Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik dan Tantangan Menuju Kesetaraan

International Women's Day (Sumber: Shutterstock)

Deskriminasi gender dan patriarki sudah mendarah daging di banyak negara yang sudah lama menjadi hambatan besar bagi perempuan dalam dunia politik. Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan telah dikecualikan dari pengambilan keputusan politik selama berabad-abad, perjuangan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan kekuasaan mempunyai dampak yang besar. Generasi baru perempuan yang berjuang melawan ketidakadilan gender di ranah politik global dapat terwujud berkat kerja keras para perempuan ini di dunia politik. Maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalaan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekadar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu,

Sejarah perempuan dalam politik dapat dilihat kembali pada masa mereka mulai memperjuangkan hak-hak politik dasar, termasuk hak untuk memilih (hak pilih perempuan). Gerakan suffragette di Inggris dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan hak politik perempuan. Tokoh-tokoh seperti Emmeline Pankhurst di Inggris dan Susan B. Anthony di Amerika Serikat memimpin gerakan yang menuntut kesetaraan hak pilih. Berkat usaha mereka, perempuan di negara akhirnya memperoleh hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, membuka jalan untuk partisipasi politik yang lebih luas. Salah satu contoh penting dari perempuan yang berhasil menembus dunia politik adalah Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris tahun 1979. Thatcher memimpin Inggris selama lebih dari satu dekade, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam politik dunia pada zamannya. Di Asia, Sirimavo Bandaranaike dari Sri Lanka menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri di dunia pada tahun 1960.

Kedudukan perempuan dalam politik di Indonesia juga mengalami transisi yang berkepanjangan. Di antara individu yang paling terkenal adalah R.A. Kartini yang dianggap sebagai simbol perjuangan untuk kesetaraan perempuan sekaligus pejuang emansipasi wanita dari sistem pendidikan. Kartini mengajak perempuan Indonesia untuk berani memperjuangkan haknya. Setelah kemerdekaan, beberapa perempuan mulai aktif di dunia politik, tetapi peran mereka tetap terbatas. Maria Ulfah Santoso merupakan perempuan pertama yang diangkat menjadi menteri pada masa awal kemerdekaan Indonesia, menjabat sebagai Menteri Sosial tahun1946. Ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden Indonesia pada tahun 2001, ia membawa perubahan signifikan sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kepemimpinannya menjadi simbol penting yang menunjukkan kepada perempuan Indonesia bahwa mereka mampu mencapai puncak politik nasional.

Meskipun sudah ada kemajuan yang luar biasa, perempuan dalam dunia politik masih menghadapi hambatan besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Salah satu masalah utama adalah kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik. Menurut Inter-Parliamentary Union (IPU), pada tahun 2023, perempuan hanya mengisi sekitar 26,5% kursi parlemen di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, meskipun ada kebijakan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, jumlah perempuan yang terpilih masih jauh dari angka tersebut. Hambatan perempuan sering kali memiliki sedikit akses terhadap sumber daya politik di berbagai negara, seperti pendanaan untuk kampanye atau dukungan dari partai politik. Struktur partai yang masih didominasi laki-laki juga sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk maju sebagai calon pemimpin. Selain itu, mereka harus menghadapi konvensi masyarakat yang terus memandang perempuan yang kurang layak mendapatkan peran kepemimpinan. Kepercayaan tradisional mengenai peran perempuan dalam mengurus rumah tangga terus menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di banyak masyarakat. Isu besar lainnya yang dihadapi banyak politisi perempuan adalah kekerasan yang sering kali menjadi fokus pelecehan, ancaman kekerasan, dan pelecehan seksual baik secara verbal ataupun non verbal. Di Indonesia, banyak perempuan politisi yang mengeluhkan bahwa serangan yang mereka terima lebih sering berfokus pada kehidupan pribadi atau penampilan fisik mereka dibandingkan pada kapasitas politik mereka. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan kurang mendukung bagi perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan guna mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah penerapan kuota gender, yang memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Indonesia, misalnya, telah menerapkan kebijakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun implementasinya masih belum sempurna, kebijakan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik nasional. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan gerakan feminis harus terus mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih menyeluruh. Gerakan-gerakan ini berupaya mengubah pandangan sosial tentang peran perempuan, mendukung perempuan yang ingin maju sebagai calon politik, serta mendorong kebijakan yang lebih adil dan progresif. Misalnya, advokasi untuk perlindungan terhadap perempuan politisi dari kekerasan menjadi salah satu agenda utama yang didorong oleh banyak kelompok feminis dan aktivis hak asasi manusia.

Perempuan di dunia politik, baik di Indonesia maupun di dunia, telah memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi generasi berikutnya. Meskipun ada kemajuan, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghalangi mereka mencapai kesetaraan yang sejati. Pentingnya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal representasi angka, tetapi tentang menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.