itu, desain penanganan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Nilainya Rp 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran, tentu dari pusat dan bantuan barat," katanya.
Sementara itu, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran kurang dari 15 persen dari total kebutuhan untuk tahap perencanaan. Farhan menyebut biaya perencanaan saja diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 miliar.
Adapun penanganan banjir di wilayah barat membutuhkan koordinasi lintas daerah karena titik-titik genangan berada di kawasan perbatasan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Buahbatu, Moh Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi.
Farhan berharap Gubernur Jawa Barat segera memfasilitasi pertemuan antara Pemkot Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Cimahi untuk merumuskan solusi bersama.
"Kalau bagian barat karena semua bersentuhan dengan Kabupaten dan Kota Cimahi, terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama. Solusi aglomerasi seperti solusi sampah," tuturnya.
Dia menegaskan persoalan banjir di Bandung Selatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh wilayah yang saling terhubung dalam sistem aliran air.