Ekonomi Stabil Bukan Sekadar Angka, tetapi soal Daya Beli Masyarakat

Mahasiswa S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Terbuka terhadap hal baru, senang belajar, bertukar ide, dan mengembangkan diri.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Salsa Emalia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Oleh: Salsa Emalia — Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang
Ketika membicarakan perekonomian Indonesia, masyarakat sering kali disuguhi angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah kondisi ekonomi yang terlihat baik dalam statistik benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
Bagi masyarakat, kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka pertumbuhan yang meningkat. Kestabilan juga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesempatan kerja, serta kepastian dalam menjalankan usaha. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Tantangannya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap perlu dilihat bersama kondisi yang dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu secara otomatis membuat seluruh masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan. Sebagian masyarakat masih dapat menghadapi tekanan biaya hidup, sementara pelaku usaha juga perlu beradaptasi dengan perubahan harga bahan baku, daya beli konsumen, dan kondisi pasar.
Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Kebijakan Fiskal: Bagaimana Pemerintah Menggerakkan Ekonomi?
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumennya meliputi pajak, belanja pemerintah, subsidi, serta berbagai program bantuan dan pembangunan.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi dengan membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung kegiatan usaha. Belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Namun, kebijakan fiskal perlu dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab. Besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila manfaatnya belum dirasakan secara merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata.
Kebijakan Moneter: Menjaga Inflasi dan Stabilitas Ekonomi
Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter, terutama kestabilan nilai rupiah dan inflasi. Salah satu instrumen pentingnya adalah pengaturan suku bunga kebijakan yang dapat memengaruhi biaya pinjaman, keputusan investasi, dan konsumsi masyarakat.
Ketika tekanan inflasi meningkat, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk menjaga kestabilan harga. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan pertumbuhan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan, dengan tetap memperhatikan sasaran stabilitas.
Meskipun demikian, dampak perubahan suku bunga tidak selalu langsung dirasakan masyarakat. Suku bunga kredit, keputusan investasi perusahaan, dan daya beli rumah tangga juga dipengaruhi berbagai faktor lain. Karena itu, kebijakan moneter perlu dijalankan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Mengapa Kebijakan Fiskal dan Moneter Harus Selaras?
Kebijakan fiskal dan moneter memiliki kewenangan serta instrumen yang berbeda, tetapi keduanya saling memengaruhi. Kebijakan fiskal yang mendukung produktivitas dapat berjalan bersama kebijakan moneter yang menjaga kestabilan harga dan nilai rupiah.
Koordinasi keduanya penting agar upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak justru menimbulkan tekanan baru, seperti meningkatnya inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, upaya menjaga stabilitas juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kesempatan kerja.
Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya respons kebijakan yang terkoordinasi ketika kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat mengalami tekanan. Meski kondisi setiap periode berbeda, prinsip yang dapat dipetik adalah bahwa kebijakan ekonomi perlu menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Mengukur Keberhasilan dari Kehidupan Masyarakat
Menurut saya, tantangan terbesar kebijakan ekonomi bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap positif, melainkan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Angka pertumbuhan yang baik perlu diikuti dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan belanja negara tepat sasaran, sementara Bank Indonesia perlu menjaga kebijakan moneter tetap kredibel dan sesuai dengan kondisi perekonomian. Pelaku usaha juga membutuhkan iklim yang mendukung agar dapat berkembang dan membuka kesempatan kerja.
Pada akhirnya, ekonomi yang stabil bukan sekadar ekonomi yang terlihat baik dalam laporan statistik. Stabilitas yang bermakna adalah ketika masyarakat memiliki daya beli yang terjaga, pelaku usaha mampu bertahan dan berkembang, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka.
Karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tujuan akhirnya tetaplah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
