Mengawal Perubahan: Tantangan dan Harapan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024 akan menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Setelah melalui proses pemilu yang kompetitif dan dinamis, Prabowo memenangkan pemilu bulan April 2024 dengan perolehan 58% suara. Terpilihnya Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden membawa harapan baru bagi kemajuan negara. Namun, pemerintahan baru juga menimbulkan tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintahan baru, khususnya dalam hal menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada masa kampanye, Prabowo menyampaikan visi dan misinya untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia menjanjikan program pembangunan yang lebih adil dan inklusif, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Lingkaran Riset Indonesia (LSI), sekitar 60% pemilih optimis terhadap program yang akan ditawarkan Prabowo pada masa pemilu, terutama terkait pembangunan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan. Denny JA, Direktur LSI, menyatakan, “Harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru sangat tinggi, terutama dalam hal pengelolaan ekonomi yang inklusif dan program-program sosial yang tepat sasaran.”

Harapan besar masyarakat tertuju pada penyusunan kabinet yang kuat dan berorientasi pembangunan, yang terdiri dari menteri-menteri yang tidak hanya berkompeten tetapi juga mempunyai integritas tinggi. Kabinet yang beragam dan mewakili berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan yang ada.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Prabowo dan Gibran tidaklah mudah. Di bidang perekonomian, Indonesia masih dirundung berbagai permasalahan seperti inflasi, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2024, tingkat inflasi mencapai 5,73% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,45% (Sumber:[BPS](https://www.bps .go.ID )). Dampak krisis global, seperti kenaikan harga energi dan pangan, merupakan permasalahan mendesak yang harus segera diatasi. Pemerintahan baru harus mengambil tindakan cepat dan tepat untuk meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Program efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat UMKM harus menjadi prioritas utama.

Salah satu tantangan utama bagi pemerintahan baru adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Isu perubahan iklim semakin menjadi isu global, dan sebagai negara yang kaya akan lingkungan alam, Indonesia perlu berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Menurut Laporan Pembangunan Manusia 2023 yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan sosial. “Kita tidak bisa lagi memisahkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Indonesia harus menjadi contoh dalam memimpin perubahan untuk melindungi planet kita,” kata Marco Kamiya, Kepala UNDP Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan dan berkelanjutan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional (sumber: [UNDP](https://www.undp.org)).

Di bidang politik, Prabowo menghadapi tugas berat untuk merangkul semua pihak, termasuk partai oposisi, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sepanjang sejarah politik Indonesia, ketegangan antar partai politik seringkali menghambat kemajuan. Oleh karena itu, bagi Prabowo, penting untuk menciptakan lingkungan politik di mana dialog dan kerja sama dapat terjadi. Hal ini juga penting untuk menghindari polarisasi yang dapat memecah belah masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), stabilitas politik dan kerja sama antar pihak sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Igor Dirgantara, seorang pakar politik mengatakan, “Politisi yang baik adalah mereka yang mampu mendengarkan suara rakyat dan mengintegrasikan aspirasi tersebut dalam kebijakan publik” (sumber: [CSIS](https://www.csis.org)).

Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Prabowo, Masyarakat akan mengawasi dengan cermat bagaimana ia memimpin negara berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan inklusivitas. Tindakan yang diambil harus mencerminkan suara dan kepentingan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. “Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin. Tanpa integritas, tidak ada pemerintahan yang akan mendapatkan kepercayaan publik,” ungkap Ketua Transparency International Indonesia, Sudarto (sumber: [Transparency International](https://www.transparency.org)).

Selain itu, pelantikan juga menjadi momen penting untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintahan baru dalam memberantas korupsi. Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023, yang menunjukkan bahwa masalah korupsi masih sangat besar, menurut laporan Transparency International. Skandal korupsi yang mencoreng citra pemerintahan sebelumnya terus menghantui masyarakat. Program antikorupsi perlu diperkuat dan didukung oleh sistem yang lebih baik, termasuk perlindungan bagi pelapor (whistleblower) dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. “Keberanian untuk memberantas korupsi harus menjadi salah satu fondasi dari pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (sumber: [KPK](https://www.kpk.go.id)). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Pendidikan juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintahan baru. Berinvestasi dalam pendidikan berkualitas adalah fondasi pembangunan suatu negara. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran pendidikan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 500 triliun pada tahun 2024, namun masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. “Investasi dalam pendidikan adalah investasi masa depan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kita tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan,” ungkap Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim (sumber: [Kementerian Pendidikan](https://www.kemendikbud.go.id)). Program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan kepribadian harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerataan akses terhadap pendidikan harus terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mewujudkan cita-citanya.

Dari sisi sosial, tantangan terbesarnya adalah perpecahan antar kelompok masyarakat. Menurut laporan dari World Bank, kesenjangan pendapatan di Indonesia semakin melebar, dengan 10% masyarakat terkaya menguasai 74% kekayaan nasional. Faisal Basri, seorang ekonom senior, mengatakan, “Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar adalah tantangan terbesar bagi kita sebagai bangsa. Semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata” (sumber: [World Bank](https://www.worldbank.org)). Program yang inklusif dan berkeadilan harus dikembangkan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapat manfaat dari pembangunan tanpa kecuali. Ketidakadilan sosial yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan, sehingga mengganggu proses pembangunan. Oleh karena itu, upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan merata harus menjadi salah satu pilar utama program pemerintah.

Akhirnya, pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tidak hanya menjadi simbol peralihan kekuasaan, namun juga menjadi titik awal perjuangan baru menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Masyarakat menaruh harapan besar pada pasangan ini untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pemerintahan ini akan bergantung pada kemampuannya mengatasi tantangan yang ada, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan mengembangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh warganya.