Politik Gen Z: Dari Penonton Menjadi Pengawas di Era Media Digital
Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Pamulang.
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Salsabila Rizky tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPeluang Gen Z untuk mengenal persoalan publik, khususnya politik, melalui media sosial semakin besar. Namun, cara informasi muncul di beranda tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengguna. Penelitian mengenai keterlibatan anak muda dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemilih muda sangat bergantung pada algoritma media sosial dan fitur seperti FYP untuk memperoleh informasi kandidat.
Persoalan misinformasi dan disinformasi juga menjadi tantangan dalam ruang digital. Karena itu, literasi politik tidak hanya berarti menemukan berita terkini komunikasi, berita terbaru komunikasi, atau berita hari ini komunikasi, tetapi juga memahami siapa yang menyampaikan informasi, dari mana sumbernya, dan dalam konteks apa isu tersebut dibicarakan.
Tantangan lain muncul ketika informasi politik disampaikan dalam format singkat dan cepat. Potongan pernyataan belum tentu menggambarkan keseluruhan gagasan, sementara views, likes, dan shares tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memahami isu yang dibicarakan.
Angka viralitas memang menunjukkan jangkauan pesan, tetapi bukan ukuran utama keberhasilan komunikasi publik. Ukuran yang lebih tepat adalah apakah masyarakat memahami kebijakan, mengetahui sumber resminya, dan memiliki ruang untuk memeriksa informasi tersebut.
Kondisi ini dapat dipahami melalui Media Ecology Theory dari Marshall McLuhan. Teori tersebut memandang media bukan sekadar alat penyampai pesan, melainkan lingkungan yang membentuk cara manusia menerima informasi, berinteraksi, dan memahami realitas. Pendekatan media ecology menekankan bahwa media berfungsi sebagai lingkungan komunikasi, bukan hanya saluran pesan.
Dalam konteks berita terkini media, berita terbaru media, dan berita hari ini media, cara pesan disampaikan menjadi sama pentingnya dengan isi pesan. Penelitian mengenai Gen Z dan komunikasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk persepsi publik terhadap tokoh dan isu melalui proses seperti halo effect dan personal branding.
Dari sisi komunikasi politik, pesan kepada generasi muda tidak cukup menarik perhatian. Pesan tersebut juga perlu membangun pemahaman: apa yang berubah, siapa yang terdampak, dan mengapa sebuah keputusan dibuat.
Transparansi politik tidak berhenti pada keterbukaan dokumen. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan sederhana mengenai isi dan proses di balik kebijakan, sehingga komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang untuk membangun kepercayaan.
Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah penerapan konsep version history fitur yang sudah akrab bagi Gen Z di berbagai teknologi digital. Bayangkan jika kebijakan penting memiliki halaman yang memperlihatkan perjalanannya: rancangan awal, perubahan selama pembahasan, masukan publik, hingga keputusan akhir.
Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang diputuskan, tetapi juga dapat melihat bagaimana sebuah kebijakan berkembang. Konsep ini dapat memperkuat partisipasi publik karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah ditelusuri.
Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses politik dan komunikasi kebijakan. Bagi anak muda, ruang partisipasi tidak berhenti pada kolom komentar atau forum konsultasi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana masukan dipertimbangkan.
Tidak semua usulan dapat diterima karena demokrasi tidak berarti setiap aspirasi harus langsung diwujudkan. Jika sebuah usulan tidak dapat diterapkan karena keterbatasan anggaran, aturan, atau pertimbangan lain, penjelasan tersebut tetap menjadi bagian penting dari komunikasi publik.
Perkembangan AI semakin masuk ke kehidupan sehari-hari Gen Z. Dalam komunikasi publik, teknologi ini dapat membantu masyarakat membandingkan dokumen, menemukan perubahan informasi, menyederhanakan istilah teknis, dan mengarahkan pengguna kepada sumber resmi.
Meski demikian, AI berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti sumber informasi. Dokumen asli tetap perlu tersedia, dan informasi yang dihasilkan harus dapat diperiksa oleh publik.
Teknologi akan terus berubah, dan platform yang digunakan masyarakat hari ini mungkin tidak lagi menjadi ruang utama beberapa tahun mendatang. Karena itu, komunikasi di Indonesia perlu berkembang mengikuti perubahan lingkungan media tanpa kehilangan transparansi, kepercayaan, dan ruang partisipasi publik.
Dengan literasi digital yang kuat, Gen Z dapat bergerak dari sekadar penonton berita terkini Gen Z, berita terbaru Gen Z, dan berita hari ini Gen Z menjadi pengawas yang memahami bagaimana kebijakan disampaikan, dibahas, dan dijelaskan. Pada akhirnya, politik Gen Z akan semakin bermakna ketika jangkauan views, likes, dan shares diiringi pemahaman, partisipasi, dan pengawasan terhadap kepentingan publik.